JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi tampak geram saat dimintai tanggapan mengenai tudingan Government Watch (Gowa) yang menyebut ada penyimpangan dalam tender proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Nomor Induk Kepegawaian (NIK).
Gamawan malah minta agar tuduhan adanya penyelewengan di proyek yang ditangani Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri itu, jika memang ada buktinya, dibongkar saja.
"Oh silahkan saja, kan saya sudah minta tolong ke KPK. Kalau ada bukti-bukti semuanya proses saja. Siapa bilang ada KKN, ada apa, bongkar saja semua," tegas Gamawan Fauzi di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5).
Gamawan menjelaskan, dirinya sudah berupaya agar tidak ada penyelewengan di proyek senilai Rp6,3 triliun itu. Disebutkan, pihaknya sudah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk Inspektorat Jenderal (Itjen) kemendagri, untuk mengawal pelaksanaan proyek tersebut. "Malah saya surati mereka kan. Jangan hanya ada indikasi, indikasi, bongkar aja semua," tegas Gamawan lagi.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif GOWA Andi Syahputra menyebut ada dugaan penyimpangan dalam tender proyek fenomenal tersebut.
"Kami menduga telah terjadi penyimpangan tender terhadap PP No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta ditengarai ada praktik kongkalikong untuk memenangkan perusahaan tertentu sebagai pemenang tender," ujar Andi Syahputra, Selasa (4/5). (sam/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar