INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri mempertanyakan motif survei yang dilakukan Indo Barometer yang menunjukkan bahwa rezim Orde Baru lebih baik dibandingkan rezim di era Reformasi .
Dalam keterangan persnya, Selasa (17/5/2011), Hanif menyatakan setiap survei pasti memiliki motif dan memiliki desain yang dibangun sebelum survei dilaksanakan. Publik patut mempertanyakan apa motifnya dan desain penelitiannya bagaimana.
Ia juga mempertanyakan mengapa Indo Barometer menyusun daftar pertanyaan untuk responden berupa perbandingan antara mantan Presiden Soeharto dengan presiden-presiden sesudahnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang yang berkuasa 32 tahun dibandingkan dengan yang berkuasa hanya selama tujuh, tiga, dua, bahkan dengan yang hanya satu tahun menjabat seperti BJ Habibie?.
“Itu jelas tidak apple to apple (perbandingan tidak sepadan). Kalau begitu lalu maksudnya apa?", tanya Hanif.
Pertanyaan perbandingan antara Soeharto dengan presiden Indonesia sesudahnya tidak masuk dalam logika perbandingan. Yang bisa masuk logika perbandingan, katanya, adalah apabila perbandingannya bersifat tematik, bukan umum.
"Misalnya perbandingan antara kebijakan Soeharto mengenai pers dibandingkan dengan kebijakan presiden lain. Kalau umum sifatnya, jelas tidak logis diperbandingkan," ujarnya.
Lebih lanjut Hanif meminta agar lembaga survai lebih hati-hati dalam melakukan survei persepsi. Jangan sampai survei yang mungkin maksudnya baik malah dikesankan sebagai propaganda Orde Baru. Politisi PKB ini pun mengajak masyarakat untuk menghargai, merawat dan memajukan pencapaian-pencapaian yang sudah diperoleh bangsa ini sejak Reformasi.
"Sudah banyak capaian-capaian kita sejak reformasi. Itu banyak jasa Gus Dur, SBY, Mega dan Habibie. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan, ya mari kita benahi. Tapi jangan sampai dimentahkan semua dan lalu membuat rakyat berilusi akan masa lampau yang otoritarian serta antidemokrasi." [tjs]
Dalam keterangan persnya, Selasa (17/5/2011), Hanif menyatakan setiap survei pasti memiliki motif dan memiliki desain yang dibangun sebelum survei dilaksanakan. Publik patut mempertanyakan apa motifnya dan desain penelitiannya bagaimana.
Ia juga mempertanyakan mengapa Indo Barometer menyusun daftar pertanyaan untuk responden berupa perbandingan antara mantan Presiden Soeharto dengan presiden-presiden sesudahnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang yang berkuasa 32 tahun dibandingkan dengan yang berkuasa hanya selama tujuh, tiga, dua, bahkan dengan yang hanya satu tahun menjabat seperti BJ Habibie?.
“Itu jelas tidak apple to apple (perbandingan tidak sepadan). Kalau begitu lalu maksudnya apa?", tanya Hanif.
Pertanyaan perbandingan antara Soeharto dengan presiden Indonesia sesudahnya tidak masuk dalam logika perbandingan. Yang bisa masuk logika perbandingan, katanya, adalah apabila perbandingannya bersifat tematik, bukan umum.
"Misalnya perbandingan antara kebijakan Soeharto mengenai pers dibandingkan dengan kebijakan presiden lain. Kalau umum sifatnya, jelas tidak logis diperbandingkan," ujarnya.
Lebih lanjut Hanif meminta agar lembaga survai lebih hati-hati dalam melakukan survei persepsi. Jangan sampai survei yang mungkin maksudnya baik malah dikesankan sebagai propaganda Orde Baru. Politisi PKB ini pun mengajak masyarakat untuk menghargai, merawat dan memajukan pencapaian-pencapaian yang sudah diperoleh bangsa ini sejak Reformasi.
"Sudah banyak capaian-capaian kita sejak reformasi. Itu banyak jasa Gus Dur, SBY, Mega dan Habibie. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan, ya mari kita benahi. Tapi jangan sampai dimentahkan semua dan lalu membuat rakyat berilusi akan masa lampau yang otoritarian serta antidemokrasi." [tjs]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar