Jurnal Parlemen
Senayan - Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan, terutama alat kelengkapan Badan Anggaran (Banggar) yang belakangan ini dicurigai masyarakat melakukan putusan-putusan tertentu terkait sebuah anggaran departemen/kementerian yang disetujui.
"Saya tidak menampik atas tudingan masyarakat pada Banggar DPR, dari kemungkinan praktik peyimpangan tugas, dalam memutuskan sebuah mata anggaran. Karenanya saya minta KPK dapat mengawasi, kalau perlu memeriksa Banggar dari tudingan miring tersebut," ujar Yani di DPR Rabu (18/5).
Perlunya KPK memantau dan mengawasi kinerja Banggar DPR, menurut Yani, dalam rangka mewujudkan institusi DPR yang bersih, berwibawa dan akuntabel. Sehingga atas dugaan adanya kesepakatan tertentu selama ini antara Banggar DPR dengan institusi Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait sebuah mata anggaran yang disetujui dan berujung kolusi, mesti dicegah dan diatasi.
"Saya secara pribadi tentu tidak ingin DPR menjadi bahan cemoohan masyarakat terus dalam hal anggaran dan kenerjanya. Karenanya jika memang ada indikasi praktik penyimpangan seperti ini, aparat penagak hukum mesti mengambil tindakan cepat dan tegas," ujar politisi PPP ini.
Di sisi lain, kata Yani, ia meminta agar dilakukan perbaikan prosedur atas kinerja di Banggar, agar tidak memunculkan kemungkinan terjadinya deal-deal tertentu dalam pembahasan anggaran, yang berujung pemberian fee. Karena praktek kotor itu terjadi, karena memang ada kesempatan dan sistem yang longgar.
"Saya berharap Pimpinan dewan memberi perhatian penuh dalam masalah ini dan segera memperbaiki kinerja Banggar, agar praktek kongkalingkong dalam pembahasan anggaran dapat diatasi," tegasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar