"DPR Tak Usah Ikut Ribut Gelar Raja Saudi"

VIVAnews - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq meminta semua pihak untuk menahan diri terkait polemik pemberian gelar Doktor Honoris Causa Bidang Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Azis.

Menurut politisi PKS ini, pemberian gelar itu tidak perlu dikaitkan dengan persoalan internal kepemimpinan UI. DPR pun tidak perlu turut campur.

"Saya tidak sependapat jika pemberian gelar itu dikaitkan dengan persoalan internal kepemimpinan di UI," kata Mahfudz ketika dihubungi VIVAnews, Senin, 5 September 2011.

Mahfudz mengatakan gelar itu diberikan atas inisiatif UI, tanpa diminta Raja Abdullah. "Jadi, kalau UI punya persoalan internal ya diselesaikan secara internal, jangan masuk ke wilayah yang bisa berimbas buruk bagi hubungan dua negara," kata dia. "Apa urusan hubungan bilateral dua negara mau dipertaruhkan untuk urusan internal sebuah universitas?"

Menurut Mahfudz, perguruan tinggi mestinya bersikap independen. "Unsur-unsur di UI jangan membawa-bawa DPR. Perguruan tinggi kan center of excellence dan harus mampu menunjukkan cara berdemokrasi dan manajemen konflik yang baik," ujar alumni FISIP UI itu.

Sebelumnya, Ketua komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Mahyudin mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan kepada UI soal kontroversi pemberian gelar tersebut. "Saya belum bisa berkomentar. Kami akan mengadakan dengar pendapat bersama Rektor UI soal ini. Kami akan dengarkan penjelasannya. Kami akan lihat dari sisi prosedur pemberian gelarnya, tak sampai ke soal politiknya," ujar Mahyudin. (kd)