Basuki Rahmat Nugroho - detikNews
Jakarta - Selang lima hari sejak Pemilu legislatif digelar, disinyalir ada modus dan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait lampiran berita acara C1.
"Lampiran berita acara yang diberikan kepada saksi angkanya berbeda dengan yang dikirimkan atau di-scan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata caleg PDI Perjuangan Provinsi Jatim-7, Senin (14/4/2014).
Giyanto mengungkapkan, seperti KPPS menggunakan Berita Acara cadangan, karena letak tanda tangan saksi dan petugas KPPS berbeda tempatnya. "Maka lembar yang memuat tanda tangan semua saksi dicopot dari berita acara awal lalu digabungkan ke berita acara cadangan yang sudah diisi angka baru," ujarnya menjelaskan.
Hal tersebut, kata dia, dilakukan para caleg nakal dan korup yang berusaha dengan segala cara mendapatkan suara pemilih sebanyak-banyaknya di Dapil masing-masing.
"Dengan 'bermain' baik dengan para petugas di PPS (kelurahan/desa) dan PPK (kecamatan) maupun petugas KPUD kotamadya/ kabupatan," ujar Giyanto. "Seperti memindahkan suara partai menjadi suara caleg, jual-beli suara dengan caleg-caleg se-partai, memanfaatkan suara golput, dan sebagainya."
Karena itu, PDIP meminta seluruh saksi-saksinya yang masih bertugas di masing-masing tingkatan untuk terus berkoordinasi dengan Panwas atau Bawaslu kabupaten/kota/provinsi.
Lebih jauh Giyanto menegaskan, pihaknya menemukan indikasi kecurangan tersebut dari pengamatannya di lapangan. Menurut dia, masalah ini sebenarnya kasus klasik yang setiap pemilu terjadi dan kalau ditelusuri bersama ada di setiap daerah.
"Kebanyakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh caleg yang sudah panik dan keluar dana sangat banyak," ujar Giyanto menambahkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar