INILAHCOM, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menginstruksikan prajurit TNI tidak ragu-ragu dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan situasi bagi jalannya demokrasi.
Sebab, TNI dibangun untuk mengemban tugas dan peran strategis dalam mengantisipasi ancaman dari luar. Tetapi prajurit TNI sama sekali tidak menginginkan adanya kelompok tertentu, yang berupaya mengganggu stabilitas serta mengancam keamanan bangsa dan negara.
"TNI juga bertekad kuat dengan segala risiko apapun untuk mengambil langkah-langkah tegas di dalam mengawal demokrasi, mengamankan bangsa dan negara," tandas Jenderal Moeldoko pada upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Apel Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/4/2014).
Dia mengatakan hal itu dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Danjen Akademi TNI Marsda Bambang Samoedra, selaku inspektur upacara (irup) sebagaimana disiarkan Puspen TNI.
Dalam konteks mengamankan jalannya pemilu, guna menjaga stabilitas, lanjut Moeldoko, TNI telah mengerahkan kekuatan 35.029 personel, yang berada pada posisi siaga penuh hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2014.
"Kepada seluruh pimpinan satuan di jajaran TNI untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan pemilu legislatif dalam rangka penyempurnaan tugas pada tahapan pemilu berikutnya," ujar Jenderal Moeldoko.
Dia meminta prajurit TNI memedomani kebijakan format pengerahan kekuatan dalam tugas tersebut, serta patuhi prinsip penugasan yang bersifat penebalan, prinsip tidak ada pembagian sektor dan prinsip tidak kontak langsung.
Hal itu harus menjadi atensi karena dinamika yang akan berkembang dipastikan berbeda dengan dinamika pemilu legislatif. Seluruh prajurit ditekankan untuk tetap pada komitmen netralitas TNI, serta memedomani prosedur tetap, yang telah digariskan pimpinan TNI dalam melaksanakan tugas pengamanan pemilu.
"Kepada seluruh prajurit, komando kendali TNI sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, sehingga tidak ada prajurit TNI yang blok-blokan terhadap aliran-aliran politik apapun," tambah Jenderal Moeldoko. [yeh]
"TNI juga bertekad kuat dengan segala risiko apapun untuk mengambil langkah-langkah tegas di dalam mengawal demokrasi, mengamankan bangsa dan negara," tandas Jenderal Moeldoko pada upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Apel Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/4/2014).
Dia mengatakan hal itu dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Danjen Akademi TNI Marsda Bambang Samoedra, selaku inspektur upacara (irup) sebagaimana disiarkan Puspen TNI.
Dalam konteks mengamankan jalannya pemilu, guna menjaga stabilitas, lanjut Moeldoko, TNI telah mengerahkan kekuatan 35.029 personel, yang berada pada posisi siaga penuh hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2014.
"Kepada seluruh pimpinan satuan di jajaran TNI untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan pemilu legislatif dalam rangka penyempurnaan tugas pada tahapan pemilu berikutnya," ujar Jenderal Moeldoko.
Dia meminta prajurit TNI memedomani kebijakan format pengerahan kekuatan dalam tugas tersebut, serta patuhi prinsip penugasan yang bersifat penebalan, prinsip tidak ada pembagian sektor dan prinsip tidak kontak langsung.
Hal itu harus menjadi atensi karena dinamika yang akan berkembang dipastikan berbeda dengan dinamika pemilu legislatif. Seluruh prajurit ditekankan untuk tetap pada komitmen netralitas TNI, serta memedomani prosedur tetap, yang telah digariskan pimpinan TNI dalam melaksanakan tugas pengamanan pemilu.
"Kepada seluruh prajurit, komando kendali TNI sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, sehingga tidak ada prajurit TNI yang blok-blokan terhadap aliran-aliran politik apapun," tambah Jenderal Moeldoko. [yeh]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar