Laporan: Samrut Lellolsima
RMOL. Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak akan mempermasalahkan
rencana pemerintah mengalihkan subsidi dari bahan bakar minyak (BBM).
Catatannya, pengalihan subsidi diarahkan kepada program-program peduli
rakyat miskin.
"Kita dipilih oleh rakyat dan harus memastikan
kebijakan itu menguntungkan rakyat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI,
Satya W. Yudha, kepada wartawan, kemarin malam.
Diterangkannya
bahwa saat ini terdapat 1,2 juta penduduk miskin dan hampir miskin di
Indonesia. Pemerintah wajib menjaga daya beli mereka akibat pengalihan
subsidi BBM tersebut.
Sementara itu, pakar ekonomi dari
Universitas Andalas, Prof. DR. Elfindri, menilai tepat rencana
pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada pembangunan infrastruktur di
Indonesia.
"Artinya infrastruktur bisa dibangun dibiayai dengan perubahan kompensasi," terangnya.
Elfindri
mengaku pernah mengusulkan pengurangan subsidi BBM kepada pemerintah
pada 2011 lalu, dan mengalihkannya kepada pertumbuhan infrastruktur di
Tanah Air. Artinya, secara bertahap subsidi BBM perlu segera dikurangi,
misalnya dari Rp 60 triliun menjadi Rp40 triliun pada tahun berikutnya
dan kemudian dikurangi lagi menuju titik nol.
"Selama ini
subsidi BBM dalam realisasi tidak tepat sasaran, dibakar di jalan begitu
saja. Tak ada manfaat positif buat rakyat. Penikmat BBM bersubsidi 70
persen-nya adalah masyarakat kategori mampu secara ekonomi," jelasnya.
Persoalan
muncul ketika subsidi terhadap harga tersebut memicu disparitas harga
BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi yang cukup melebar.
Anggaran
seluruh subsidi dalam APBN 2015 sebesar Rp 433 triliun. Khusus untuk
subsidi energi menhabiskan Rp 344,7 triliun yang terdiri dari subsidi
BBM Rp 276 triliun dan subsidi listrik Rp 68,68 triliun.
Sebelumnya,
Bank Indonesia (BI) menilai secara umum kondisi makro ekonomi Indonesia
masih dalam dalam kondisi dilematis karena secara fundamental masih
kurang kuat. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengaku bahwa
BI telah menyarankan kepada pemerintah segera mengurangi subsidi BBM
sebagai upaya untuk membenahi kondisi fundamental ekonomi ke depan.
Salah
satu penyebab defisit adalah besarnya impor BBM yang telah berlangsung.
Per bulannya tercatat impor BBM hingga US$ 4 miliar. [ald]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar