Dikeluhkan TKI, Jokowi Hapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

VIVAnews - Presiden Joko Widodo mendengarkan langsung keluhan para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Minggu 30 November 2014. Lewat siaran video jarak jauh (telekonferensi) kepada Jokowi di kantornya, mereka rata-rata mengeluhkan soal keberadaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Menurut para TKI, keberadaan KTKLN itu justru membebani mereka. Sebab, dengan kartu itu, para oknum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa leluasa memeras para TKI yang baru saja pulang ke Tanah Air.

"Kami juga mendukung agar dihapus KTKLN, KTKLN itu membebani kepada kami, mental dan materi. Dengan KTKLN kita mau balik ke dalam negeri takut, karena dijadikan oknum sapi perah, ingat pemerintaan kami dihapus bukan direvisi," kata Aldi Abdurahman TKI yang saat ini berasal dari Brunei Darussalam.

Aldi ingin agar keberadaan KTKLN itu segera dihapuskan setelah mendengar pernyataan dari Ketua BNP2TKI, Nusron Wahid, yang justru berencana hanya merevisi.

"Sekali lagi kalau kang Nusron mau diganti dengan lainnya KTKLN beserta perundangan harus dihapus dulu dalam tempo sesingkatnya," ujar dia.

Keluhan mengenai KTKLN itu tidak hanya dari TKI yang berada di Brunei Darussalam, tetapi juga TKI yang berada di Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Mesir, Korea Selatan dan lainnya juga kembali mengeluhkan soal KTKLN.

Mendengar hal itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan agar KTKLN segera dihapuskan.

"Masalah-masalah sudah disampaikan semua dan sudah kita catat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah KTKLN dihapus," ujar Jokowi yang disambut sorak sorai para TKI.

Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan bahwa dia akan segera menghapus KTKLN seperti yang diperintahkan oleh Jokowi.

"Kalau presiden sudah memerintahkan dihapus, ya kita hapus. Segala bentuk konsekuensi hukum apakah perppu, revisi UU di DPR, nanti kita akan rapat dengan pihak setneg, tadi kita rapat langsung, semua akan kita bahas dan nanti menuju perbaikan-perbaikan," kata Nusron.

Sebenarnya, kata Nusron KTKLN itu diberikan gratis kepada TKI. Namun, memang kerap ada oknum lapangan memungut dengan alasan macam-macam. Sementara yang membuat TKI mau membayar mahal untuk mendapat KTKLN karena dalam kondisi terdesak.

"Dia di bandara, memegang tiket, tapi nggak ada KTKLN, makanya daripada tiket pesawat Rp5 juta hangus, lebih baik mereka mengeluarkan uang Rp500 ribu untuk dapat KTKLN," kata dia.

Sebenarnya, kata Nusron, KTKLN itu digunakan untuk pendataan jumlah TKI yang berangkat ke Luar Negeri. (ren)