Keluhan Warga Perbatasan: Pejabat Datang Silih Berganti, Tapi Keadaan Tak Berubah

Nur Khafifah - detikNews

Entikong - Pimpinan MPR mengadakan dialog bersama para warga Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Dialog dimanfaatkan para warga untuk mengungkapkan berbagai keluhan mereka akan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut warga perbatasan RI-Malaysia ini, pemerintah tidak berpihak pada mereka. Utamanya menyangkut pemenuhan kebutuhan sembako yang tak dapat difasilitasi pemerintah.

Warga terpaksa harus selalu membeli sembako dari Malaysia karena harga di negara jiran tersebut lebih murah. Selain itu jarak menuju Malaysia jauh lebih dekat, sehingga dapat menghemat waktu dan ongkos kirim.

"Kalau barang dari Jawa lengkap, kami enggak akan beli dari Malaysia," ucap Ketua Adat Dayak untuk wilayah Entikong, Damianus Asiagidot di Entikong, Kalimantan Barat, Kamis (27/11/2014).

Selain persoalan pemenuhan kebutuhan pokok, warga juga meminta agar Pos Pengelola Lintas Batas (PPLB) memberikan izin ekspor impor. Sebab selama ini barang-barang yang mereka beli dari Malaysia selalu ditahan di kantor bea cukai jika nilainya lebih dari RM 600.

"Kalau memang tidak bisa untuk izin ekspor impor ya ditutup saja. Kami kembali saja ke zaman semokil," ketusnya.

Damianto menjelaskan, zaman semokil yang ia maksud adalah zaman yang dialami kakek-neneknya dahulu. Saat itu warga Indonesia melintasi hutan membawa kayu ke Malaysia untuk ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari. Mereka melintas ke Malaysia secara ilegal.

Masalah lainnya adalah mengenai kepemilikan tanah. Warga Entikong mengaku keberatan dengan penetapan hutan adat Dayak sebagai hutan lindung. Pasalnya, mereka menjadi tak dapat berkebun dan membangun rumah lebih banyak.

"Kita ini sekarang berdiri di hutan lindung. Kalau Malaysia, perbatasan dibangun jalan, kalau Indonesia dijadikan hutan lindung. Bagaimana kita bisa lebih unggul dari mereka," terangnya.

Diakui Damianus, Indonesia memang tak hanya mengimpor barang ke Malaysia. Beberapa hasil pertanian negeri kita juga diekspor ke Malaysia, seperti karet, jahe dan sayur-sayuran.

"Tapi harga karet turun sekali, tidak sebanding untuk beli beras," tuturnya.

Menurut Damianus, wilayah Entikong kerap mendapat kunjungan dari pemerintah maupun anggota DPR. Namun kunjungan tersebut tak pernah membuahkan hasil.

"Pejabat datang silih berganti, tapi keadaan tidak berubah. Tolonglah, kami hanya meminta 3 hal itu saja," ujarnya