Jpnn
JAKARTA - Anggota Komisi
VI DPR Primus Yustisio mengeluarkan kata-kata "memancung" saat rapat
komisi tersebut dengan jajaran direksi PT Pertamina yang dipimpin oleh
Dwi Soetjipto.
Pernyataan itu dilontarkan Primus sebagai
reaksinya yang kesal melihat kinerja direksi Pertamina, yang dinilainya
tidak mampu berbuat banyak untuk menstabilkan harga bahan bakar minyak
(BBM).
Terlebih, di tengah harga minyak dunia
yang mengalami penurunan, Pertamina malah menaikan harga minyak BBM
dengan harga tinggi. Seharusnya kata Primus, Pertamina bisa memberi
saran kepada pemerintah dalam menentukan harga BBM. Tindakan Pertamina
tersebut menurutnya, telah mendzolimi dan melukai masyarakat.
"Anda (Direksi Pertamina, red) telah
menzolimi masyarakat. Kalian kan juga bagian dari pemerintahan," ujar
Primus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Rabu (14/4).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini
lantas mencontoh negara Tiongkok, dimana jika bagian pemerintah
merugikan masyarakat maka akan dikenai hukuman pancung. "Kalau di
Tiongkok hukumannya itu pancung," jelasnya.
Menanggapi pernyataan Primus, Direktur
Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto langsung meminta klarifikasi terkait
hukum pancung yang ia maksud.
Dia meminta kejelasan mengenai apa yang dipancung dan siapa yang akan dipancung terkait penentuan harga BBM kepada masyarakat.
Mantan dirut PT Semen Indonesia ini
menjelaskan dalam menentukan harga BBM, pemerintah sudah
mempertimbangkan daya beli masyarakat. Hal itulah yang membuat perseroan
mengalami kerugian sampai saat ini.
"Mohon klarifikasinya, apa yang dipancung
dan siapa yang akan dipancung? Karena setiap keputusan selalu
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan itulah yang buat kami dalam
dua bulan pertama ini rugi," tandasnya. (chi/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar