Muchus Budi R. - detikNews
Solo,Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, kini
mendukung penuh sikap Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang menyebut bahwa
BUMN sering menjadi sapi perah para anggota DPR. Bima mendorong Dahlan
Iskan untuk membuka nama-nama anggota DPR yang dimaksudkan agar
persoalan tidak semakin melebar dan bias menunjuk pada institusi DPR.
"Kalau
Pak Dahlan Iskan menyampaikan itu (BUMN menjadi sapi perah), meskipun
tempatnya kurang pas, tetapi substansinya kita akan memberikan suport,"
ujar Bima di sela-sela menghadiri acara musik kebangsaan dalam rangka
peringatan Sumpah Pemuda ke-84 tahun di Joglo Sriwedari, Solo, Minggu
(28/10/2012) malam.
Namun demikian Bima berharap, sebaiknya
Dahlan Iskan segera menyebut nama anggota-anggota DPR yang dindikasikan
minta jatah tersebut. Sebab jika tidak, dikhawatirkan persoalan menjadi
semakin bias dan melebar pada kelembagaan DPR. Jika sudah terjadi
demikian maka akan menjadi persoalan tersendiri yang lebih rumit.
"Secara
kelembagaan apa yang disampaikan tentang minta jatah itu jelas tidak
akan mungkin terjadi. Saya enam tahun di Komisi VI dan dua tahun
diantaranya menjadi pimpinan, saya tegaskan hal seperti itu tidak ada.
Proses pengambilan keputusan penyertaan modal negara dalam BUMN itu
sudah diatur. Lagipula itu bukan riil ditempatkan, melainkan bentuk
penyertaan saham Pemerintah dalam sebuah BUMN," lanjutnya.
Lebih
lanjut, Bima mengatakan, mungkin saja di saat Pemerintah mengusulkan
penyertaan modal itu lalu ada oknum anggota DPR yang melakukan
kapitalisasi menjadi suatu proyek. Langkah itu jelas tidak bisa
dibenarkan dan harus dibongkar bersama. Sedangkan langkah dan tempat
yang tepat bagi Dahlan Iskan adalah mengadukannya ke Badan Kehormatan
DPR dan dalam rapat kerja antara DPR dengan Pemerintah.
"Karena
itu lebih baik disebut saja, biar semuanya terang. Kita bersama-sama
memerangi kongkalingkong seperti itu. Tapi jangan juga kalau kita
mengawasi kinerja Pemerintah, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN, lalu
dianggap sebagai serangan balik. Kita juga harus tetap mengawasi
kemungkinan adanya BUMN-BUMN melakukan permainan dengan pengusaha.
Demikian juga di kementeriannya," pungkas Bima.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar