VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta
segenap pemangku kepentingan turut bertanggung jawab mengatasi aksi
kekerasan horizontal yg terjadi di beberapa tempat di Indonesia,
termasuk yang terbaru di Lampung. Dia minta tanggung jawab itu tidak
hanya dibebankan kepada aparat kepolisian dan TNI tetapi juga pemangku
kepentingan lainnya.
"Saya menyerukan semua pihak harus ikut
bertanggung jawab, semua pihak peduli, semua pihak bekerja," kata SBY di
Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 30 Oktober 2012.
Pencegahan
optimal tidak bisa hanya diserahkan pada kepolisian dan TNI. "Jangan,
sekali lagi, hanya menyerahkan kepada aparat kepolisian dan komando
teritorial TNI. Hanya dengan cara itu kita bisa mencegah secara optimal
dan efektif," kata SBY.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang
Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, maksud presiden itu
agar seluruh pemangku kepentingan seperti kepala daerah, tokoh
masyarakat, dan masyarakat sipil, ikut bersama-sama mencegah. "Poinnya
adalah jangan semua diserahkan kepada TNI dan Polri. Semua tokoh
masyarakat, pemda, gubernur, bupati, itu juga ikut dalam konteks itu,"
kata Djoko.
Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo mengatakan
insiden serupa di Lampung sebenarnya sudah berkali-kali. Penyebabnya
bisa hal sepele seperti seorang pemudi diganggu kemudian memicu
kemarahan. "Sehingga kita harus lebih keras lagi terutama dalam
pembinaan wilayah, artinya itu bagaimana mengelola wilayah itu,
masyarakat, tokoh, ulama dan pemda harus sinergi," kata Timur.
Menurut
Timur, Pemerintah daerah ditempatkan sebagai garda depan untuk
menyelesaikan permasalahan di Lampung. "Dan untuk pelanggaran akan kita
lakukan penegakan hukum," katanya.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan pasukannya yang siaga di Lampung ada 5 Satuan Setingkat Kompi. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar