Semarang (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak ada salahnya.

"Soal laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Seskab itu benar, tidak ada salahnya, karena Seskab mengoordinasikan laporan-laporan menteri-menteri sebagai laporan tertulis atau lisan kepada Presiden," katanya kepada ANTARA di Semarang, kemarin.

Tjahjo mengemukan hal itu ketika merespons laporan Menteri BUMN kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam perihal dugaan adanya anggota DPR yang sering meminta dana ke perusahaan BUMN salah alamat.

"Pada posisi pernyataan ada anggota DPR RI yang meminta upeti BUMN," lanjut Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI, "Dahlan Iskan seyogianya menyebut langsung nama wakil rakyat yang dimaksud."

"Siapa namanya? Dari komisi berapa? Dan, BUMN mana? Hal ini agar `fair`, jangan berteka-teki, apalagi menyudutkan lembaga DPR dan dampaknya negatif kepada semua anggota DPR. Kan tidak elok menurut saya," katanya.

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 itu menegaskan bahwa Menteri BUMN harus terbuka dan "fair" agar ada klarifikasi terbuka dan tidak terjadi fitnah.

Di lain pihak, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa menteri adalah mitra kerja DPR dalam fungsi pengawasan. Oleh karena itu, harusnya menteri wajib hadir kalau diundang oleh DPR.