INILAH.COM,
Jakarta - Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penguatan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
guna mengawasi keuangan daerah.
Kerjasama tersebut
ditandai dengan penandatanganan kerjasama oleh Gubernur DKI Jakarta,
Joko Widodo bersama Kepala BPKP, Mardiasmo, Selasa (30/10/2012).
"Pokoknya kita ingin memperbaiki yang belum baik semua lini," kata Joko
Widodo.
Ia berharap kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta bersama
BPKP dapat membantu dalam pertimbangan sebuah kebijakan. "Mungkin akan
terlihat dalam dua atau tiga tahun di DKI, sehingga waktu kami
mengeksekusi, dengan ditemani BPKP, semua bisa berjalan dengan baik,"
lanjut pria yang akrab disapa Jokowi.
Sementara Kepala BPKP
Mardiasmo mengungkapkan, keberhasilan kerjasama tersebut bukan hanya
bergantung pada keberhasilan institusinya melakukan audit, baik keuangan
maupun aset Pemprov. Namun, juga bergantung pada karakter kepemimpinan
kepala daerah. "Itu sangat tergantung pada turn of top, semua tergantung
pada pimpinannya. Dengan reward and punishment, saya kira bisa searah," ujarnya.
Penandatanganan
nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP merupakan
kelanjutan dari kerjasama sebelumnya yang telah menghasilkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Tercatat beberapa keberhasilan hasil kerjasama
tersebut, yakni Pemprov DKI mendapat opini dari BPK RI atas laporan
keuangan dari 'disclaimer' pada tahun 2007, menjadi opini 'Wajar Tanpa
Pengecualian' pada 2011. [tjs]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar