Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Mahkamah Agung (MA) diminta untuk merespon desakan transparansi anggaran dengan sikap positif.

Menurut anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, reaksi berlebihan dan konfrontatif yang diperlihatkan Ketua Muda MA Djoko Sarwoko dan Sekretaris MA Nurhadi terhadap Hakim Agung Gayus Lumbuun justru merusak citra MA.

"Rangkaian reaksi Djoko dan Nurhadi menyebabkan MA tampak tidak agung lagi. Harkat dan martabat jabatan tinggi kenegaraan yang disandang lenyap begitu saja karena yang terlihat di permukaan justru panik, rasa takut dan emosi yang tak beralasan. Kalau sikap seperti ini terus dipertahankan, publik akan curiga bahwa MA coba menutup-nutupi sesuatu yang buruk," ungkapnya.

Publik, lanjutnya, sudah mendapat gambaran tentang perlakuan tidak pantas terhadap para Hakim Agung. Derajat mereka direndahkan, bahkan lebih rendah dari PNS eselon I - II di MA.

"Padahal, negara mengalokasikan anggaran sangat besar guna mendukung kerja para hakim agung. Diskriminasi di MA pasti sudah melampaui batas toleransi, sehingga muncul anggapan para hakim agung sebagai warga kelas II di MA dan diperlakukan seperti kambing," ujar dia.

Oleh karena itu, kalau para hakim agung diperlakukan seperti itu, tentu layak untuk mengedepankan pertanyaan mengenai pemanfaatan anggaran MA. "Jawaban paling ideal atas pertanyaan ini adalah transparansi anggaran," sebut politisi Golkar itu.

Kini, lanjutnya, desakan transparansi anggaran di MA bukan lagi persoalan sederhana. "Ketua Muda MA sendiri yang mengungkapkan bahwa ada PNS yang merangkap sebagai pengusaha telah memberikan sumbangan finansial sangat besar untuk MA, " kata Bambang.