Pewarta: Jannatun Naim
Batam (ANTARA News)
- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam meraih juara I kategori
"international skill competition" dalam ajang "2013 National Vocational
Student Skills Competition", kompetisi keterampilan siswa sekolah
kejuruan di Tiongkok.
"Alhamdulillah, kami juara I kategori tim internasional," kata pembina tim SMK 1 Batam Hamdani di Batam, Minggu.
Tim SMK 1 Batam mengalahkan 40 tim dari berbagai negara, seperti
Tiongkok, Jerman, Jepang, Kanada, Inggris, Amerika, Singapura, Korea,
Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia, dan Thailand dalam ajang bergengsi
itu.
Hermawan Andrianto dan Tangguh Wicaksono dari tim SMK 1 Batam menampilkan hasil kreasi mesin manufaktur di perlombaan itu.
Menurut Hamdani, mesin industri manufaktur memang menjadi andalan
SMK 1 Batam karena di kawasan industri itu memang terkenal dengan
industri manufaktur.
"Seperti kita tahu, Batam memang terkenal dengan industri manufaktur," kata dia.
Sejak awal, tambahnya, para guru sudah mengajarkan seluk-beluk mesin industri manufaktur yang menjadi keunggulan Batam.
"Persiapan kita juga lebih maksimal dibanding negara lain," kata dia.
Dua siswa kelas 12, Hermana dan Tangguh, akan mengikuti lomba bidang
Automation Engineering Practice Innovation International Exchange and
Qi Cheng Power on Engineering Practice Innovation International
Challenge.
Minggu, 30 Juni 2013
Sepekan Harga BBM Naik, Penjualan Premium Turun 14 Persen
VIVAnews -
Realisasi penyaluran BBM bersubsidi jenis Solar dan Premium dalam
sepekan terakhir pasca penaikan harga masih berada di bawah rata-rata
penyaluran harian normal.
Berdasarkan data realisasi penyaluran 22 Juni hingga 28 Juni 2013, premium rata-rata disalurkan sebanyak 69.450 KL per hari atau 14 persen di bawah rata-rata penyaluran harian normal. Adapun, realisasi penyaluran solar mencapai 36.650 KL per hari atau sekitar 15 persen di bawah rata-rata penyaluran harian normal.
Rata-rata penyaluran harian normal premium adalah 80.654 KL per hari, sedangkan solar sebesar 43.000 KL per hari.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir, Minggu 30 Juni 2013, mengungkapkan penyaluran yang masih berada di bawah rata-rata normal tersebut merupakan efek sementara dari kebijakan kenaikan harga.
Berdasarkan data realisasi penyaluran 22 Juni hingga 28 Juni 2013, premium rata-rata disalurkan sebanyak 69.450 KL per hari atau 14 persen di bawah rata-rata penyaluran harian normal. Adapun, realisasi penyaluran solar mencapai 36.650 KL per hari atau sekitar 15 persen di bawah rata-rata penyaluran harian normal.
Rata-rata penyaluran harian normal premium adalah 80.654 KL per hari, sedangkan solar sebesar 43.000 KL per hari.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir, Minggu 30 Juni 2013, mengungkapkan penyaluran yang masih berada di bawah rata-rata normal tersebut merupakan efek sementara dari kebijakan kenaikan harga.
Konsumen selama pekan pertama pasca penaikan harga masih memanfaatkan BBM yang dibelinya pada saat sebelum penaikan harga.
"Sepekan pertama pasca penaikan harga masyarakat, terutama pengguna mobil masih memanfaatkan BBM yang dibeli sebelumnya sehingga pembelian di SPBU berkurang. Akan tetapi, penurunan ini masih merupakan efek sementara dan perlu waktu sedikitnya dua pekan atau sebulan untuk melihat kecenderungan konsumsi BBM subsidi oleh masyarakat," kata Ali dalam keterangan tertulis.
Kendati masih dibawah normal, tren penyaluran berangsur-angsur mulai meningkat. Ali mencontohkan penyaluran Premium yang sempat tinggi pada Sabtu 22 Juni 2013, kemudian turun drastis menjadi hanya 55.750 KL di hari berikutnya, namun pada Jumat 28 Juni 2013 penyaluran meningkat menjadi 70.000 KL dan kembali naik menjadi 79.000 KL pada Sabtu 29 Juni 2013.
Tren yang sama juga terjadi pada Solar bersubsidi. Sempat turun menjadi sekitar 28.000 KL pada Minggu 23 Juni 2013, penyaluran akhir pekan lalu mulai berada di kisaran 39.000 KL. (umi)
"Sepekan pertama pasca penaikan harga masyarakat, terutama pengguna mobil masih memanfaatkan BBM yang dibeli sebelumnya sehingga pembelian di SPBU berkurang. Akan tetapi, penurunan ini masih merupakan efek sementara dan perlu waktu sedikitnya dua pekan atau sebulan untuk melihat kecenderungan konsumsi BBM subsidi oleh masyarakat," kata Ali dalam keterangan tertulis.
Kendati masih dibawah normal, tren penyaluran berangsur-angsur mulai meningkat. Ali mencontohkan penyaluran Premium yang sempat tinggi pada Sabtu 22 Juni 2013, kemudian turun drastis menjadi hanya 55.750 KL di hari berikutnya, namun pada Jumat 28 Juni 2013 penyaluran meningkat menjadi 70.000 KL dan kembali naik menjadi 79.000 KL pada Sabtu 29 Juni 2013.
Tren yang sama juga terjadi pada Solar bersubsidi. Sempat turun menjadi sekitar 28.000 KL pada Minggu 23 Juni 2013, penyaluran akhir pekan lalu mulai berada di kisaran 39.000 KL. (umi)
Hatta: Percayalah, Keadaan akan Membaik
Oleh: Fhm
INILAH.COM, Jakarta - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengikuti pengajian di Kwitang, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2013).
Dalam pengajian tersebut, Hatta ikut memberikan ceramah tentang beratnya keputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Ini merupakan keputusan berat yang harus diambil pemerintah, tapi percayalah keadaan pasti akan membaik," ujar Hatta di depan ribuan jemaah dari Jabodetabek dan Majelis Dzikir Nurussalam.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga premium menjadi Rp6.500 dari Rp4.500 dan solar Rp5.500 dari Rp4.500. Untuk mengatasi dampak penyesuaian harga tersebut, pemerintah memberikan bantuan untuk melindungi masyarakat seperti Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM).
Hatta juga menyinggung masalah zakat. Menurut dia, zakat merupakan contoh pengentasan kemiskinan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. [mvi]
Dalam pengajian tersebut, Hatta ikut memberikan ceramah tentang beratnya keputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Ini merupakan keputusan berat yang harus diambil pemerintah, tapi percayalah keadaan pasti akan membaik," ujar Hatta di depan ribuan jemaah dari Jabodetabek dan Majelis Dzikir Nurussalam.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga premium menjadi Rp6.500 dari Rp4.500 dan solar Rp5.500 dari Rp4.500. Untuk mengatasi dampak penyesuaian harga tersebut, pemerintah memberikan bantuan untuk melindungi masyarakat seperti Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM).
Hatta juga menyinggung masalah zakat. Menurut dia, zakat merupakan contoh pengentasan kemiskinan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. [mvi]
Ahok: Jangan Beri Uang ke Pengemis Anak-anak
Oleh: Bayu Hermawan
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta masyarakat tidak memberikan sedekah kepada pengemis anak-anak yang banyak terdapat di Jakarta. Sebab hal itu semakin membuat mereka sulit di bina, dan masalah sosial itu semakin sulit diatasi.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, pada dasarnya memberikan sedekah bagi warga yang tidak mampu adalah hal yang bagus dan hak setiap orang. Namun, dengan memberikan uang kepada pengemis anak-anak, hal itu sama saja membelenggu dan mengajarkan kemalasan terhadap anak-anak.
"Saat melihat anak jalanan pasti mau memberikan uang. Boleh saja bersedekah, tapi jangan membelenggu anak jalanan dengan uang anda. Sebab mereka akan semakin ketergantungan untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis," jelasnya saat menghadiri acara Pameran Anak Sebagai Agen Perubahan Masyarakat di Jakarta, Sabtu (29/6).
Ahok melanjutkan, sebagai contoh Pemprov DKI Jakarta pernah mencoba memberikan pekerjaan kepada anak-anak jalanan. Namun, sebagian besar dari mereka menolak dan memilih kembali menjadi pengemis.
"Pernah coba tawarkan pekerjaan di KBN kepada anak-anak jalanan, dengan bayaran Rp67 ribu sehari, tapi mereka tidak mau, padahal pekerjaan resmi. Itu karena mereka sudah merasa enak, untuk mendapatkan duit tinggal mengemis, dengan pendapatan sehari bisa mencapai Rp150 ribu," jelasnya lagi.
Seperti diketahui, pengemis adalah salah satu masalah sosial di Jakarta yang sejak lama sulit untuk diatasi. Bahkan, pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri jumlah pengemis di Jakarta bertambah. Hal itu karena banyak pengemis musiman yang datang ke Jakarta.
Selain itu, untuk menarik simpati dan belas kasihan dari warga, tak jarang pengemis itu memanfaatkan anak kecil untuk meminta uang.[bay]
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta masyarakat tidak memberikan sedekah kepada pengemis anak-anak yang banyak terdapat di Jakarta. Sebab hal itu semakin membuat mereka sulit di bina, dan masalah sosial itu semakin sulit diatasi.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, pada dasarnya memberikan sedekah bagi warga yang tidak mampu adalah hal yang bagus dan hak setiap orang. Namun, dengan memberikan uang kepada pengemis anak-anak, hal itu sama saja membelenggu dan mengajarkan kemalasan terhadap anak-anak.
"Saat melihat anak jalanan pasti mau memberikan uang. Boleh saja bersedekah, tapi jangan membelenggu anak jalanan dengan uang anda. Sebab mereka akan semakin ketergantungan untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis," jelasnya saat menghadiri acara Pameran Anak Sebagai Agen Perubahan Masyarakat di Jakarta, Sabtu (29/6).
Ahok melanjutkan, sebagai contoh Pemprov DKI Jakarta pernah mencoba memberikan pekerjaan kepada anak-anak jalanan. Namun, sebagian besar dari mereka menolak dan memilih kembali menjadi pengemis.
"Pernah coba tawarkan pekerjaan di KBN kepada anak-anak jalanan, dengan bayaran Rp67 ribu sehari, tapi mereka tidak mau, padahal pekerjaan resmi. Itu karena mereka sudah merasa enak, untuk mendapatkan duit tinggal mengemis, dengan pendapatan sehari bisa mencapai Rp150 ribu," jelasnya lagi.
Seperti diketahui, pengemis adalah salah satu masalah sosial di Jakarta yang sejak lama sulit untuk diatasi. Bahkan, pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri jumlah pengemis di Jakarta bertambah. Hal itu karena banyak pengemis musiman yang datang ke Jakarta.
Selain itu, untuk menarik simpati dan belas kasihan dari warga, tak jarang pengemis itu memanfaatkan anak kecil untuk meminta uang.[bay]
Jelang Puasa, Polda Metro Razia Minuman Keras di Minimarket
E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Menjelang bulan puasa, Polda Metro Jaya akan menggelar operasi dengan sasaran minuman keras (miras) yang beredar di minimarket atau pun di pasar gelap.
"Kita lakukan penertiban terhadap gangguan menjelang Ramadan seperti miras," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Minggu (30/6/2013).
Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Pemda DKI untuk menertibkan minimarket yang menjual minuman keras, terutama untuk miras dengan kadar alkohol tertentu.
"Nah berkaitan yang di (minimarket) waralaba mereka punya izin jual, tetapi tidak untuk dikonsumsi di situ kalau bulan puasa," kata Rikwanto.
Ketentuan mengenai jam operasional minimarket waralaba yang menjual minuman keras dan berkaitan dengan jam buka tempat-tempat makan ini akan diatur oleh Perda.
Polda menggelar razia minuman keras setiap tahun menjelang lebaran. "Kita dapat hasil sitaan dari yang ilegal ini ratusan ribu botol dan setelah dapat keputusan pengadilan, kita musnahkan," kata Rikwanto.
Dia mengimbau ormas-ormas tidak melakukan sweeping terhadap tempat-tempat usaha yang menjual minuman keras atau pun tempat hiburan malam. Dia mengimbau ormas menyerahkan proses hukum kepada aparat kepolisian.
"Kalau main hakim sendiri, kita tindak sesuai pidana," kata dia.
Jakarta - Menjelang bulan puasa, Polda Metro Jaya akan menggelar operasi dengan sasaran minuman keras (miras) yang beredar di minimarket atau pun di pasar gelap.
"Kita lakukan penertiban terhadap gangguan menjelang Ramadan seperti miras," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Minggu (30/6/2013).
Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Pemda DKI untuk menertibkan minimarket yang menjual minuman keras, terutama untuk miras dengan kadar alkohol tertentu.
"Nah berkaitan yang di (minimarket) waralaba mereka punya izin jual, tetapi tidak untuk dikonsumsi di situ kalau bulan puasa," kata Rikwanto.
Ketentuan mengenai jam operasional minimarket waralaba yang menjual minuman keras dan berkaitan dengan jam buka tempat-tempat makan ini akan diatur oleh Perda.
Polda menggelar razia minuman keras setiap tahun menjelang lebaran. "Kita dapat hasil sitaan dari yang ilegal ini ratusan ribu botol dan setelah dapat keputusan pengadilan, kita musnahkan," kata Rikwanto.
Dia mengimbau ormas-ormas tidak melakukan sweeping terhadap tempat-tempat usaha yang menjual minuman keras atau pun tempat hiburan malam. Dia mengimbau ormas menyerahkan proses hukum kepada aparat kepolisian.
"Kalau main hakim sendiri, kita tindak sesuai pidana," kata dia.
Lurah dan Camat DKI Dites Urine di Balai Kota
Ferdinan - detikNews
Jakarta - Para lurah dan camat DKI Jakarta langsung menjalani tes urine di Balai Kota. Perintah tes urine ini disampaikan Basuki Tjahaja Purnama saat membuka diskusi panel bertajuk "Peran Provinsi DKI Jakarta dalam Mendukung Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba" di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2013).
Lurah Manggarai, Nugraharyadi, mengaku terkejut dengan tes urine ini. "Kita juga kaget, pas kita masuk tes urine, karena tadi nggak dikasih tahu," ujar Nugraha.
Dia mendukung tes urine ini agar pejabat di lingkungan Pemprov DKI bebas dari penyalahgunaan narkoba. "Tes urine bagus, karena lurah dan camat harus bersih dari narkoba," tuturnya.
Khusus untuk wilayahnya, Nugraha mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua RT/RW untuk program pencegahan penyalahgunaan narkoba. "Kita akan datang ke tokoh masyarakat bicara hal ini."
Sebelumnya Ahok dalam sambutannya mengatakan tes urine penting di lingkungan Pemprov. Camat dan lurah yang baru terpilih. "Kita tes bareng-bareng, bukan kenapa-kenapa takut khilaf," kata Ahok.
"Kita kasih contoh dulu baru kita masuk ke bawah," ujarnya.
Kepada wartawan usai memberikan sambutan, Ahok menegaskan camat atau lurah yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus direhabilitasi. "Mungkin jangan jadi lurah-camat dulu," ujarnya
Jakarta - Para lurah dan camat DKI Jakarta langsung menjalani tes urine di Balai Kota. Perintah tes urine ini disampaikan Basuki Tjahaja Purnama saat membuka diskusi panel bertajuk "Peran Provinsi DKI Jakarta dalam Mendukung Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba" di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2013).
Lurah Manggarai, Nugraharyadi, mengaku terkejut dengan tes urine ini. "Kita juga kaget, pas kita masuk tes urine, karena tadi nggak dikasih tahu," ujar Nugraha.
Dia mendukung tes urine ini agar pejabat di lingkungan Pemprov DKI bebas dari penyalahgunaan narkoba. "Tes urine bagus, karena lurah dan camat harus bersih dari narkoba," tuturnya.
Khusus untuk wilayahnya, Nugraha mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua RT/RW untuk program pencegahan penyalahgunaan narkoba. "Kita akan datang ke tokoh masyarakat bicara hal ini."
Sebelumnya Ahok dalam sambutannya mengatakan tes urine penting di lingkungan Pemprov. Camat dan lurah yang baru terpilih. "Kita tes bareng-bareng, bukan kenapa-kenapa takut khilaf," kata Ahok.
"Kita kasih contoh dulu baru kita masuk ke bawah," ujarnya.
Kepada wartawan usai memberikan sambutan, Ahok menegaskan camat atau lurah yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus direhabilitasi. "Mungkin jangan jadi lurah-camat dulu," ujarnya
SBY Akan Minta Masukan Pengurus Daerah Soal PKS
INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat akan menggelar
rakornas (rapat koordinasi nasional). Salah satu agendanya, membahas
sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sering berseberangan.
Demokrat akan meminta masukan kepada seluruh pengurus daerah terkait perlawanan PKS terhadap kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi.
Rencananya, acara itu akan digelar di Jakarta, Sabtu (29/6/2013). "Memang rencana tanggal 29 jam 9 pagi seluruh DPC akan hadir di Jakarta. Bermaksud mengadakan rakornas," kata Ketua DPP Demokrat Achsanul Qosasih di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/6/2013).
Selain PKS, Demokrat membicarakan strategi pemenangan pemilihan umum. "Meminta masukan segala macam, partai, koalisi. Beliau melakukan rakornas akan dioptimalkan secara maksimal untuk koordinasi dengan daerah. Termasuk kalau dimintakan pendapat soal PKS bisa saja kan," lanjutnya. [rok]
\
Demokrat akan meminta masukan kepada seluruh pengurus daerah terkait perlawanan PKS terhadap kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi.
Rencananya, acara itu akan digelar di Jakarta, Sabtu (29/6/2013). "Memang rencana tanggal 29 jam 9 pagi seluruh DPC akan hadir di Jakarta. Bermaksud mengadakan rakornas," kata Ketua DPP Demokrat Achsanul Qosasih di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/6/2013).
Selain PKS, Demokrat membicarakan strategi pemenangan pemilihan umum. "Meminta masukan segala macam, partai, koalisi. Beliau melakukan rakornas akan dioptimalkan secara maksimal untuk koordinasi dengan daerah. Termasuk kalau dimintakan pendapat soal PKS bisa saja kan," lanjutnya. [rok]
Bambang Soesatyo siapkan langkah hukum terhadap ICW
Pewarta: Zul Sikumbang
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, sedang menyiapkan langkah hukum terhadap Indonesia Corruption Watch (ICW) karena menyebut 36 anggota DPR diragukan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, sedang menyiapkan langkah hukum terhadap Indonesia Corruption Watch (ICW) karena menyebut 36 anggota DPR diragukan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi.
"Saya sendiri tengah mempersiapkan langkah hukum atas tudingan tersebut," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Sabtu.
"Saya
mendorong KPK segera menuntaskan kasus tersebut agar tidak ada fitnah.
Sebab, siapa saja bisa bicara apa saja. Seperti saya bisa saja menyebut
telah memberikan sesuatu pada A atau B. Tapi apa itu sudah menjadi
kebenaran? Belum bisa tanpa didukung bukti-bukti formil yang menjadi
fakta dan bukti hukum," jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu menyebut ICW manilai tanpa dasar data dan fakta.
"Masa
gara-gara saya ujung tombak Century dimana publik sudah mahfum bahwa
aktor utama kasus Century tersebut punya benang merah pada
kelompok-kelompok tertentu lalu saya diragukan komitmennya pada upaya
pemberantasan korupsi dengan mengait-kaitkannya dengan kesaksian
seseorang," katanya.
Sebelumnya ICW mengumumkan daftar 36 calon anggota DPR yang diragukan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Dalam
daftar tersebut, ada 10 nama calon legislatif sementara dari Partai
Golkar, sembilan dari Partai Demokrat dan lima orang dari Partai
Demokrasi Indonesia-Perjuangan.
30 ton garam disemai untuk hujan buatan
Pewarta: Fazar Muhardi
Pekanbaru, Riau (ANTARA News) - Unit Pelaksanaan Teknis Hujan Buatan BPPT menyatakan sudah 30 ton garam disemai di sekitar udara Provinsi Riau untuk menyukseskan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca.
"Terakhir sampai dengan hari Jumat (28/6), sudah sebanyak 26 ton garam. Kemudian ditambah 4 ton pada Sabtu (29/6) sehingga totalnya menjadi 30 ton garam yang telah disemai," kata analis BPPT, Ir Erwin Mulyana, di Posko Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau, di Pekanbaru, Minggu.
Ia mengatakan untuk hari ini direncanakan juga akan dilakukan penyemaian hujan buatan di sejumlah wilayah yang bertumbuhan awannya cukup pesat.
"Untuk sementara, daerah yang pasti akan dilakukan penyemaian adalah Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hilir," katanya.
Penyemaian, menurut dia, tetap dilakukan dengan menggunakan dua unit pesawat yakni Cassa C-212/200 dan C-130 Hercules TNI AU.
Direncanakan, demikian Erwin, penyemaian akan dilakukan dengan dua kali pengangkutan garam dan ditargetkan akan menghasilkan hujan secara merata.
"Menurut analisis BMKG dan kami, pertumbuhan awan sejak pagi hingga siang cukup subur. Kondisi ini sangat baik untuk penyemaian," katanya.
Sebelumnya pada Sabtu (29/6), menurut data, BPPT, TMC juga telah dilakukan dengan tiga kali penyemaian.
Penyemaian pertama dilakukan menggunakan pesawat Cassa pada pukul 11.01 hingga 12.44 WIB dengan bahan semai sebanyak 600 kilogram NaCl (garam).
Penyemaian, kata Erwin, dilakukan di daerah Kabupaten Siak dan bagian selatan Kabupaten Bengkalis pada ketinggian 9.500 - 10.000 kaki dari permukaan laut. Ketika itu puncak awan sekitar 11.000 - 12.000 kaki dari permukaan laut.
Kemudian, kata dia, penyemaian kedua dilakukan menggunakan pesawat Cassa pada Sabtu (29/6) sekitar pukul 13.48 - 15.47 WIB dengan bahan semai sebanyak 700 kilogram garam, dilakukan di daerah Kabupaten Pelalawan dan Kampar pada ketinggian 9.500 - 11.000 dari permukaan laut.
"Ketika itu, puncak awan sekitar 10.000 - 14.000 kaki dari permukaan laut," katanya.
Selanjutnya untuk penyemaian ketiga hari yang sama, kata Erwin, menggunakan pesawat C-130 Hercules pada pukul 14.48 - 16.56 WIB.
Pekanbaru, Riau (ANTARA News) - Unit Pelaksanaan Teknis Hujan Buatan BPPT menyatakan sudah 30 ton garam disemai di sekitar udara Provinsi Riau untuk menyukseskan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca.
"Terakhir sampai dengan hari Jumat (28/6), sudah sebanyak 26 ton garam. Kemudian ditambah 4 ton pada Sabtu (29/6) sehingga totalnya menjadi 30 ton garam yang telah disemai," kata analis BPPT, Ir Erwin Mulyana, di Posko Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau, di Pekanbaru, Minggu.
Ia mengatakan untuk hari ini direncanakan juga akan dilakukan penyemaian hujan buatan di sejumlah wilayah yang bertumbuhan awannya cukup pesat.
"Untuk sementara, daerah yang pasti akan dilakukan penyemaian adalah Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hilir," katanya.
Penyemaian, menurut dia, tetap dilakukan dengan menggunakan dua unit pesawat yakni Cassa C-212/200 dan C-130 Hercules TNI AU.
Direncanakan, demikian Erwin, penyemaian akan dilakukan dengan dua kali pengangkutan garam dan ditargetkan akan menghasilkan hujan secara merata.
"Menurut analisis BMKG dan kami, pertumbuhan awan sejak pagi hingga siang cukup subur. Kondisi ini sangat baik untuk penyemaian," katanya.
Sebelumnya pada Sabtu (29/6), menurut data, BPPT, TMC juga telah dilakukan dengan tiga kali penyemaian.
Penyemaian pertama dilakukan menggunakan pesawat Cassa pada pukul 11.01 hingga 12.44 WIB dengan bahan semai sebanyak 600 kilogram NaCl (garam).
Penyemaian, kata Erwin, dilakukan di daerah Kabupaten Siak dan bagian selatan Kabupaten Bengkalis pada ketinggian 9.500 - 10.000 kaki dari permukaan laut. Ketika itu puncak awan sekitar 11.000 - 12.000 kaki dari permukaan laut.
Kemudian, kata dia, penyemaian kedua dilakukan menggunakan pesawat Cassa pada Sabtu (29/6) sekitar pukul 13.48 - 15.47 WIB dengan bahan semai sebanyak 700 kilogram garam, dilakukan di daerah Kabupaten Pelalawan dan Kampar pada ketinggian 9.500 - 11.000 dari permukaan laut.
"Ketika itu, puncak awan sekitar 10.000 - 14.000 kaki dari permukaan laut," katanya.
Selanjutnya untuk penyemaian ketiga hari yang sama, kata Erwin, menggunakan pesawat C-130 Hercules pada pukul 14.48 - 16.56 WIB.
Bahan
semai sebanyak 2.700 kg garam di daerah Kabupaten Bengkalis, Dumai,
Siak dan Kabupaten Kampar dengan ketinggian 9.500 dari permukaan laut,
dan ketika itu puncak awan sekitar 10.000 - 14.000 dari permukaan laut.
Ini Alasan Pertamina Tunda Pasang Alat Pengendali BBM Subsidi 1 Juli
Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta - PT Pertamina (Persero) menunda pemasangan alat pengendali BBM subsidi atau RFID (Radio Frequency Idenification) yang seharusnya mulai berlaku besok, 1 Juli 2013. Pertamina beralasan penundaan ini karena sebelumnya perseroan sibuk melakukan persiapan kenaikan harga BBM.
"Pemasangan RFID dikendaraan yang dimulai di DKI Jakarta jadwalnya mundur, tidak jadi 1 Juli 2013," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).
Alasan Pertamina menunda jadwal pemasangan RFID karena perseroan lebih berkonsentrasi terkait persiapan kenaikan harga BBM bersubsidi 22 Juni lalu. "Ini karena kami kemarin konsentrasi dulu penyiapkan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah," katanya.
Ali beralasan, jelang kenaikan BBM pekan lalu merupakan periode yang krusial. Perseroan bertanggun jawab penuh memasok seluruh SPBU di Indonesia agar tak terjadi kekosongan stok BBM di masyarakat.
"Saat harga BBM subsidi mau naik kan semua SPBU kami perintahkan untuk buka 24 jam semua, konsentrasinya kena semua, bagaimana distribusi kita kerahkan maksimal agar BBM jangan sampai kosong di SPBU," tandasnya.
Seperti diketahui PT Inti telah memenangkan tender pemasangan RFID di 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin).
Nantinya PT Inti akan dibayar oleh Pertamina Rp 18 per liter dari setiap BBM subsidi yang disalurkan melalui sistem RFID ini.
Pertamina bahkan akan menambah bayaran ke PT Inti menjadi Rp 20,47 per liter apabila RFID ini nantinya menggunakan smartcard apabila Pemerintah memberlakukan pengendalian BBM subsidi berdasarkan jumlah kuota setiap kendaraan.
Jakarta - PT Pertamina (Persero) menunda pemasangan alat pengendali BBM subsidi atau RFID (Radio Frequency Idenification) yang seharusnya mulai berlaku besok, 1 Juli 2013. Pertamina beralasan penundaan ini karena sebelumnya perseroan sibuk melakukan persiapan kenaikan harga BBM.
"Pemasangan RFID dikendaraan yang dimulai di DKI Jakarta jadwalnya mundur, tidak jadi 1 Juli 2013," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).
Alasan Pertamina menunda jadwal pemasangan RFID karena perseroan lebih berkonsentrasi terkait persiapan kenaikan harga BBM bersubsidi 22 Juni lalu. "Ini karena kami kemarin konsentrasi dulu penyiapkan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah," katanya.
Ali beralasan, jelang kenaikan BBM pekan lalu merupakan periode yang krusial. Perseroan bertanggun jawab penuh memasok seluruh SPBU di Indonesia agar tak terjadi kekosongan stok BBM di masyarakat.
"Saat harga BBM subsidi mau naik kan semua SPBU kami perintahkan untuk buka 24 jam semua, konsentrasinya kena semua, bagaimana distribusi kita kerahkan maksimal agar BBM jangan sampai kosong di SPBU," tandasnya.
Seperti diketahui PT Inti telah memenangkan tender pemasangan RFID di 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin).
Nantinya PT Inti akan dibayar oleh Pertamina Rp 18 per liter dari setiap BBM subsidi yang disalurkan melalui sistem RFID ini.
Pertamina bahkan akan menambah bayaran ke PT Inti menjadi Rp 20,47 per liter apabila RFID ini nantinya menggunakan smartcard apabila Pemerintah memberlakukan pengendalian BBM subsidi berdasarkan jumlah kuota setiap kendaraan.
BNPT minta masyarakat dilibatkan tangani teroris
Pewarta: Munawar Mandailing
Medan (ANTARA News) - Masyarakat perlu dilibatkan dalam menangani aksi-aksi teroris yang selama ini sangat meresahkan dan juga dapat mengancam keamanan suatu negara.
"Kegiatan teroris yang merugikan itu harus secepatnya ditanggulangi secara bersama-sama oleh aparat keamanan terkait dan juga dibantu oleh masyarakat," kata Deputi Kerja sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Harry Purwanto dalam temu pers di Medan, Sabtu.
Hal tersebut ditegaskannya usai menyampaikan "The Counter-Terrorism Task Force (CTF)" dalam pertemuan pejabat senior APEC Senior Officials Meeting and Related Meetings III di Medan.
Purwanto mengatakan, pengikutsertaan unsur masyarakat tersebut dinilai lebih efektif dalam pemberantasan teroris, karena mereka selama ini mengetahui kondisi orang-orang yang mencurigakan di suatu daerah.
Sebab, selama ini masyarakat juga telah banyak berperan dalam mengantisipasi kegiatan teroris tersebut, dengan melaporkan pada aparat keamanan.
"Jadi, masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi dalam mencegah atau `mengkonter` aksi teroris yang sangat berbahaya itu," ucap dia.
Dia juga menyebutkan, upaya penanganan teroris tersebut tidak hanya melibatkan Densus-88 maupun petugas BNPT, tetapi juga masyarakat.
Masyarakat dianggap lebih cepat mengetahui upaya-upaya, gejala, gerakan, operasi yang akan dilakukan teroris tersebut di suatu daerah.
"Penangkapan teroris yang selama ini dilakukan petugas di Bandung dan daerah lainnya juga berdasarkan informasi masyarakat kepada pihak berwajib," ujarnya.
Oleh karena itu, pemberantasan gerakan atau kelompok teroris tersebut harus tetap diwaspadai.
"Kelalaian tersebut juga dapat mengakibatkan semakin tumbuh suburnya faham dan pengaruh terorisme di Indonesia.Hal ini jangan sampai terjadi, dan dapat mengakibatkan berkembangnya radikalisme teroris," kata Purwanto.
Dalam pertemuan Counter Terrorism Task Force (CTF) tersebut juga dihadiri delegasi dari USA, Korea, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Asia Facifik lainnya.
Pertemuan Third Senior Officials Meeting (SOM3) and Related Meetings yang digelar di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 22 Juni hingga 6 Juli 2013.
(M034/H-KWR)
Medan (ANTARA News) - Masyarakat perlu dilibatkan dalam menangani aksi-aksi teroris yang selama ini sangat meresahkan dan juga dapat mengancam keamanan suatu negara.
"Kegiatan teroris yang merugikan itu harus secepatnya ditanggulangi secara bersama-sama oleh aparat keamanan terkait dan juga dibantu oleh masyarakat," kata Deputi Kerja sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Harry Purwanto dalam temu pers di Medan, Sabtu.
Hal tersebut ditegaskannya usai menyampaikan "The Counter-Terrorism Task Force (CTF)" dalam pertemuan pejabat senior APEC Senior Officials Meeting and Related Meetings III di Medan.
Purwanto mengatakan, pengikutsertaan unsur masyarakat tersebut dinilai lebih efektif dalam pemberantasan teroris, karena mereka selama ini mengetahui kondisi orang-orang yang mencurigakan di suatu daerah.
Sebab, selama ini masyarakat juga telah banyak berperan dalam mengantisipasi kegiatan teroris tersebut, dengan melaporkan pada aparat keamanan.
"Jadi, masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi dalam mencegah atau `mengkonter` aksi teroris yang sangat berbahaya itu," ucap dia.
Dia juga menyebutkan, upaya penanganan teroris tersebut tidak hanya melibatkan Densus-88 maupun petugas BNPT, tetapi juga masyarakat.
Masyarakat dianggap lebih cepat mengetahui upaya-upaya, gejala, gerakan, operasi yang akan dilakukan teroris tersebut di suatu daerah.
"Penangkapan teroris yang selama ini dilakukan petugas di Bandung dan daerah lainnya juga berdasarkan informasi masyarakat kepada pihak berwajib," ujarnya.
Oleh karena itu, pemberantasan gerakan atau kelompok teroris tersebut harus tetap diwaspadai.
"Kelalaian tersebut juga dapat mengakibatkan semakin tumbuh suburnya faham dan pengaruh terorisme di Indonesia.Hal ini jangan sampai terjadi, dan dapat mengakibatkan berkembangnya radikalisme teroris," kata Purwanto.
Dalam pertemuan Counter Terrorism Task Force (CTF) tersebut juga dihadiri delegasi dari USA, Korea, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Asia Facifik lainnya.
Pertemuan Third Senior Officials Meeting (SOM3) and Related Meetings yang digelar di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 22 Juni hingga 6 Juli 2013.
(M034/H-KWR)
Briptu Rani terancam dipecat
Pewarta: Edy M Ya`kub
Surabaya (ANTARA News) - Polisi wanita dari Kepolisian Resor Mojokerto, Briptu Rani Indah YN, terancam dipecat setelah sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) merekomendasikan pemberhentian dia secara tidak hormat.
"Sidang KEPP yang dipimpin Kabid Propam Polda Jatim pada Jumat (28/6) menyatakan Briptu Rani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, AKBP Awi Setiyono, di sela-sela Bhakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-67 di Markas Polda Jawa Timur, Sabtu.
Menurut dia, sidang KEPP menilai Briptu Rani telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi yang bersifat administratif berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Keputusan itu, ia menjelaskan, disampaikan kepada Kepala Polda Jawa Timur selaku Ankum atau atasan yang berhak menghukum.
Ketika ditanya tentang bentuk pelanggaran berat yang dilakukan Briptu Rani, AKBP Awi Setiyono menegaskan bahwa Briptu Rani telah lima kali melakukan pelanggaran disiplin.
"Itu dilakukan Rani sejak di Polres Bojonegoro hingga Polres Mojokerto. Di Polres Bojonegoro melakukan satu kali pelanggaran disiplin dan di Polres Mojokerto melakukan empat kali pelanggaran disiplin," katanya.
Dalam sidang KEPP pada 27 Juni lalu, peserta sidang KEPP juga memutuskan sanksi mutasi yang bersifat demosi kepada Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho, karena melakukan perbuatan tidak sepatutnya sebagai pimpinan dengan mengukur badan anak buahnya, Briptu Rani, untuk keperluan membuat baju.
Surabaya (ANTARA News) - Polisi wanita dari Kepolisian Resor Mojokerto, Briptu Rani Indah YN, terancam dipecat setelah sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) merekomendasikan pemberhentian dia secara tidak hormat.
"Sidang KEPP yang dipimpin Kabid Propam Polda Jatim pada Jumat (28/6) menyatakan Briptu Rani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, AKBP Awi Setiyono, di sela-sela Bhakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-67 di Markas Polda Jawa Timur, Sabtu.
Menurut dia, sidang KEPP menilai Briptu Rani telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi yang bersifat administratif berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Keputusan itu, ia menjelaskan, disampaikan kepada Kepala Polda Jawa Timur selaku Ankum atau atasan yang berhak menghukum.
Namun,
ia melanjutkan, sidang KEPP juga mempersilakan Briptu Rani mengajukan
banding dan memberi waktu 14 hari untuk menyusun memori banding untuk
diusulkan kepada Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono.
Ketika ditanya tentang bentuk pelanggaran berat yang dilakukan Briptu Rani, AKBP Awi Setiyono menegaskan bahwa Briptu Rani telah lima kali melakukan pelanggaran disiplin.
"Itu dilakukan Rani sejak di Polres Bojonegoro hingga Polres Mojokerto. Di Polres Bojonegoro melakukan satu kali pelanggaran disiplin dan di Polres Mojokerto melakukan empat kali pelanggaran disiplin," katanya.
Dalam sidang KEPP pada 27 Juni lalu, peserta sidang KEPP juga memutuskan sanksi mutasi yang bersifat demosi kepada Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho, karena melakukan perbuatan tidak sepatutnya sebagai pimpinan dengan mengukur badan anak buahnya, Briptu Rani, untuk keperluan membuat baju.
Kejagung Harus Gandeng KLH Ungkap Kasus PT Chevron
INILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung harusnya bekerjasama
dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam menyidik kasus korupsi
bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) agar proses hukum kasus
ini dilakukan secara benar.
"Dakwaan sudah teknis, yakni sudah masuk teknis ke domainnya KLH, sehingga ini saya pertanyakan. Dulu ada kerja sama KLH, Polri, dan Kejagung. Artinya dalam menetapkan dakwaan harus minta petimbangan. Artinya gabungan penyidikan," kata Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Wirjono Koesmoedjihardjo dalam sebuah diskusi, Sabtu (29/6/2013)
Dalam diskusi yang diadakan oleh IKA ITS, Wirjono menerangkan, hal itu harus dilakukan penyidik Kejaksaan Agung mengingat dalam UU Lingkungan Hidup mengaturnya agar tidak terjadi kesalahan proses hukum, karena ada sejumlah ketentuan teknis yang tidak semua penyidik memahaminya.
"Sesuai dengan UU kami, bahwa kalau ada pelanggaran lingkungan, itu ada gabungan penyidikan, diatur dalam bab penyidikan. Kemudian, alat bukti itu hasil dari penyidikan dan diserahkan ke jaksa penuntut," paparnya.
Namun, imbuh dia, karena saat ini sudah ada putusan yang kontroversial, maka setelah ada putusan tersebut, yakni terhadap Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), Ricksy Prematuri, dan Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompu, hal itu langsung disikapi Sekretaris Kabinet (Setkab).
"Begitu ada putusan CPI, yakni PT GPI dan Sumigita, langsung Setkab memanggil semua, jadi sebelum ini tidak ada putusan yang sampai Setkab turut campur, karena ada hal di luar kebiasaan," tuturnya.
Kemudian, ucap Wirjono, ada dua kali pertemuan untuk membahas kasus tersebut. Pertemuan pertama melibatkan PT CPI, sedangkan pada pertemuan kedua, yakni antara Kejaksaan Agung dan Badan Pengawsan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan satu tim dengan KLH, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Pada pertemuan itu, Mensetkab, Dipo Alam meminta klarifikasi terhadap Jaksa Agung Basrief Arief, alasan menjadikan Edison Efendi sebagai saksi kasus bioremediasi. Basrief menjawab, bahwa Kejaksaan Agung telah memilih dan menseleksi dari berbagai universitas, kemudian terpilihlah Edison dari Universitas Trisaksi (Usakti) serta dua orang saksi lainnya yang di antaranya asal Malang.
Jawaban itu mengagetkan Dipo. Kemudian karena Dipo alumnus Universitas Indonesia yang kebetulan ada juga alumnus dari kampusnya yang menjadi terdakwa dalam kasus bioremediasi tersebut, kemudian menanyakan alasan Kejaksaan Agung tidak mengambil saksi dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang juga mempunyai pakar bioremediasi.
"Dijawab jaksa agung, kami tidak lihat dari siapa pengadu, tapi melihat dari subtansi," ucap Wirjono menirukan jawaban Basrief Arief.
Selain kontroversinya saksi ahli Edison Efendi yang disinyalir pernah kalah tender dalam memperebutkan proyek tersebut, ujar Wirjono, pernyataan BPKP juga sangat membingungkan dengan menyebut ada dugaan kerugiaan negara atas proyek bioremediasi tersebut.
Pernyataan BPKP tersebut sangat bertentangan dengan hasil audit Badan Pemerisa Keuangan (BPK) periode 2003-2012 yang tidak menemukan adanya penyimpangan.
"Apa iya hasil audit berkala bisa dipatahkan secara sesaat. Saat ini BPKP kelabakan dan minta data ke KLH. Saat itu Bu Neli, Deputi kami, sampaikan untuk yakinkan audien peserta rapat, bahwa perizinan CPI tidak ada masalah. Bu Neli juga jelaskan, proses izin adalah perpanjangan," bebernya.
Menurutnya, Neli saat itu juga menerangkan, kalau itu perpanjangan, maka tidak diperlukan proses baru untuk mengurus izin tersebut. "Kami hanya lihat, apakah ketentuan-ketentuan itu sudah dilaksanakan, dan apakah teknologinya ini bisa digunakan yang salahsatunya penurunan TPH?" ujarnya.
Selain itu, apakah teknolgi yang digunakan tersebut tidak menjadi masalah bagi lingkungan? "Itu kunci. Selain itu, ada syarat yang belum dipenuhi karena ada aturan kebijakan ketentuan baru, yakni setiap kegiatan harus dilengkapi dokumen lingkingan, sehingha kenapa saat perpanjangan itu proses agak lama," paparnya. [ton]
"Dakwaan sudah teknis, yakni sudah masuk teknis ke domainnya KLH, sehingga ini saya pertanyakan. Dulu ada kerja sama KLH, Polri, dan Kejagung. Artinya dalam menetapkan dakwaan harus minta petimbangan. Artinya gabungan penyidikan," kata Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Wirjono Koesmoedjihardjo dalam sebuah diskusi, Sabtu (29/6/2013)
Dalam diskusi yang diadakan oleh IKA ITS, Wirjono menerangkan, hal itu harus dilakukan penyidik Kejaksaan Agung mengingat dalam UU Lingkungan Hidup mengaturnya agar tidak terjadi kesalahan proses hukum, karena ada sejumlah ketentuan teknis yang tidak semua penyidik memahaminya.
"Sesuai dengan UU kami, bahwa kalau ada pelanggaran lingkungan, itu ada gabungan penyidikan, diatur dalam bab penyidikan. Kemudian, alat bukti itu hasil dari penyidikan dan diserahkan ke jaksa penuntut," paparnya.
Namun, imbuh dia, karena saat ini sudah ada putusan yang kontroversial, maka setelah ada putusan tersebut, yakni terhadap Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), Ricksy Prematuri, dan Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompu, hal itu langsung disikapi Sekretaris Kabinet (Setkab).
"Begitu ada putusan CPI, yakni PT GPI dan Sumigita, langsung Setkab memanggil semua, jadi sebelum ini tidak ada putusan yang sampai Setkab turut campur, karena ada hal di luar kebiasaan," tuturnya.
Kemudian, ucap Wirjono, ada dua kali pertemuan untuk membahas kasus tersebut. Pertemuan pertama melibatkan PT CPI, sedangkan pada pertemuan kedua, yakni antara Kejaksaan Agung dan Badan Pengawsan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan satu tim dengan KLH, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Pada pertemuan itu, Mensetkab, Dipo Alam meminta klarifikasi terhadap Jaksa Agung Basrief Arief, alasan menjadikan Edison Efendi sebagai saksi kasus bioremediasi. Basrief menjawab, bahwa Kejaksaan Agung telah memilih dan menseleksi dari berbagai universitas, kemudian terpilihlah Edison dari Universitas Trisaksi (Usakti) serta dua orang saksi lainnya yang di antaranya asal Malang.
Jawaban itu mengagetkan Dipo. Kemudian karena Dipo alumnus Universitas Indonesia yang kebetulan ada juga alumnus dari kampusnya yang menjadi terdakwa dalam kasus bioremediasi tersebut, kemudian menanyakan alasan Kejaksaan Agung tidak mengambil saksi dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang juga mempunyai pakar bioremediasi.
"Dijawab jaksa agung, kami tidak lihat dari siapa pengadu, tapi melihat dari subtansi," ucap Wirjono menirukan jawaban Basrief Arief.
Selain kontroversinya saksi ahli Edison Efendi yang disinyalir pernah kalah tender dalam memperebutkan proyek tersebut, ujar Wirjono, pernyataan BPKP juga sangat membingungkan dengan menyebut ada dugaan kerugiaan negara atas proyek bioremediasi tersebut.
Pernyataan BPKP tersebut sangat bertentangan dengan hasil audit Badan Pemerisa Keuangan (BPK) periode 2003-2012 yang tidak menemukan adanya penyimpangan.
"Apa iya hasil audit berkala bisa dipatahkan secara sesaat. Saat ini BPKP kelabakan dan minta data ke KLH. Saat itu Bu Neli, Deputi kami, sampaikan untuk yakinkan audien peserta rapat, bahwa perizinan CPI tidak ada masalah. Bu Neli juga jelaskan, proses izin adalah perpanjangan," bebernya.
Menurutnya, Neli saat itu juga menerangkan, kalau itu perpanjangan, maka tidak diperlukan proses baru untuk mengurus izin tersebut. "Kami hanya lihat, apakah ketentuan-ketentuan itu sudah dilaksanakan, dan apakah teknologinya ini bisa digunakan yang salahsatunya penurunan TPH?" ujarnya.
Selain itu, apakah teknolgi yang digunakan tersebut tidak menjadi masalah bagi lingkungan? "Itu kunci. Selain itu, ada syarat yang belum dipenuhi karena ada aturan kebijakan ketentuan baru, yakni setiap kegiatan harus dilengkapi dokumen lingkingan, sehingha kenapa saat perpanjangan itu proses agak lama," paparnya. [ton]
ARB: Diakui atau Tidak, Indonesia Banyak Alami Kemajuan
VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal
Bakrie, menilai Indonesia telah mengalami banyak kemajuan di berbagai
sektor. Sebab itu, tidak ada alasan untuk merasa rendah diri dan
pesimitis dengan Indonesia di masa depan.
"Memang masih banyak yang perlu dibenahi. Tetapi, diakui atau tidak, bangsa kita sudah banyak kemajuan," kata ARB kepada wartawan, seusai bertemu siswa-siswi SD yang menjadi finalis Olimpiade Sains Kuark Indonesia 2013, di ANTV Epicentrum Studio Complex, Jakarta, 29 Juni 2013.
ARB—begitu ia akrab disapa—mencontohkan kemajuan di bidang pendidikan. Menurutnya, tak terhitung lagi jumlah anak-anak Indonesia yang berprestasi di bidang pendidikan, baik berskala nasional maupun internasional.
Begitu pula, dengan siswa-siswi SD yang mengikuti Olimpiade Sains Kuark (OSK) hari ini. Mereka adalah anak-anak kota dan desa dari seluruh penjuru Tanah Air yang beradu pengetahuan tentang sains. Di usia yang masih sangat belia, kata ARB, mereka bahkan telah akrab dan menguasai teknologi informasi.
"Di usia dini, mereka sudah akrab dengan komputer. Saya saja bisa komputer baru setelah lulus SMA. Itu artinya pendidikan sudah sedemikian maju," kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Namun demikian, ARB mengakui, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Tetapi, bangsa Indonesia harus optimistis mampu menjadi bangsa yang maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
"Masih banyak yang harus dibenahi. Orang pesimistis bilang kita tidak maju-maju. Tapi, orang yang optimistis yakin bahwa Indonesia bisa maju," tegas ARB.
"Jangan menjelek-jelekkan Indonesia, apalagi ngomongnya di luar negeri," pungkas mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu.
"Memang masih banyak yang perlu dibenahi. Tetapi, diakui atau tidak, bangsa kita sudah banyak kemajuan," kata ARB kepada wartawan, seusai bertemu siswa-siswi SD yang menjadi finalis Olimpiade Sains Kuark Indonesia 2013, di ANTV Epicentrum Studio Complex, Jakarta, 29 Juni 2013.
ARB—begitu ia akrab disapa—mencontohkan kemajuan di bidang pendidikan. Menurutnya, tak terhitung lagi jumlah anak-anak Indonesia yang berprestasi di bidang pendidikan, baik berskala nasional maupun internasional.
Begitu pula, dengan siswa-siswi SD yang mengikuti Olimpiade Sains Kuark (OSK) hari ini. Mereka adalah anak-anak kota dan desa dari seluruh penjuru Tanah Air yang beradu pengetahuan tentang sains. Di usia yang masih sangat belia, kata ARB, mereka bahkan telah akrab dan menguasai teknologi informasi.
"Di usia dini, mereka sudah akrab dengan komputer. Saya saja bisa komputer baru setelah lulus SMA. Itu artinya pendidikan sudah sedemikian maju," kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Namun demikian, ARB mengakui, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Tetapi, bangsa Indonesia harus optimistis mampu menjadi bangsa yang maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
"Masih banyak yang harus dibenahi. Orang pesimistis bilang kita tidak maju-maju. Tapi, orang yang optimistis yakin bahwa Indonesia bisa maju," tegas ARB.
"Jangan menjelek-jelekkan Indonesia, apalagi ngomongnya di luar negeri," pungkas mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu.
Pemilik Toko Nugget Berbahan Baku Ikan Busuk Jadi Tersangka
Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Polres Jakarta Barat berhasil menangkap pemilik PT. Laba Sari, Tio Tju Meng (60) karena diduga memperkerjakan anak dibawah umur dan tidak membayar upah sesuai dengan standar pengupahan. Tio yang menjalankan usaha pembuatan nugget dengan bahan bak ikan busuk ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena dalam pemeriksaan terbukti bersalah.
"Iya jadi tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 pekerja pabrik nugget itu, diketahui 5 di antaranya berusia dibawah 17 tahun," ujar Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestro Jakarta Barat, AKP Slamet kepada wartawan, Sabtu (29/6/2013).
Slamet mengatakan, Tio Tju Meng melanggar Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain itu, kata Slamet, tersangka juga melanggar aturan standar pengupahan kepada seluruh pekerjanya.
"Tersangka mengaku tidak mengetahui tentang aturan yang berlaku di UU ketenagakerjaan, baik soal pengupahan maupun batasan usia pekerja," ujarnya.
Slamet mengatakan, menurut pengakuan para pekerja, tersangka tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. "Tidak ada unsur penyiksaan. Di lokasi sendiri tersedia dua kamar tidur besar, satu untuk pekerja laki-laki, satu lagi untuk pekerja perempuan," ucapnya.
Slamet menegaskan, ke-20 pekerja yang telah diperiksa hari ini juga akan dipulangkan ke tempat tinggalnya masing-masing. Sementara pemeriksaan terhadap tersangka, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut. "Para pekerja hanya kami tahan 1x24 jam untuk pemeriksaan, hari ini juga (29/6) kami persilahkan pulang," kata Slamet.
Jakarta - Polres Jakarta Barat berhasil menangkap pemilik PT. Laba Sari, Tio Tju Meng (60) karena diduga memperkerjakan anak dibawah umur dan tidak membayar upah sesuai dengan standar pengupahan. Tio yang menjalankan usaha pembuatan nugget dengan bahan bak ikan busuk ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena dalam pemeriksaan terbukti bersalah.
"Iya jadi tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 pekerja pabrik nugget itu, diketahui 5 di antaranya berusia dibawah 17 tahun," ujar Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestro Jakarta Barat, AKP Slamet kepada wartawan, Sabtu (29/6/2013).
Slamet mengatakan, Tio Tju Meng melanggar Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain itu, kata Slamet, tersangka juga melanggar aturan standar pengupahan kepada seluruh pekerjanya.
"Tersangka mengaku tidak mengetahui tentang aturan yang berlaku di UU ketenagakerjaan, baik soal pengupahan maupun batasan usia pekerja," ujarnya.
Slamet mengatakan, menurut pengakuan para pekerja, tersangka tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. "Tidak ada unsur penyiksaan. Di lokasi sendiri tersedia dua kamar tidur besar, satu untuk pekerja laki-laki, satu lagi untuk pekerja perempuan," ucapnya.
Slamet menegaskan, ke-20 pekerja yang telah diperiksa hari ini juga akan dipulangkan ke tempat tinggalnya masing-masing. Sementara pemeriksaan terhadap tersangka, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut. "Para pekerja hanya kami tahan 1x24 jam untuk pemeriksaan, hari ini juga (29/6) kami persilahkan pulang," kata Slamet.
JK Sebut Kenaikan Harga BBM Merupakan Bentuk Gotong Royong
Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Mantan Wapres Jusuf Kalla memandang positif kenaikan harga BBM. Menurut mantan Ketum Golkar ini, naiknya harga BBM merupakan salah satu bentuk prinsip gotong royong.
"Gotongroyong itu sama seperti kemarin-kemarin ini harga bbm naik. Justru tampak kegotongroyongannya, yang mampu bayar akan membayar lebih mahal," ujar yang didaulat sebagai keynote speaker dalam Muspimnas KOSGORO, Sabtu (29/6/2013).
Dalam pidatonya itu, JK banyak berbicara mengenai prinsip gotong royong. JK juga menjelaskan bahwa gotong royong memiliki arti yang luas.
Menurut JK, gotong royong juga merupakan cara yang tepat untuk menciptakan keadilan."Kegotongroyongan mempunyai arti yang luas. Dapat berarti orang kaya bayar pajak lebih untuk membantu yang miskin, daerah yang kaya membantu yang miskin. Bukan berarti sama. Itu saling gotong royong." jelas JK.
Jakarta - Mantan Wapres Jusuf Kalla memandang positif kenaikan harga BBM. Menurut mantan Ketum Golkar ini, naiknya harga BBM merupakan salah satu bentuk prinsip gotong royong.
"Gotongroyong itu sama seperti kemarin-kemarin ini harga bbm naik. Justru tampak kegotongroyongannya, yang mampu bayar akan membayar lebih mahal," ujar yang didaulat sebagai keynote speaker dalam Muspimnas KOSGORO, Sabtu (29/6/2013).
Dalam pidatonya itu, JK banyak berbicara mengenai prinsip gotong royong. JK juga menjelaskan bahwa gotong royong memiliki arti yang luas.
Menurut JK, gotong royong juga merupakan cara yang tepat untuk menciptakan keadilan."Kegotongroyongan mempunyai arti yang luas. Dapat berarti orang kaya bayar pajak lebih untuk membantu yang miskin, daerah yang kaya membantu yang miskin. Bukan berarti sama. Itu saling gotong royong." jelas JK.
Sabtu, 29 Juni 2013
Kantor pos undang kelurahan validasi penerima BLSM
Pewarta: Imam Fauzi
Langkat, Sumut (ANTARA News) - Kantor Pos Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengundang lurah dan kepala desa untuk melakukan validasi terhadap penerima bantuan langsung masyarakar di wilayah tersebut.
"Kami undang kepala kelurahan maupun kepala desa untuk melakukan validasi," kata Kepala Kantor Pos Stabat Wajnal Fuadi, di Stabat, Sabtu.
Validasi ini diperlukan menyangkut laporan dari masyarakat di mana warga yang sudah meninggal masih terdaftar, atau warga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak ada di desa yang dimaksud. Selain itu, ditemukan di lapangan nama warga yang tertera di kartu berbeda dengan nama di kartu keluarga.
Untuk itulah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan penerima bantuan langsung masyarakat ini, pihaknya meminta data yang lebih akurat lagi kepada kepala kelurahan dan kepala desa.
Wajnal Fuad juga menyampaikan untuk sementara puluhan kartu KPS tidak dibagikan, demi menjaga hal yang tidak diinginkan.
Untuk kartu yang tidak terbagikan pihak pos meminta bantuan perangkat desa dan kelurahan untuk mencari warga yang tertera di kartu.
Sementara itu terlihat puluhan warga yang tidak menerima KPS berdatangan ke kantor pos Stabat, mempertanyakan kenapa mereka tidak mendapatkan kartu KPS
Beberapa perangkat desa dan kelurahan yang ada di sana ketika menerima pertanyaan dari masyarakat miskin tersebut mengatakan data yang dipakai sebagai penerima dala BLSM adalah data penerima raskin yang dibuat BPS 2011.
Akibatnya pembagian dana BLSM, untuk wilayah Langkat belum lagi semuanya berjalan dengan baik, diperkirakan menjelang bulan Ramadan baru bisa dilakukan.
Langkat, Sumut (ANTARA News) - Kantor Pos Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengundang lurah dan kepala desa untuk melakukan validasi terhadap penerima bantuan langsung masyarakar di wilayah tersebut.
"Kami undang kepala kelurahan maupun kepala desa untuk melakukan validasi," kata Kepala Kantor Pos Stabat Wajnal Fuadi, di Stabat, Sabtu.
Validasi ini diperlukan menyangkut laporan dari masyarakat di mana warga yang sudah meninggal masih terdaftar, atau warga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak ada di desa yang dimaksud. Selain itu, ditemukan di lapangan nama warga yang tertera di kartu berbeda dengan nama di kartu keluarga.
Untuk itulah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan penerima bantuan langsung masyarakat ini, pihaknya meminta data yang lebih akurat lagi kepada kepala kelurahan dan kepala desa.
Wajnal Fuad juga menyampaikan untuk sementara puluhan kartu KPS tidak dibagikan, demi menjaga hal yang tidak diinginkan.
Untuk kartu yang tidak terbagikan pihak pos meminta bantuan perangkat desa dan kelurahan untuk mencari warga yang tertera di kartu.
Sementara itu terlihat puluhan warga yang tidak menerima KPS berdatangan ke kantor pos Stabat, mempertanyakan kenapa mereka tidak mendapatkan kartu KPS
Beberapa perangkat desa dan kelurahan yang ada di sana ketika menerima pertanyaan dari masyarakat miskin tersebut mengatakan data yang dipakai sebagai penerima dala BLSM adalah data penerima raskin yang dibuat BPS 2011.
Akibatnya pembagian dana BLSM, untuk wilayah Langkat belum lagi semuanya berjalan dengan baik, diperkirakan menjelang bulan Ramadan baru bisa dilakukan.
Pemerintah Telah Distribusikan 7 Juta KPS kepada Rakyat Miskin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah
telah menyerahkan Kartu Penjamin Sosial (KPS) bagi masyarakat. Kartu
tersebut didistribusikan melalui Kementerian Sosial bekerja sama dengan
PT Pos Indonesia.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah mengatakan per hari
ini PT Pos Indonesia telah mendistribusikan 7 juta KPS dari total KPS
yang harus didistribusikan sebanyak 15,5 juta kepada masyarakat miskin.
Kartu tersebut bertujuan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar
minyak yang akan diumumkan malam ini, Jumat 21 Juni 2013."Tadi pagi kami rapat dengan PT Pos, ada jumlah kartu yang kembali, sebanyak 2067 dari total 7 juta," kata Firmanzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Ada beberapa alasan mengapa kartu itu kembali. Firmanzah menjelaskan 40 persen kembali karena warga yang dituju meninggal dunia, 5 persen digusur, 25 persen tidak dikenal, dan 30 persen tanpa pemberitahuan.
Firmanzah mengatakan pendistribusian KPS untuk rakyat miskin ini, didapat dari data yang akurat untuk itu, BLSM dipastikan dterima oleh warga yang berhak. Sebab, data rakyat miskin ini didapat dari data BPS dan Kementerial Sosial yang selalu diperbaharui.
"Kartu ini tidak hanya digunakan untuk menukar raskin, tetapi juga untuk siswa miskin," katanya.
Diketahui, total dana yang disiapkan pemerintah untuk BLSM sebesar Rp 9,7 triliun. Sementara untuk infrastruktur pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 7,25 triliun.
"Infrastruktur itu untuk pembangunan air bersih, daerah kumuh nelayan dan irigasi," katanya.
Ribuan Kartu BLSM Dikembalikan Karena Tidak Tepat Sasaran
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Program
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi
pemerintah bagi masyarakat bawah seiring dengan kenaikan harga jual
bahan bakar minyak (BBM) subsidi belum satu pekan bergulir. Namun,
indikasi tidak tepat sasaran mulai terlihat.
PT Pos Indonesia mengakui bahwa pada saat pelaksanaan BLSM, terdapat ribuan kartu BLSM yang mengalami return atau dikembalikan. Itu terjadi karena adanya dugaan tidak tepat sasaran. Padahal, PT Pos Indonesia memiliki proyeksi bahwa penyaluran dan pendistribusian kartu BLSM tuntas pada 1 Juli 2013.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana menjelaskan, pengembalian kartu BLSM itu terjadi pascapetugas PT Pos yang melakukan pengiriman mendatangi alamat penerima kartu tersebut.
"Tapi pada alamat tersebut, nama yang tercantum pada kartu itu, tidak
ada," kata I Ketut Mardjana, pada sela-sela peninjauan pencairan BLSM
di Kantor Pos Besar Bandung, Jalan Asia Afrika Bandung, Sabtu
(29/6/2013).PT Pos Indonesia mengakui bahwa pada saat pelaksanaan BLSM, terdapat ribuan kartu BLSM yang mengalami return atau dikembalikan. Itu terjadi karena adanya dugaan tidak tepat sasaran. Padahal, PT Pos Indonesia memiliki proyeksi bahwa penyaluran dan pendistribusian kartu BLSM tuntas pada 1 Juli 2013.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana menjelaskan, pengembalian kartu BLSM itu terjadi pascapetugas PT Pos yang melakukan pengiriman mendatangi alamat penerima kartu tersebut.
Dalam peninjauan yang juga disaksikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono, dan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, I Ketut Marjdana menerangkan, pengembalian kartu BLSM disebabkan beberapa hal. Antara lain alamat salah, tidak adanya nama penerima pada alamat tersebut, yang mungkin pindah rumah, atau menolak program BLSM.
Lalu, berapa jumlah kartu BLSM yang dikembalikan? I Ketut Mardjana mengakui bahwa jumlah kartu BLSM yang mengalami return mencapai 8.554 lembar. (*)
Kemenhan ikut memantau penyelidikan kasus pencurian dinamit
Pewarta: Wisnu Adhi
Semarang (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan ikut memantau perkembangan penyelidikan kasus dugaan pencurian sebanyak 250 batang bahan peledak jenis dinamit milik PT Multi Nitrotama Kimia (MNK).
"Kita ikut memantau penyelidikan kasus pencurian dinamit, terutama dari aparat teritorial kita mulai dari Jawa Barat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan usai memantau langsung pembagian dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Besar Semarang, Jawa Tengah.
Menurut Purnomo, pihaknya sudah meminta jajaran kepolisian agar menelusuri dan menyelidiki sampai tuntas kasus hilangnya ratusan batang dinamit yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan itu.
"Sejauh ini kita belum mendapat laporan dari kepolisian mengenai perkembangan penyelidikannya," ujar Purnomo.
Purnomo mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik terkait dengan kasus tersebut karena petugas kepolisian telah mengambil langkah-langkah preventif.
"Sampai saat ini, kasusnya ditangani oleh kepolisian dan kita (Kementerian Pertahanan, red) akan turun tangan setelah kepolisian menyatakan tidak bisa menanganinya," katanya.
Seperti diwartakan, sebanyak dua boks berisi 250 batang dinamit hilang dalam perjalanan dari gudang PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) di Subang menuju ke PT Batu Sarana Persada di Bogor, Jawa Barat.
Hilangnya ratusan dinamit itu setelah dilakukan pengecekan oleh kru dan kepala teknik tambang PT Batu Sarana Persada, dimana terpal truk pengangkut dinamit sobek dan setelah dicek ternyata dua dus berisi dinamit seberat 50 kilogram telah hilang.
Berdasarkan penyelidikan sementara, kepolisian menduga pelaku pencurian 250 batang dinamit itu adalah kawanan bajing loncat yang sering beraksi di jalur yang dilalui truk pengangkut dinamit.
Semarang (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan ikut memantau perkembangan penyelidikan kasus dugaan pencurian sebanyak 250 batang bahan peledak jenis dinamit milik PT Multi Nitrotama Kimia (MNK).
"Kita ikut memantau penyelidikan kasus pencurian dinamit, terutama dari aparat teritorial kita mulai dari Jawa Barat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan usai memantau langsung pembagian dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Besar Semarang, Jawa Tengah.
Menurut Purnomo, pihaknya sudah meminta jajaran kepolisian agar menelusuri dan menyelidiki sampai tuntas kasus hilangnya ratusan batang dinamit yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan itu.
"Sejauh ini kita belum mendapat laporan dari kepolisian mengenai perkembangan penyelidikannya," ujar Purnomo.
Purnomo mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik terkait dengan kasus tersebut karena petugas kepolisian telah mengambil langkah-langkah preventif.
"Sampai saat ini, kasusnya ditangani oleh kepolisian dan kita (Kementerian Pertahanan, red) akan turun tangan setelah kepolisian menyatakan tidak bisa menanganinya," katanya.
Seperti diwartakan, sebanyak dua boks berisi 250 batang dinamit hilang dalam perjalanan dari gudang PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) di Subang menuju ke PT Batu Sarana Persada di Bogor, Jawa Barat.
Hilangnya ratusan dinamit itu setelah dilakukan pengecekan oleh kru dan kepala teknik tambang PT Batu Sarana Persada, dimana terpal truk pengangkut dinamit sobek dan setelah dicek ternyata dua dus berisi dinamit seberat 50 kilogram telah hilang.
Berdasarkan penyelidikan sementara, kepolisian menduga pelaku pencurian 250 batang dinamit itu adalah kawanan bajing loncat yang sering beraksi di jalur yang dilalui truk pengangkut dinamit.
Menteri Australia minta maaf salah sebut Mandela tutup usia
Sydney (ANTARA
News) - Menteri Sumberdaya Australia Gary Gray pada Kamis meminta maaf
karena salah menyebut Nelson Mandela, lambang demokrasi Afrika Selatan,
meninggal dunia, ketika berpidato dalam makan malam niaga.
Gray memberikan informasi tersebut dalam jamuan resmi Dewan Pertambangan Australia di gedung parlemen di Canberra, mewakili Perdana Menteri Julia Gillard, yang dalam krisis kepemimpinan pada Rabu malam.
"Saya meminta maaf dengan terang-terangan dan sangat menyesal telah menyampaikan sesuatu yang saya pikir yang dapat dipercaya," kata Gray dan menambahkan bahwa ia juga meminta maaf pada komisioner tinggi Afrika Selatan, Parlemen Australia dan Dewan Pertambangan.
Mandela (94 tahu) saat ini bergantung pada alat bantu di rumah sakit Pretoria, setelah sekitar tiga minggu dirawat dalam keadaan kritis akibat infeksi paru-paru, penyakit yang dideritanya akibat pemenjaraan apartheid di pulau Robben selama 27 tahun, demikian AFP melaporkan.
Gray memberikan informasi tersebut dalam jamuan resmi Dewan Pertambangan Australia di gedung parlemen di Canberra, mewakili Perdana Menteri Julia Gillard, yang dalam krisis kepemimpinan pada Rabu malam.
"Saya meminta maaf dengan terang-terangan dan sangat menyesal telah menyampaikan sesuatu yang saya pikir yang dapat dipercaya," kata Gray dan menambahkan bahwa ia juga meminta maaf pada komisioner tinggi Afrika Selatan, Parlemen Australia dan Dewan Pertambangan.
Mandela (94 tahu) saat ini bergantung pada alat bantu di rumah sakit Pretoria, setelah sekitar tiga minggu dirawat dalam keadaan kritis akibat infeksi paru-paru, penyakit yang dideritanya akibat pemenjaraan apartheid di pulau Robben selama 27 tahun, demikian AFP melaporkan.
Kondisi Mandela terus membaik
Johannesburg
(ANTARA News) - Kondisi mantan presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela,
terus membaik, kata mantan istri Mandela, Winnie Madikizela-Mandela,
Jumat (28/6).
"Saya bukan dokter, tapi saya dapat mengatakan dari apa kondisinya beberapa lalu lalu, ada peningkatan sangat besar," kata Winnie di Soweto, bagian timur-laut Johannesburg.
Keluarga Mandela gembira bahwa kondisinya memperlihatkan "peningkatan besar" dibandingkan dua hari sebelumnya, katanya seperti dikutip South African Broadcasting Corporation (SABC).
Winnie berbicara di satu rumah tempat Mandela tinggal sebelum ia dijebloskan ke dalam penjara.
Jumat (28/6) adalah hari ke-21 Mandela berada di rumah sakit, tempat ia menerima perawatan karena infeksi paru-paru.
"Saya bukan dokter, tapi saya dapat mengatakan dari apa kondisinya beberapa lalu lalu, ada peningkatan sangat besar," kata Winnie di Soweto, bagian timur-laut Johannesburg.
Keluarga Mandela gembira bahwa kondisinya memperlihatkan "peningkatan besar" dibandingkan dua hari sebelumnya, katanya seperti dikutip South African Broadcasting Corporation (SABC).
Winnie berbicara di satu rumah tempat Mandela tinggal sebelum ia dijebloskan ke dalam penjara.
Jumat (28/6) adalah hari ke-21 Mandela berada di rumah sakit, tempat ia menerima perawatan karena infeksi paru-paru.
Ini
adalah perawatan rumah sakit paling lama yang dijalani Mandela sejak
Desember lalu, demikian menurut laporan kantor berita Xinhua.
Obama berjanji bantu Afrika, berikan penghormatan kepada Mandela
esawat Kepresidenan
AS (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan
penghormatan kepada pahlawan anti-apartheid Nelson Mandela ketika ia
terbang ke Afrika Selatan pada hari Jumat.
Namun, ia tidak terlalu berharap akan bertemu dengan tokoh yang kini sedang dirawat di rumah sakit itu selama lawatannya di Afrika dalam rangka memajukan demokrasi dan keamanan pangan.
Para pejabat Gedung Putih berharap bahwa kunjungan Obama ke tiga negara Afrika -- lawatan berbobot pertama kali yang dilakukannya ke kawasan tersebut sejak ia menjabat sebagai presiden tahun 2009 -- akan membayar apa yang dilihat oleh beberapa pihak sebagai tahun-tahun pengabaian oleh presiden kulit hitam pertama AS itu.
Perhatian soal Mandela, tokoh berusia 94 tahun dan mantan presiden Afrika Selatan yang sedang dirawat di rumah sakit di Pretoria karena kondisi kesehatannya yang buruk, mendominasi hari-hari Obama, bahkan sebelum ia tiba di Johannesburg.
"Saya tidak perlu mendapat kesempatan berfoto (dengan Mandela, red)," kata Obama kepada para wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One setelah meninggalkan Senegal seperti dilansir Reuters. "Hal yang sangat saya ingin hindari adalah berada di posisi yang menonjolkan diri di saat keluarga sedang mengkhawatirkan kondisi Nelson Mandela."
Mantan isteri Mandela, Winnie Madikizela-Mandela, mengatakan bahwa kondisi kesehatan mantan suaminya itu telah membaik dalam beberapa hari terakhir ini.
Para anggota serikat pekerja, aktivis Muslim dan anggota Partai Komunis Afrika yang jumlahnya mencapai hampir 1.000 orang melakukan aksi jalan kaki di Pretoria ke Kedutaan Besar AS.
Di depan Kedubes AS, mereka membakar bendera Amerika dan menyebut kebijakan luar negeri Obama "arogan dan menindas."
Para pegiat Muslim melakukan shalat di sebuah lapangan parkir di luar kedutaan. Sang pemimpin, Imam Sayeed Mohammed, mengatakan kepada kelompok itu: "Kami berharap kondisi Mandela membaik dan Obama bisa belajar darinya."
Obama melihat Mandela, yang juga dikenal sebagai Madiba, sebagai seorang pahlawan. Terlepas apakah kedua sosok itu bisa bertemu atau tidak, para pejabat mengatakan bahwa lawatan Obama itu sebagian besar adalah untuk memberikan penghormatan bagi pemimpin anti-apartheid tersebut.
Seperti Mandela, Obama merupakan penerima Penghargaan Nobel Perdamaian dan keduanya merupakan presiden kulit hitam pertama di negara masing-masing.
Pesawat kepresidenan Air Force One bertolak dari ibukota negara Senegal, Dakar, tak lama menjelang pukul 18.00 WIB dan tiba di Afrika Selatan sekira delapan jam kemudian.
Pada Jumat malam, Obama tidak menjadwalkan acara bagi publik dan mungkin bisa mengunjungi rumah sakit.
"Kalau sudah sampai di sana, kita akan lihat bagaimana situasinya," ujar Obama kepada para wartawan.
Obama dijadwalkan berkunjung ke Pulau Robben, tempat Mandela menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di penjara di bawah bekas rezim minoritas kulit putih Afrika Selatan.
Obama mengatakan kepada wartawan pesannya di Afrika Selatan adalah bahwa ia akan menarik pelajaran dari kehidupan Mandela.
Para pejabat Gedung Putih mengatakan Obama akan melakukan pertemuan pada hari Sabtu dengan para pemimpin muda di Soweto, kota kecil di Johannesburg yang dikenal pada tahun 1976 sebagai tempat bagi para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dalam menentang apartheid.
Obama akan membahas program pertukaran baru bagi para mahasiswa Afrika dengan universitas-universitas di AS. Acara tersebut juga akan diikuti para pemuda dari Uganda, Nigeria, Kenya melalui konferensi video dan akan disiarkan melalui televisi di negara-negara tersebut, kata para pejabat Gedung Putih.
Namun, ia tidak terlalu berharap akan bertemu dengan tokoh yang kini sedang dirawat di rumah sakit itu selama lawatannya di Afrika dalam rangka memajukan demokrasi dan keamanan pangan.
Para pejabat Gedung Putih berharap bahwa kunjungan Obama ke tiga negara Afrika -- lawatan berbobot pertama kali yang dilakukannya ke kawasan tersebut sejak ia menjabat sebagai presiden tahun 2009 -- akan membayar apa yang dilihat oleh beberapa pihak sebagai tahun-tahun pengabaian oleh presiden kulit hitam pertama AS itu.
Perhatian soal Mandela, tokoh berusia 94 tahun dan mantan presiden Afrika Selatan yang sedang dirawat di rumah sakit di Pretoria karena kondisi kesehatannya yang buruk, mendominasi hari-hari Obama, bahkan sebelum ia tiba di Johannesburg.
"Saya tidak perlu mendapat kesempatan berfoto (dengan Mandela, red)," kata Obama kepada para wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One setelah meninggalkan Senegal seperti dilansir Reuters. "Hal yang sangat saya ingin hindari adalah berada di posisi yang menonjolkan diri di saat keluarga sedang mengkhawatirkan kondisi Nelson Mandela."
Mantan isteri Mandela, Winnie Madikizela-Mandela, mengatakan bahwa kondisi kesehatan mantan suaminya itu telah membaik dalam beberapa hari terakhir ini.
Para anggota serikat pekerja, aktivis Muslim dan anggota Partai Komunis Afrika yang jumlahnya mencapai hampir 1.000 orang melakukan aksi jalan kaki di Pretoria ke Kedutaan Besar AS.
Di depan Kedubes AS, mereka membakar bendera Amerika dan menyebut kebijakan luar negeri Obama "arogan dan menindas."
Para pegiat Muslim melakukan shalat di sebuah lapangan parkir di luar kedutaan. Sang pemimpin, Imam Sayeed Mohammed, mengatakan kepada kelompok itu: "Kami berharap kondisi Mandela membaik dan Obama bisa belajar darinya."
Obama melihat Mandela, yang juga dikenal sebagai Madiba, sebagai seorang pahlawan. Terlepas apakah kedua sosok itu bisa bertemu atau tidak, para pejabat mengatakan bahwa lawatan Obama itu sebagian besar adalah untuk memberikan penghormatan bagi pemimpin anti-apartheid tersebut.
Seperti Mandela, Obama merupakan penerima Penghargaan Nobel Perdamaian dan keduanya merupakan presiden kulit hitam pertama di negara masing-masing.
Pesawat kepresidenan Air Force One bertolak dari ibukota negara Senegal, Dakar, tak lama menjelang pukul 18.00 WIB dan tiba di Afrika Selatan sekira delapan jam kemudian.
Pada Jumat malam, Obama tidak menjadwalkan acara bagi publik dan mungkin bisa mengunjungi rumah sakit.
"Kalau sudah sampai di sana, kita akan lihat bagaimana situasinya," ujar Obama kepada para wartawan.
Obama dijadwalkan berkunjung ke Pulau Robben, tempat Mandela menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di penjara di bawah bekas rezim minoritas kulit putih Afrika Selatan.
Obama mengatakan kepada wartawan pesannya di Afrika Selatan adalah bahwa ia akan menarik pelajaran dari kehidupan Mandela.
Para pejabat Gedung Putih mengatakan Obama akan melakukan pertemuan pada hari Sabtu dengan para pemimpin muda di Soweto, kota kecil di Johannesburg yang dikenal pada tahun 1976 sebagai tempat bagi para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dalam menentang apartheid.
Obama akan membahas program pertukaran baru bagi para mahasiswa Afrika dengan universitas-universitas di AS. Acara tersebut juga akan diikuti para pemuda dari Uganda, Nigeria, Kenya melalui konferensi video dan akan disiarkan melalui televisi di negara-negara tersebut, kata para pejabat Gedung Putih.
"Terima Kasih, Bapak Jadi Tak Perlu Jual Ginjal"
INILAH.COM, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Mohammad Nuh bertemu dengan Sugiyanto (45) warga Jalan Kebon 200, RT
07/02, Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, yang mau menjual ginjalnya demi
mendapatkan uang untuk menebus ijazah anaknya.
Dalam pertemuan itu, Mendikbud M Nuh mengatakan Sugiyanto tak perlu menjual ginjalnya, karena Kemendikbud akan mengambilkan ijazah milik Shara (sebelumnya ditulis Tara) Meylanda Ayu Ardianingtyas (19) , anak dari Sugiyanto yang ditahan oleh pihak sekolah.
"Urusan ijazah, kementerian yang akan take over. Selain itu, tadi Ayu mengatakan berniat untuk melanjutkan kuliah, kamui siap membiayai kuliahnya. Jadi Mbak Ayu bisa kuliah tanpa terbebani biaya pendidikannya," ujar M Nuh di Gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2013).
Nuh menjelaskan, Kemendikbud memberikan beasiswa pendidikan mahasiswa miskin (Bidik Misi) untuk Ayu. Dengan beasiswa itu, anak dari Sugiyanto itu selain bebas dari biaya kuliah, juga akan mendapatkan uang saku Rp600 ribu perbulan.
"Mbak Ayu ini diberikan beasiswa Bidik Misi , ini memang program yang sudah ada sejak 3 tahun lalu cuma memang kurang populer. Saya tadi langsung telepon mana universitas yang masih buka pendaftaran," jelasnya.
Mendengar jaminan jika Mendikbud akan membantu menyelesaikan masalahnya, Sugiyanto tak kuasa membendung air matanya. Sambil mengucapkan terima kasih, pria yang bekerja sebagai tukang jahit itu pun mencium tangan M Nuh.
"Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Menteri karena sudah bantu ijazah anak kami yang berbulan-bulan sudah diusahakan, juga membantu anak saya melanjutkan kuliah tanpa biaya," kata Sugiyanto.
Sementara Shara, juga tak bisa menyembunyikan bahagiannya karena bisa melanjutkan kuliah. Ia juga mengucapkan terima kasih ke M Nuh karena mau membantu orang tuanya. "Makasih Pak Menteri, dengan begini Bapak jadi tidak perlu jual ginjal," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sugianto bersama putrinya melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk menjual ginjal demi menebus ijazah sekolah anaknya, Rabu (26/6/2013). Shara Meylanda Ayu Ardianingtyas (19) mengaku telah mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman kawasan Parung Bogor, Jawa Barat selama tujuh tahun. Namun hingga kini, ia belum menerima dua ijazah dari sekolah tersebut.[bay]
Dalam pertemuan itu, Mendikbud M Nuh mengatakan Sugiyanto tak perlu menjual ginjalnya, karena Kemendikbud akan mengambilkan ijazah milik Shara (sebelumnya ditulis Tara) Meylanda Ayu Ardianingtyas (19) , anak dari Sugiyanto yang ditahan oleh pihak sekolah.
"Urusan ijazah, kementerian yang akan take over. Selain itu, tadi Ayu mengatakan berniat untuk melanjutkan kuliah, kamui siap membiayai kuliahnya. Jadi Mbak Ayu bisa kuliah tanpa terbebani biaya pendidikannya," ujar M Nuh di Gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2013).
Nuh menjelaskan, Kemendikbud memberikan beasiswa pendidikan mahasiswa miskin (Bidik Misi) untuk Ayu. Dengan beasiswa itu, anak dari Sugiyanto itu selain bebas dari biaya kuliah, juga akan mendapatkan uang saku Rp600 ribu perbulan.
"Mbak Ayu ini diberikan beasiswa Bidik Misi , ini memang program yang sudah ada sejak 3 tahun lalu cuma memang kurang populer. Saya tadi langsung telepon mana universitas yang masih buka pendaftaran," jelasnya.
Mendengar jaminan jika Mendikbud akan membantu menyelesaikan masalahnya, Sugiyanto tak kuasa membendung air matanya. Sambil mengucapkan terima kasih, pria yang bekerja sebagai tukang jahit itu pun mencium tangan M Nuh.
"Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Menteri karena sudah bantu ijazah anak kami yang berbulan-bulan sudah diusahakan, juga membantu anak saya melanjutkan kuliah tanpa biaya," kata Sugiyanto.
Sementara Shara, juga tak bisa menyembunyikan bahagiannya karena bisa melanjutkan kuliah. Ia juga mengucapkan terima kasih ke M Nuh karena mau membantu orang tuanya. "Makasih Pak Menteri, dengan begini Bapak jadi tidak perlu jual ginjal," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sugianto bersama putrinya melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk menjual ginjal demi menebus ijazah sekolah anaknya, Rabu (26/6/2013). Shara Meylanda Ayu Ardianingtyas (19) mengaku telah mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman kawasan Parung Bogor, Jawa Barat selama tujuh tahun. Namun hingga kini, ia belum menerima dua ijazah dari sekolah tersebut.[bay]
Potong Penis Suami, Wanita di AS Dibui Seumur Hidup
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
California - Seorang wanita di California Selatan, Amerika Serikat nekat memotong penis suaminya sendiri dan membuangnya ke tempat sampah. Akibat perbuatannya ini, wanita paruh baya ini divonis penjara seumur hidup.
Catherine Kieu (50) dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Orange County, California, atas dakwaan penyerangan dan penyiksaan terhadap pria yang kini menjadi mantan suaminya. Insiden ini terjadi pada Juli 2011 lalu.
Saat itu, Kieu membuat suaminya tak sadarkan diri dan kemudian mengikat dan menyekapnya. Dengan pisau, Kieu yang kelahiran Vietnam ini memotong penis suaminya.
Dia kemudian membuang potongan penis tersebut ke tempat sampah. Demikian seperti dilansir Reuters, Sabtu (29/6/2013).
Tidak diketahui motif aksi keji Kieu ini. Namun sang pengacara bersikeras bahwa kliennya pernah menjadi korban pencabulan saat masih anak-anak sehingga mengalami trauma dan stres. Menurut pengacara, kliennya telah menyesali perbuatannya ini.
Sementara itu, sang korban yang hanya disebut bernama Glen, menyampaikan tanggapannnya atas vonis ini. Dia berharap agar hakim membiarkan Kieu mendekam di penjara lebih lama.
"Jauh di dalam hati, saya berharap agar vonisnya lebih berat, tapi sesuai dengan hukum hakim sudah melakukan tugasnya," tandas Glen.
California - Seorang wanita di California Selatan, Amerika Serikat nekat memotong penis suaminya sendiri dan membuangnya ke tempat sampah. Akibat perbuatannya ini, wanita paruh baya ini divonis penjara seumur hidup.
Catherine Kieu (50) dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Orange County, California, atas dakwaan penyerangan dan penyiksaan terhadap pria yang kini menjadi mantan suaminya. Insiden ini terjadi pada Juli 2011 lalu.
Saat itu, Kieu membuat suaminya tak sadarkan diri dan kemudian mengikat dan menyekapnya. Dengan pisau, Kieu yang kelahiran Vietnam ini memotong penis suaminya.
Dia kemudian membuang potongan penis tersebut ke tempat sampah. Demikian seperti dilansir Reuters, Sabtu (29/6/2013).
Tidak diketahui motif aksi keji Kieu ini. Namun sang pengacara bersikeras bahwa kliennya pernah menjadi korban pencabulan saat masih anak-anak sehingga mengalami trauma dan stres. Menurut pengacara, kliennya telah menyesali perbuatannya ini.
Sementara itu, sang korban yang hanya disebut bernama Glen, menyampaikan tanggapannnya atas vonis ini. Dia berharap agar hakim membiarkan Kieu mendekam di penjara lebih lama.
"Jauh di dalam hati, saya berharap agar vonisnya lebih berat, tapi sesuai dengan hukum hakim sudah melakukan tugasnya," tandas Glen.
ni Desakan LBH ke Pemerintah untuk Gelar Pemilu 2014 Bebas KKN
Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia baru saja menggelar rakernas di Cisarua, Bogor pada 24-28 Juni 2013. YLBHI dan LBH mendesak pemerintah menggelar Pemilu 2014 yang bebas KKN.
Dari rilis yang diterima detikcom, Sabtu (29/6/2013), YLBHI dan LBH juga menyikapi intervensi modal dan perjanjian multilateral yang masuk ke Indonesia yang tidak pro-rakyat dan HAM. Hal ini menyebabkan penguasaan SDA hanya bermuara pada pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan. Sebagai bukti penguasaan modal yang timpang. YLBHI mencontohkan pertemuan APEC yang akan segera dilaksanakan di Bali.
Selanjutnya, menurut YLBHI, ketimpangan ekonomi tersebut yang membelah struktur sosial rakyat menjadi lapisan kaya dan miskin. Hal ini membuat rakyat lebih percaya untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi dengan cara sendiri tanpa instrumen hukum.
Berikut adalah 4 pernyataan sikap YLBHI beserta LBH se-Indonesia:
1. Mendesak penyelenggaraan Pemilu 2014 yang demokratis dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Mendesak penguatan sistem bantuan hukum yang berpihak pada rakyat guna menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal.
3. Mendesak pengusutan dan penuntasan kasus-kasus korupsi pada isu pelanggaran HAM dan eksploitasi SDA.
4. Mendesak negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan sebagai korban pelanggaran HAM
Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia baru saja menggelar rakernas di Cisarua, Bogor pada 24-28 Juni 2013. YLBHI dan LBH mendesak pemerintah menggelar Pemilu 2014 yang bebas KKN.
Dari rilis yang diterima detikcom, Sabtu (29/6/2013), YLBHI dan LBH juga menyikapi intervensi modal dan perjanjian multilateral yang masuk ke Indonesia yang tidak pro-rakyat dan HAM. Hal ini menyebabkan penguasaan SDA hanya bermuara pada pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan. Sebagai bukti penguasaan modal yang timpang. YLBHI mencontohkan pertemuan APEC yang akan segera dilaksanakan di Bali.
Selanjutnya, menurut YLBHI, ketimpangan ekonomi tersebut yang membelah struktur sosial rakyat menjadi lapisan kaya dan miskin. Hal ini membuat rakyat lebih percaya untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi dengan cara sendiri tanpa instrumen hukum.
Berikut adalah 4 pernyataan sikap YLBHI beserta LBH se-Indonesia:
1. Mendesak penyelenggaraan Pemilu 2014 yang demokratis dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Mendesak penguatan sistem bantuan hukum yang berpihak pada rakyat guna menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal.
3. Mendesak pengusutan dan penuntasan kasus-kasus korupsi pada isu pelanggaran HAM dan eksploitasi SDA.
4. Mendesak negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan sebagai korban pelanggaran HAM
Mabes Polri Sebut Ormas Tak Ada Wewenang Lakukan Sweeping Jelang Ramadan
Endro Cahyo - detikNews
Jakarta - Polri akan bekerjasama dengan semua pihak dalam rangka penertiban (sweeping) tempat hiburan malam menjelang datangnya bulan Ramadan, termasuk dengan ormas. Meskipun begitu, ormas tak boleh melakukan sweeping tanpa perizinan dari kepolisian.
"Kita selalu bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan juga di kalangan ormas. Namun ormas tidak punya tugas untuk sweeping, apalagi mengganggu kenyamanan orang lain, mengganggu ketertiban," kata Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, saat ditemui di sela-sela Pameran Menyambut Hari Ulang Tahun Korps Bhayangkara ke-67, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (29/6/2013).
Boy mengatakan, jika ada ormas yang tetap melakukan sweeping tanpa izin, maka akan langsung ditindak oleh petugas. "Tetapi kita sekali lagi bahwa mengajak suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun harmonis tidak selalu dengan menindak. Berbicara itu lebih penting," ujarnya.
"Kalau memang ada sesuatu yang diluar kepatutan, dan melanggar hukum, kita tentu ada proses hukum," lanjut Boy.
Boy menghimbau kepada ormas dan kepada masyarakat, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan ibadah Ramadhan. "Dalam rangka kegiatan-kegiatan preventif yang dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan semua pihak," imbaunya.
Jakarta - Polri akan bekerjasama dengan semua pihak dalam rangka penertiban (sweeping) tempat hiburan malam menjelang datangnya bulan Ramadan, termasuk dengan ormas. Meskipun begitu, ormas tak boleh melakukan sweeping tanpa perizinan dari kepolisian.
"Kita selalu bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan juga di kalangan ormas. Namun ormas tidak punya tugas untuk sweeping, apalagi mengganggu kenyamanan orang lain, mengganggu ketertiban," kata Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, saat ditemui di sela-sela Pameran Menyambut Hari Ulang Tahun Korps Bhayangkara ke-67, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (29/6/2013).
Boy mengatakan, jika ada ormas yang tetap melakukan sweeping tanpa izin, maka akan langsung ditindak oleh petugas. "Tetapi kita sekali lagi bahwa mengajak suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun harmonis tidak selalu dengan menindak. Berbicara itu lebih penting," ujarnya.
"Kalau memang ada sesuatu yang diluar kepatutan, dan melanggar hukum, kita tentu ada proses hukum," lanjut Boy.
Boy menghimbau kepada ormas dan kepada masyarakat, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan ibadah Ramadhan. "Dalam rangka kegiatan-kegiatan preventif yang dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan semua pihak," imbaunya.
Jumat, 28 Juni 2013
Geledah Rektorat UI, Penyidik Dibagi Jadi Empat Tim
VIVAnews - Geledah sejumlah ruangan di gedung Rektorat
Universitas Indonesia dan PT Makara Mas, tim penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) membagi tugas menjadi empat tim. Mereka
disebar untuk memeriksa berkas dan dokumen penting di ruangan tersebut.
Menurut salah seorang sumber, pembagian hingga menjadi beberapa tim itu dilakukan karena ada sederet daftar nama yang diperiksa di sejumlah ruangan yang digeledah.
"Daftarnya banyak, saya lupa ada berapa. Pemeriksaan ini agak lama, kami membaginya menjadi empat tim," kata dia saat ditemui di luar ruang PT Makara Mas, area Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis 27 Juni 2013.
Pemeriksaan KPK di lingkungan UI itu terkait adanya dugaan kasus korupsi yang menjerat petinggi UI, yakni Wakil Rektor II Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid terkait dugaan kasus pengadaan IT dan proyek perpusatakaan UI.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menjelaskan, penggeledahan sejumlah ruangan di Gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI) untuk mengumpulkan barang bukti berupa dokumen-dokumen. Saat ini, KPK tengah menyidik dugaan korupsi pada pengadaan informasi teknologi perpustakaan pusat UI anggaran 2010/2011.
"Dokumen itu bisa mengungkap tabir lebih jauh perkara yang sudah diselidiki. Wajar saja. Untuk mengembangkan kasus," kata Abraham di Gedung DPR. (eh)
Menurut salah seorang sumber, pembagian hingga menjadi beberapa tim itu dilakukan karena ada sederet daftar nama yang diperiksa di sejumlah ruangan yang digeledah.
"Daftarnya banyak, saya lupa ada berapa. Pemeriksaan ini agak lama, kami membaginya menjadi empat tim," kata dia saat ditemui di luar ruang PT Makara Mas, area Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis 27 Juni 2013.
Pemeriksaan KPK di lingkungan UI itu terkait adanya dugaan kasus korupsi yang menjerat petinggi UI, yakni Wakil Rektor II Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid terkait dugaan kasus pengadaan IT dan proyek perpusatakaan UI.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menjelaskan, penggeledahan sejumlah ruangan di Gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI) untuk mengumpulkan barang bukti berupa dokumen-dokumen. Saat ini, KPK tengah menyidik dugaan korupsi pada pengadaan informasi teknologi perpustakaan pusat UI anggaran 2010/2011.
"Dokumen itu bisa mengungkap tabir lebih jauh perkara yang sudah diselidiki. Wajar saja. Untuk mengembangkan kasus," kata Abraham di Gedung DPR. (eh)
Jual Ginjal demi Tebus Ijazah Anak, Apa Sikap Mendibud
VIVAnews
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan tak akan
mempermasalahkan penyataan Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung,
Bogor, bahwa siswa bernama Sarah Melanda Ayu sudah melanggar peraturan
pesantren berkali-kali. Menurut Menteri Nuh, yang terpenting saat ini adalah bagaimana ijazah bisa didapatkan oleh Ayu.
Untuk menebus ijazah anaknya senilai Rp17 juta, ayah Ayu sampai berniat menjual ginjalnya sendiri.
Nuh mengatakan persoalannya sekarang adalah masalah kemanusiaan. "Saya sudah bicara dari hati ke hati dengan Pak Sugiyanto (ayah Ayu) dan dia menangis. Saya bilang ke dia, yang penting Pak Gi nggak perlu mikir yang lain-lain. Intinya ijazah anaknya itu gol, caranya bagaimana nggak perlu tahu," ujar Nuh di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat 28 Juni 2013.
"Soal indisipliner jangan dipermasalahkan. Itu kan karena ada akar persoalannya. Kami akan komunikasikan dengan pihak sekolah persoalannya apa dan ijazah harus diberikan," Nuh menekankan.
Nuh mengatakan persoalannya sekarang adalah masalah kemanusiaan. "Saya sudah bicara dari hati ke hati dengan Pak Sugiyanto (ayah Ayu) dan dia menangis. Saya bilang ke dia, yang penting Pak Gi nggak perlu mikir yang lain-lain. Intinya ijazah anaknya itu gol, caranya bagaimana nggak perlu tahu," ujar Nuh di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat 28 Juni 2013.
"Soal indisipliner jangan dipermasalahkan. Itu kan karena ada akar persoalannya. Kami akan komunikasikan dengan pihak sekolah persoalannya apa dan ijazah harus diberikan," Nuh menekankan.
Sebelumnya, Humas
Pesantren Nurul Iman, Syaifuddin, menyatakan Ayu memang pernah tercatat
sebagai siswa SMP dan SMA di pesantren tersebut. Ayu juga pernah berkuliah di salah satu pendidikan tinggi yang dikelola pesantren, namun kemudian putus di tengah jalan.
"Dia itu melanggar peraturan berkali-kali," ucap Syaifuddin.
Setelah sempat tak masuk sekolah, Ayu kembali bersekolah setelah pendiri pesantren, Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim atau dipanggil Abah, memaafkannya. Namun, di tingkat perguruan tinggi dia kembali putus di tengah jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu, kata Syaifuddin, ada hukumannya. "Berupa denda," katanya.
Setelah sempat tak masuk sekolah, Ayu kembali bersekolah setelah pendiri pesantren, Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim atau dipanggil Abah, memaafkannya. Namun, di tingkat perguruan tinggi dia kembali putus di tengah jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu, kata Syaifuddin, ada hukumannya. "Berupa denda," katanya.
Denda itulah yang belum dibayar, sehingga ijazah Ayu ditahan pihak pesantren.
Syaifuddin mengatakan pondok pesantrennya gratis dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Mulai dari biaya pendidikan, akomodasi, makan-minum, sampai sarana belajar, semua diberikan secara cuma-cuma. (kd)
Syaifuddin mengatakan pondok pesantrennya gratis dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Mulai dari biaya pendidikan, akomodasi, makan-minum, sampai sarana belajar, semua diberikan secara cuma-cuma. (kd)
Tak Jadi Jual Ginjal untuk Tebus Ijazah, Sugiyanto Cium Tangan Mendikbud
Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Rona haru dan bahagia terpancar dari wajah Sugiyanto (45) ketika keluar dari ruangan Mendikbud, Mohammad Nuh. Pria yang berprofesi sebagai penjahit tersebut akhirnya bernapas lega ketika Menteri menjanjikan bahwa ijazah putrinya, Sarah Melanda Ayu (17) yang ditahan oleh sekolah, akan selesai dalam waktu dekat. Tak hanya itu, M. Nuh juga berjanji akan membiayai kuliah Ayu.
"Urusan ijazah ini kementerian yang take over. Kedua, kita tidak berhenti sampai di situ. Ayu bilang mau lanjut kuliah, Ayu condong ke event organizer, traveling, dan pariwisata. Jadi Mbak Ayu bisa kuliah, kami siapkan supaya tidak terbebani biaya pendidikannya," ujar Mendikbud M Nuh di ruangannya, Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2013).
"Saya tadi langsung telepon mana universitas yang masih buka pendaftaran dan saya kontak Politeknik Jakarta," tambahnya lagi.
Mendengar hal tersebut Sugiyanto tak mampu menyembunyikan rasa harunya dan sesekali mengusap air matanya. Ungkapan kebahagiaan juga diekspresikannya dengan mencium tangan M. Nuh.
"Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Menteri karena sudah bantu ijazah anak kami yang berbulan-bulan sudah diusahakan. Pak Menteri juga akan bantu, dan lanjut kuliah tanpa biaya," kata Sugiyanto sambil terisak.
Ayu pun tidak lupa mengucapkan rasa syukur atas solusi yang diberikan Kemendikbud. "Makasih Pak Menteri, dengan begini Bapak tidak perlu jual ginjal," ungkapnya.
Sugiyanto nekat menjual ginjalnya di Bundaran Hotel Indonesia demi mendapatkan uang untuk menebus ijazah anaknya yang ditahan pihak sekolah. Total biaya yang harus ditebusnya mencapai Rp 70 juta karena sejak 2005, ada biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp 20 ribu per harinya.
Penjualan ginjal sendiri sebenarnya sudah diatur oleh UU Kesehatan. Apabila ketahuan ada yang ingin menjual ginjal secara ilegal maka akan dikenai hukuman penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.
Jakarta - Rona haru dan bahagia terpancar dari wajah Sugiyanto (45) ketika keluar dari ruangan Mendikbud, Mohammad Nuh. Pria yang berprofesi sebagai penjahit tersebut akhirnya bernapas lega ketika Menteri menjanjikan bahwa ijazah putrinya, Sarah Melanda Ayu (17) yang ditahan oleh sekolah, akan selesai dalam waktu dekat. Tak hanya itu, M. Nuh juga berjanji akan membiayai kuliah Ayu.
"Urusan ijazah ini kementerian yang take over. Kedua, kita tidak berhenti sampai di situ. Ayu bilang mau lanjut kuliah, Ayu condong ke event organizer, traveling, dan pariwisata. Jadi Mbak Ayu bisa kuliah, kami siapkan supaya tidak terbebani biaya pendidikannya," ujar Mendikbud M Nuh di ruangannya, Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2013).
"Saya tadi langsung telepon mana universitas yang masih buka pendaftaran dan saya kontak Politeknik Jakarta," tambahnya lagi.
Mendengar hal tersebut Sugiyanto tak mampu menyembunyikan rasa harunya dan sesekali mengusap air matanya. Ungkapan kebahagiaan juga diekspresikannya dengan mencium tangan M. Nuh.
"Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Menteri karena sudah bantu ijazah anak kami yang berbulan-bulan sudah diusahakan. Pak Menteri juga akan bantu, dan lanjut kuliah tanpa biaya," kata Sugiyanto sambil terisak.
Ayu pun tidak lupa mengucapkan rasa syukur atas solusi yang diberikan Kemendikbud. "Makasih Pak Menteri, dengan begini Bapak tidak perlu jual ginjal," ungkapnya.
Sugiyanto nekat menjual ginjalnya di Bundaran Hotel Indonesia demi mendapatkan uang untuk menebus ijazah anaknya yang ditahan pihak sekolah. Total biaya yang harus ditebusnya mencapai Rp 70 juta karena sejak 2005, ada biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp 20 ribu per harinya.
Penjualan ginjal sendiri sebenarnya sudah diatur oleh UU Kesehatan. Apabila ketahuan ada yang ingin menjual ginjal secara ilegal maka akan dikenai hukuman penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.
Harga minyak rebound di Asia
Singapura (ANTARA News) - Harga minyak naik di perdagangan Asia Jumat setelah mengalami penurunan singkat karena dealer mencerna
optimisme data ekonomi AS dan komentar dari seorang pejabat Federal
Reserve bahwa program stimulus tidak akan segera berakhir, kata analis.
Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik sembilan sen menjadi 97,14 dolar per barel dan minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Agustus naik 18 sen ke posisi 103,00 dolar pada perdagangan pagi.
Kelly Teoh, ahli strategi pasar di IG Markets Singapura, menyalahkan profit taking dengan penurunan harga di awal perdagangan Asia, tetapi mengatakan "pasar minyak mentah tetap bullish dalam jangka panjang dengan pandangan optimis terhadap perekonomian AS."
Baik WTI maupun Brent kontraknya melonjak lebih dari satu dolar dalam transaksi penutupan di New York pada hari Kamis karena data mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, konsumen minyak mentah terbesar dunia, tetap dengan kecepatan stabil.
Angka yang dirilis Kamis menunjukkan belanja konsumen rebound pada Mei dari sebelumnya turun pada April, pendapatan yang lebih tinggi, tekanan inflasi tetap rendah, klaim pengangguran baru meningkat, dan penjualan rumah yang tertunda.
Harga minyak juga mendapat dukungan dari komentar kepala the Fed New York William Dudley, yang menekankan bahwa bank sentral tidak akan menutup program pembelian obligasi 85 miliar per bulan "jika kondisi pasar tenaga kerja dan momentum pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan" ketimbang prediksi The Fed saat ini.
Komentar Dudley menunjukkan bahwa kebijakan moneter the Fed tetap "akomodatif daripada pengetatan," kata Desmond Chua, analis pasar pada CMC Markets di Singapura sebagaimana dilaporkan AFP.
Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik sembilan sen menjadi 97,14 dolar per barel dan minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Agustus naik 18 sen ke posisi 103,00 dolar pada perdagangan pagi.
Kelly Teoh, ahli strategi pasar di IG Markets Singapura, menyalahkan profit taking dengan penurunan harga di awal perdagangan Asia, tetapi mengatakan "pasar minyak mentah tetap bullish dalam jangka panjang dengan pandangan optimis terhadap perekonomian AS."
Baik WTI maupun Brent kontraknya melonjak lebih dari satu dolar dalam transaksi penutupan di New York pada hari Kamis karena data mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, konsumen minyak mentah terbesar dunia, tetap dengan kecepatan stabil.
Angka yang dirilis Kamis menunjukkan belanja konsumen rebound pada Mei dari sebelumnya turun pada April, pendapatan yang lebih tinggi, tekanan inflasi tetap rendah, klaim pengangguran baru meningkat, dan penjualan rumah yang tertunda.
Harga minyak juga mendapat dukungan dari komentar kepala the Fed New York William Dudley, yang menekankan bahwa bank sentral tidak akan menutup program pembelian obligasi 85 miliar per bulan "jika kondisi pasar tenaga kerja dan momentum pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan" ketimbang prediksi The Fed saat ini.
Komentar Dudley menunjukkan bahwa kebijakan moneter the Fed tetap "akomodatif daripada pengetatan," kata Desmond Chua, analis pasar pada CMC Markets di Singapura sebagaimana dilaporkan AFP.
Rumah Triplek dan Suami Lumpuh, Mbah Kasturi Pasrah Tak Dapat 'Balsem'
Ajeng Annastasia Kinanti - detikNews
Jakarta - Kasturi (70) terduduk pasrah di samping suaminya yang terbaring lumpuh di rumahnya yang terbuat dari triplek. Bila dia mendapatkan 'Balsem' yang senilai Rp 150 ribu per bulan, itu akan sedikit membantu. Sayang, dia luput dari pendataan penerima 'Balsem'.
Kasturi, biasa disapa tetangga dengan Mbah Kasturi, merupakan warga Jalan Kalibaru Timur 2, RT 14/RW 3, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sehari-hari Mbah Kasturi di rumah mengurusi suaminya, Kastim (70) yang lumpuh sejak 5 tahun lalu karena luka bakar dari pinggang ke bawah akibat kompor meleduk.
Kastim sempat koma 3 hari dan dirawat ke RS Koja. Namun setelah bangun dari koma, Kastim meminta dirawat di rumah karena tidak betah dirawat di RS itu karena menurutnya pelayanan yang tidak terlalu menyenangkan. Walaupun masih menderita luka bakar, Kastim yang berobat pakai kartu Jamkesmas bersikukuh pulang dan hanya rawat jalan.
Kastim yang dulunya menghidupi keluarganya dengan menjadi nelayan di Cilincing kini hanya terbaring lemah di kasur besi usang di rumahnya. Makan pun harus disuapi dan diajak berbicara sudah tidak nyambung. Kasturi merawat Kastim dengan obat yang bisa dibeli dengan uang seadanya.
"Obatnya seadanya, kalau duitnya Rp 30 ribu ya beli segitu, adanya Rp 50 ribu ya beli Rp 50 ribu. Kalau obatnya habis dan uangnya nggak ada ya terpaksa beli," kata Kasturi yang sudah bungkuk dan memutih rambutnya.
Alhasil, setelah Kastim lumpuh, mereka menggantungkan hidup dari penghasilan anak semata wayangnya, Kadis (28), yang bekerja sebagai tenaga kontrak lepas cleaning service di salah satu mal besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebagai pekerja kontrak lepas, penghasilan Kadis tak tentu, terkadang Rp 1 juta atau bisa kurang.
"Kadis biasanya naik sepeda ke tempat kerjanya. Karena sepedanya rusak, dia sekarang naik angkot yang Rp 15 ribu setiap hari. Apalagi BBM naik. Kan nggak mungkin anak saya disuruh jalan kaki ke Gading, untuk ongkos pasti ada. Makan dikalahin, kalau nggak dari makan ya obat bapaknya nggak beli dulu," tutur Kasturi berkebaya hijau dan berjarik batik.
Jakarta - Kasturi (70) terduduk pasrah di samping suaminya yang terbaring lumpuh di rumahnya yang terbuat dari triplek. Bila dia mendapatkan 'Balsem' yang senilai Rp 150 ribu per bulan, itu akan sedikit membantu. Sayang, dia luput dari pendataan penerima 'Balsem'.
Kasturi, biasa disapa tetangga dengan Mbah Kasturi, merupakan warga Jalan Kalibaru Timur 2, RT 14/RW 3, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sehari-hari Mbah Kasturi di rumah mengurusi suaminya, Kastim (70) yang lumpuh sejak 5 tahun lalu karena luka bakar dari pinggang ke bawah akibat kompor meleduk.
Kastim sempat koma 3 hari dan dirawat ke RS Koja. Namun setelah bangun dari koma, Kastim meminta dirawat di rumah karena tidak betah dirawat di RS itu karena menurutnya pelayanan yang tidak terlalu menyenangkan. Walaupun masih menderita luka bakar, Kastim yang berobat pakai kartu Jamkesmas bersikukuh pulang dan hanya rawat jalan.
Kastim yang dulunya menghidupi keluarganya dengan menjadi nelayan di Cilincing kini hanya terbaring lemah di kasur besi usang di rumahnya. Makan pun harus disuapi dan diajak berbicara sudah tidak nyambung. Kasturi merawat Kastim dengan obat yang bisa dibeli dengan uang seadanya.
"Obatnya seadanya, kalau duitnya Rp 30 ribu ya beli segitu, adanya Rp 50 ribu ya beli Rp 50 ribu. Kalau obatnya habis dan uangnya nggak ada ya terpaksa beli," kata Kasturi yang sudah bungkuk dan memutih rambutnya.
Alhasil, setelah Kastim lumpuh, mereka menggantungkan hidup dari penghasilan anak semata wayangnya, Kadis (28), yang bekerja sebagai tenaga kontrak lepas cleaning service di salah satu mal besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebagai pekerja kontrak lepas, penghasilan Kadis tak tentu, terkadang Rp 1 juta atau bisa kurang.
"Kadis biasanya naik sepeda ke tempat kerjanya. Karena sepedanya rusak, dia sekarang naik angkot yang Rp 15 ribu setiap hari. Apalagi BBM naik. Kan nggak mungkin anak saya disuruh jalan kaki ke Gading, untuk ongkos pasti ada. Makan dikalahin, kalau nggak dari makan ya obat bapaknya nggak beli dulu," tutur Kasturi berkebaya hijau dan berjarik batik.
Komisi III Jelaskan Alasan Hanya 4 Anggota Hadiri Rapat dengan KPK
Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Komisi III DPR tiba-tiba menghentikan rapat dengan KPK dan hanya empat anggota yang hadir saat rapat ditutup. Apa penjelasan Komisi III?
Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf menerangkan penghentian rapat itu atas permintaan KPK. Lembaga antikorupsi meminta rapat dihentikan karena ada pegawainya yang meninggal dunia.
"Itu gara-gara permintaan kepada kita, karena ada pegawainya yang meninggal dunia. Sudah disampaikan pihak KPK, pimpinan harus ada yang melihat," kata Muzammil saat dihubungi, Jumat (28/6/2013).
Adapun soal kehadiran anggota Komisi III yang hanya berjumlah empat orang, Muzammil menjelaskan hal itu terjadi karena rapat dimulai sebelum waktu yang ditentukan. Sedianya rapat akan dimulai kembali pukul 20.00 WIB, namun karena ada permintaan dari KPK, rapat dimajukan pukul 19.30 WIB.
"Karena memang belum jamnya, mereka ada dan mau hadir kembali. Tapi karena belum jam 20.00 WIB sudah dimulai lagi, maka yang ada saja," papar politikus PKS ini.
Meskipun rapat dihentikan, Komisi III meminta KPK memberi jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan anggota. Kemudian akan digelar rapat lanjutan untuk mendalami jawaban-jawaban itu.
"Rapatnya nanti sebelum reses 13 Juli 2013," ujarnya.
Jakarta - Komisi III DPR tiba-tiba menghentikan rapat dengan KPK dan hanya empat anggota yang hadir saat rapat ditutup. Apa penjelasan Komisi III?
Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf menerangkan penghentian rapat itu atas permintaan KPK. Lembaga antikorupsi meminta rapat dihentikan karena ada pegawainya yang meninggal dunia.
"Itu gara-gara permintaan kepada kita, karena ada pegawainya yang meninggal dunia. Sudah disampaikan pihak KPK, pimpinan harus ada yang melihat," kata Muzammil saat dihubungi, Jumat (28/6/2013).
Adapun soal kehadiran anggota Komisi III yang hanya berjumlah empat orang, Muzammil menjelaskan hal itu terjadi karena rapat dimulai sebelum waktu yang ditentukan. Sedianya rapat akan dimulai kembali pukul 20.00 WIB, namun karena ada permintaan dari KPK, rapat dimajukan pukul 19.30 WIB.
"Karena memang belum jamnya, mereka ada dan mau hadir kembali. Tapi karena belum jam 20.00 WIB sudah dimulai lagi, maka yang ada saja," papar politikus PKS ini.
Meskipun rapat dihentikan, Komisi III meminta KPK memberi jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan anggota. Kemudian akan digelar rapat lanjutan untuk mendalami jawaban-jawaban itu.
"Rapatnya nanti sebelum reses 13 Juli 2013," ujarnya.
DPR hargai itikad KPK tuntaskan Century sebelum Pemilu
Pewarta: Zul Sikumbang
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, menghargai itikad Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penanganan kasus Bank Century sebelum Pemilu 2014.
"Itu berita baik, bila Ketua KPK memang memiliki itikad untuk segera menyelesaikan perkara Century," kata Aboe Bakar di Jakarta, Jumat.
"Publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret aktor intelektual kasus tersebut ke pengadilan," tambah dia.
"Sebenarnya penanganan kasus ini tidak kejar target. Kalau orang Jawa bilang, alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal tercapai)," imbuhnya.
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, menghargai itikad Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penanganan kasus Bank Century sebelum Pemilu 2014.
"Itu berita baik, bila Ketua KPK memang memiliki itikad untuk segera menyelesaikan perkara Century," kata Aboe Bakar di Jakarta, Jumat.
"Publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret aktor intelektual kasus tersebut ke pengadilan," tambah dia.
Politisi
Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyebut penggeledahan yang
dilakukan penyidik KPK di kantor Bank Indonesia pada Senin (24/6)
sebagai satu langkah maju.
"Saya kira itu langkah
positif, meskipun banyak yang mempertanyakan kenapa tidak dari dulu-dulu
dilakukan, memang banyak yang mengkritik ini sebagai langkah lambat,"
tutur dia.
Dia berharap pelan tapi pasti KPK bisa menuntaskan kasus Bank Century dan mengungkap aktor intelektual korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk bank itu.
Dia berharap pelan tapi pasti KPK bisa menuntaskan kasus Bank Century dan mengungkap aktor intelektual korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk bank itu.
"Sebenarnya penanganan kasus ini tidak kejar target. Kalau orang Jawa bilang, alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal tercapai)," imbuhnya.
tvOne Sesalkan Aksi Penyiraman Munarman ke Tamrin Tomagola
VIVAnews
- General Manager News and Sport tvOne, Totok Suryanto, menyesalkan
aksi penyiraman teh yang dilakukan juru bicara Front Pembela Islam
(FPI), Munarman, terhadap Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal
Tomagola, dalam siaran langsung program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Jumat, 28 Juni 2013.
Usai acara, pihak tvOne langsung berbicara dengan kedua belah pihak.
"Intinya kita ingatkan bahwa acara ini disiarkan secara luas. Kita harap narasumber bisa dalam posisi menghormati satu sama lain dan mengendalikan emosi, sehingga tidak sampai menimbulkan tindakan yang kurang enak dan bisa merugikan orang lain," ujar Totok kepada VIVAnews.
Totok tak memungkiri setelah acara dihentikan, situasi masih panas. Namun, pihak tvOne tetap memperlakukan Munarman dan Tamrin seperti narasumber program AKI Pagi lainnya.
"Kita perlakukan selazimnya, seperti narasumber lainnya, kita antar. Kita harap narsum itu baik-baik saja semuanya. Bahwa tadi masih ada mungkin suasana yang agak 'hangat' tentu tak bisa dihindari," kata dia.
Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, menyatakan tak akan membalas tindakan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang menyiramnya dengan air teh (sebelumnya ditulis air putih) saat berdiskusi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, yang disiarkan secara langsung (live).
“Saya tidak mau melayani preman. Saya tidak akan balas tindakan bercorak preman itu dengan tindakan yang sama. Kalau saya balas, maka saya dan Munarman sama-sama preman,” kata Tamrin kepada VIVAnews.
Usai acara, pihak tvOne langsung berbicara dengan kedua belah pihak.
"Intinya kita ingatkan bahwa acara ini disiarkan secara luas. Kita harap narasumber bisa dalam posisi menghormati satu sama lain dan mengendalikan emosi, sehingga tidak sampai menimbulkan tindakan yang kurang enak dan bisa merugikan orang lain," ujar Totok kepada VIVAnews.
Totok tak memungkiri setelah acara dihentikan, situasi masih panas. Namun, pihak tvOne tetap memperlakukan Munarman dan Tamrin seperti narasumber program AKI Pagi lainnya.
"Kita perlakukan selazimnya, seperti narasumber lainnya, kita antar. Kita harap narsum itu baik-baik saja semuanya. Bahwa tadi masih ada mungkin suasana yang agak 'hangat' tentu tak bisa dihindari," kata dia.
Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, menyatakan tak akan membalas tindakan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang menyiramnya dengan air teh (sebelumnya ditulis air putih) saat berdiskusi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, yang disiarkan secara langsung (live).
“Saya tidak mau melayani preman. Saya tidak akan balas tindakan bercorak preman itu dengan tindakan yang sama. Kalau saya balas, maka saya dan Munarman sama-sama preman,” kata Tamrin kepada VIVAnews.
Menurutnya, ucapan itu
juga telah ia sampaikan langsung ke Munarman usai insiden penyiraman teh
di Wisma Nusantara Jakarta, tempat disiarkannya acara AKI Pagi tvOne. (Baca kronologi penyiraman versi Tamrin di sini) (eh)
Munarman: Tamrin Tomagola Tidak Sopan
VIVAnews - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, menyiram sosiolog Tamrin Tomagola dengan air saat berbincang live di acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne,
Jumat 28 Juni 2013. Topik diskusi tentang operasionalisasi hiburan
malam selama Ramadan seketika langsung dihentikan setelah insiden itu.
Ketika dikonfirmasi oleh VIVAnews mengenai kejadian tersebut, Munarman tidak membantahnya. Ia membenarkan apa yang terekam dalam tayangan siaran langsung pagi ini, yakni dengan sengaja menyiram wajah Tamrin Tomagola.
Menurut Munarman, awal mula insiden penyiraman itu bukan karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka soal operasionalisasi hiburan malam dan peredaran minuman keras.
"Ini bukan soal pendapat. Saya lagi ngomong, dibentak disuruh diam. Sopan enggak, itu?" ujar Munarman.
Munarman mengaku tidak suka dengan sikap Tamrin yang memotong omongannya. "Saya lagi ngomong, dia ngomong juga," katanya.
Ia menuturkan tidak akan memperpanjang masalah ini. Ia tidak menganggap sosiolog itu ada.
"Tidak penting, dia itu nothing. Biarkan saja," ucapnya.
Insiden itu terjadi ketika mereka tengah berdiskusi mengenai jam operasional hiburan malam selama Ramadan. Saat Munarman tengah asyik berbicara, Tamrin menyela untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Namun Munarman tampak langsung naik pitam.
“Anda diam. Anda diam kalau saya ngomong,” teriak Munarman ke sosiolog itu. Tanpa disangka, Munarman langsung mengambil air putih di gelas di depannya dan menyiramkannya ke muka Tamrin Amal Tomagola. Kedua presenter TV One yang mengawal acara itu pun kaget bukan main.
Ketika dikonfirmasi oleh VIVAnews mengenai kejadian tersebut, Munarman tidak membantahnya. Ia membenarkan apa yang terekam dalam tayangan siaran langsung pagi ini, yakni dengan sengaja menyiram wajah Tamrin Tomagola.
Menurut Munarman, awal mula insiden penyiraman itu bukan karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka soal operasionalisasi hiburan malam dan peredaran minuman keras.
"Ini bukan soal pendapat. Saya lagi ngomong, dibentak disuruh diam. Sopan enggak, itu?" ujar Munarman.
Munarman mengaku tidak suka dengan sikap Tamrin yang memotong omongannya. "Saya lagi ngomong, dia ngomong juga," katanya.
Ia menuturkan tidak akan memperpanjang masalah ini. Ia tidak menganggap sosiolog itu ada.
"Tidak penting, dia itu nothing. Biarkan saja," ucapnya.
Insiden itu terjadi ketika mereka tengah berdiskusi mengenai jam operasional hiburan malam selama Ramadan. Saat Munarman tengah asyik berbicara, Tamrin menyela untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Namun Munarman tampak langsung naik pitam.
“Anda diam. Anda diam kalau saya ngomong,” teriak Munarman ke sosiolog itu. Tanpa disangka, Munarman langsung mengambil air putih di gelas di depannya dan menyiramkannya ke muka Tamrin Amal Tomagola. Kedua presenter TV One yang mengawal acara itu pun kaget bukan main.
Soal Kabut Asap, Ini Kesepakatan RI-Malaysia
VIVAnews - Indonesia setuju untuk memajukan jadwal
pertemuan para menteri ASEAN mengenai polusi asap lintas batas.
Pertemuan ini akan digelar 17 Juli 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Semula, pertemuan ini akan digelar 20-21 Agustus 2013. Akan hadir dalam pertemuan ini adalah Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Malaysia Datuk Seri G Palanivel mengatakan, negaranya dan Indonesia sudah sepakat untuk berkerja sama untuk mencari solusi permanen menyelesaikan masalah kabut asap.
"Kami berharap pemerintah dua negara bisa memonitoring dan mengawasi hotspot, khususnya selama musim kemarau. Ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang bisa menimbulkan kabut asap," kata dia usai bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Balthasar Kambuaya, seperti dikutip dari laman Bernama, 27 Juni 2013.
Dalam pertemuan itu, Palanivel menyatakan kepada Balthasar, Malaysia siap membantu Indonesia melawan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Sumatera. Bantuan ini termasuk mengirim petugas pemadam kebakaran dan pembom air, serta tim penyemai awan untuk membuat hujan buatan.
"Sebenarnya, kami sangat prihatin karena masalah asap lintas negara ini terulang lagi. Intinya, kapanpun masalah asap muncul, kami siap membantu masalah ini secepatnya. Jadi, kita butuh solusi jangka pendek dan panjang," jelasnya.
Menanggapi tawaran bantuan itu, menurut dia, Balthasar setuju. "Tapi, Balthasar akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan menteri terkait seperti pertanian dan kehutanan. Untuk mengetahui, bantuan apa yang mereka cari," jelasnya.
Perusahaan Malaysia
Sebelumnya disebutkan ada delapan perusahaan perkebunan milik pengusaha Malaysia yang diduga ikut berkontribusi pada kebakaran lahan di Riau. Kebakaran di provinsi ini menimbulkan kabut asap yang terbang hingga Malaysia dan Singapura.
Mengenai tuduhan itu, Palanivel menegaskan, hanya empat perusahaan yang berasal dari Malaysia. Keempatnya pun membantah melakukan pembakaran lahan perkebunan.
Perusahaan milik Malaysia itu, tambahnya, tidak mempraktikkan pembakaran lahan untuk menanam kembali perkebunan mereka. Lagipula, saat ini belum ada kegiatan menanam kembali lahan perkebunan tersebut. (sj)
Semula, pertemuan ini akan digelar 20-21 Agustus 2013. Akan hadir dalam pertemuan ini adalah Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Malaysia Datuk Seri G Palanivel mengatakan, negaranya dan Indonesia sudah sepakat untuk berkerja sama untuk mencari solusi permanen menyelesaikan masalah kabut asap.
"Kami berharap pemerintah dua negara bisa memonitoring dan mengawasi hotspot, khususnya selama musim kemarau. Ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang bisa menimbulkan kabut asap," kata dia usai bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Balthasar Kambuaya, seperti dikutip dari laman Bernama, 27 Juni 2013.
Dalam pertemuan itu, Palanivel menyatakan kepada Balthasar, Malaysia siap membantu Indonesia melawan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Sumatera. Bantuan ini termasuk mengirim petugas pemadam kebakaran dan pembom air, serta tim penyemai awan untuk membuat hujan buatan.
"Sebenarnya, kami sangat prihatin karena masalah asap lintas negara ini terulang lagi. Intinya, kapanpun masalah asap muncul, kami siap membantu masalah ini secepatnya. Jadi, kita butuh solusi jangka pendek dan panjang," jelasnya.
Menanggapi tawaran bantuan itu, menurut dia, Balthasar setuju. "Tapi, Balthasar akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan menteri terkait seperti pertanian dan kehutanan. Untuk mengetahui, bantuan apa yang mereka cari," jelasnya.
Perusahaan Malaysia
Sebelumnya disebutkan ada delapan perusahaan perkebunan milik pengusaha Malaysia yang diduga ikut berkontribusi pada kebakaran lahan di Riau. Kebakaran di provinsi ini menimbulkan kabut asap yang terbang hingga Malaysia dan Singapura.
Mengenai tuduhan itu, Palanivel menegaskan, hanya empat perusahaan yang berasal dari Malaysia. Keempatnya pun membantah melakukan pembakaran lahan perkebunan.
Perusahaan milik Malaysia itu, tambahnya, tidak mempraktikkan pembakaran lahan untuk menanam kembali perkebunan mereka. Lagipula, saat ini belum ada kegiatan menanam kembali lahan perkebunan tersebut. (sj)
MK kandaskan keinginan Farhat "nyapres"
Pewarta: Joko Susilo
Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengacara Farhat Abbas yang ingin bersaing menjadi calon presiden (capres) dari jalur independen dengan menguji Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
"Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis.
Farhat Abbas bersama Narliz Wandi Piliang, Iwan Piliang menguji Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait ketentuan capres harus diajukan partai politik (parpol).
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan pengujian ketentuan capres yang harus diajukan melalui partai politik telah pernah diajukan dan sudah ada putusan.
Atas hal ini, MK memberikan pertimbangan yang serupa dengan permohonan sebelumnya untuk menolak permohonan uji materi ini, yakni capres dan cawapres harus diajukan dengan menggunakan jalur parpol, kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim, saat membacakan pertimbangannya.
"Pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas juga berlaku menjadi pertimbangan pula dalam putusan yang dimaksud," kata Muhammad Alim.
Perkara yang dimaksud adalah perkara dengan nomor 56/PUU-VI/2008 yang diputus pada 17 Februari 2009.
Perkara permohonan uji materi ini diajukan oleh Pengamat Politik Fadjroel Rahman bersama dengan dua orang pemohon lain yaitu Mariana dan Bob Febrian.
Dalam perkara ini, MK telah menyatakan capres harus diajukan oleh parpol merupakan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
MK juga menyatakan mekanisme capres diajukan parpol tidaklah melanggar hak konstitusional warga negara.
(J008/E008)
Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengacara Farhat Abbas yang ingin bersaing menjadi calon presiden (capres) dari jalur independen dengan menguji Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
"Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis.
Farhat Abbas bersama Narliz Wandi Piliang, Iwan Piliang menguji Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait ketentuan capres harus diajukan partai politik (parpol).
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan pengujian ketentuan capres yang harus diajukan melalui partai politik telah pernah diajukan dan sudah ada putusan.
Atas hal ini, MK memberikan pertimbangan yang serupa dengan permohonan sebelumnya untuk menolak permohonan uji materi ini, yakni capres dan cawapres harus diajukan dengan menggunakan jalur parpol, kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim, saat membacakan pertimbangannya.
"Pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas juga berlaku menjadi pertimbangan pula dalam putusan yang dimaksud," kata Muhammad Alim.
Perkara yang dimaksud adalah perkara dengan nomor 56/PUU-VI/2008 yang diputus pada 17 Februari 2009.
Perkara permohonan uji materi ini diajukan oleh Pengamat Politik Fadjroel Rahman bersama dengan dua orang pemohon lain yaitu Mariana dan Bob Febrian.
Dalam perkara ini, MK telah menyatakan capres harus diajukan oleh parpol merupakan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
MK juga menyatakan mekanisme capres diajukan parpol tidaklah melanggar hak konstitusional warga negara.
(J008/E008)
Kalangan DPR sambut baik KPK tuntaskan kasus Century
Pewarta: Riza Harahap
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik tekad KPK yang ingin segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank Century dan kemudian melimpahkannya ke pengadilan pada akhir tahun ini.
"Menuntaskan penyidikan dugaan korupsi di Bank Century bukan suatu pekerjaan sulit karena sejumlah fakta dan bukti sudah terungkap ke publik," kata Bambang Soesatyo melalui surat elektroniknya di Jakarta, Kamis.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa ada 1.427 rekening yang mestinya tidak boleh melakukan aktivitas penarikan dana pada saat bank tersebut berstatus, Dalam Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia, mulai 6 November 2008.
"Namun kenyataannya, sejak hari itu hingga 10 Agustus 2009, Bank Century kebobolan hingga Rp 938 miliar," katanya.
Bambang menjelaskan, kebobolan pertama sebesar Rp344 miliar pada 6-13 November 2008, saat Bank Century dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia.
Kebobolan kedua, kata dia, sebesar Rp273,8 miliar, pada 14-21 November 2008, saat bank milik keluarga Tantular itu mendapat bantuan FPJP dari Bank Indonesia.
Kemudian kebobolan ketiga dan yang terlama, kata dia, terjadi pada 24 November 2008 hingga 10 Agustus 2009, sebesar Rp320,7 miliar, saat bank itu sudah di "bail out" oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Padahal, pada periode ini manajemen dan susunan direksi Bank Century sudah berganti," katanya.
Berdasarkan riwayatnya, menurut dia, manajemen Bank Century mengajukan pinjaman FPJP sebesar Rp1 triliun kepada Bank Indonesia, pada 31 Oktober dan 3 November 2008.
Karena itu, Direksi Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Century, mulai 6 Nopember 2008, sekaligus menerbitkan surat yang melarang penarikan dana dari rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito.
Dalam aturan, menurut dia, yang dimaksud dana pihak terkait (DPT) ada 16 jenis, yang kurang lebih adalah individu atau perusahaan yang terafiliasi dengan pemilik atau manajemen lama Bank Century, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kepemilikan saham bersama di bisnis tertentu.
Karena, kata dia, Bank Indonesia tak mungkin menyuntikkan dana ke sebuah bank yang sakit, tapi dana itu kemudian ditarik oleh pemilik dan para koleganya, atau orang-orang yang masih memiliki urusan utang-piutang dengan pemilik.
"Rekening DPT itu, bukannya diblokir tapi malah dibiarkan terbuka sehingga terjadi penarikan berkali-kali, sehingga bantuan dari Bank Indonesia yang semula hanya semula hanya dibutuhkan Rp632 miliar, membengkak menjadi Rp6,7 triliun," katanya.
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik tekad KPK yang ingin segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank Century dan kemudian melimpahkannya ke pengadilan pada akhir tahun ini.
"Menuntaskan penyidikan dugaan korupsi di Bank Century bukan suatu pekerjaan sulit karena sejumlah fakta dan bukti sudah terungkap ke publik," kata Bambang Soesatyo melalui surat elektroniknya di Jakarta, Kamis.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa ada 1.427 rekening yang mestinya tidak boleh melakukan aktivitas penarikan dana pada saat bank tersebut berstatus, Dalam Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia, mulai 6 November 2008.
"Namun kenyataannya, sejak hari itu hingga 10 Agustus 2009, Bank Century kebobolan hingga Rp 938 miliar," katanya.
Bambang menjelaskan, kebobolan pertama sebesar Rp344 miliar pada 6-13 November 2008, saat Bank Century dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia.
Kebobolan kedua, kata dia, sebesar Rp273,8 miliar, pada 14-21 November 2008, saat bank milik keluarga Tantular itu mendapat bantuan FPJP dari Bank Indonesia.
Kemudian kebobolan ketiga dan yang terlama, kata dia, terjadi pada 24 November 2008 hingga 10 Agustus 2009, sebesar Rp320,7 miliar, saat bank itu sudah di "bail out" oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Padahal, pada periode ini manajemen dan susunan direksi Bank Century sudah berganti," katanya.
Berdasarkan riwayatnya, menurut dia, manajemen Bank Century mengajukan pinjaman FPJP sebesar Rp1 triliun kepada Bank Indonesia, pada 31 Oktober dan 3 November 2008.
Karena itu, Direksi Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Century, mulai 6 Nopember 2008, sekaligus menerbitkan surat yang melarang penarikan dana dari rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito.
Dalam aturan, menurut dia, yang dimaksud dana pihak terkait (DPT) ada 16 jenis, yang kurang lebih adalah individu atau perusahaan yang terafiliasi dengan pemilik atau manajemen lama Bank Century, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kepemilikan saham bersama di bisnis tertentu.
Karena, kata dia, Bank Indonesia tak mungkin menyuntikkan dana ke sebuah bank yang sakit, tapi dana itu kemudian ditarik oleh pemilik dan para koleganya, atau orang-orang yang masih memiliki urusan utang-piutang dengan pemilik.
"Rekening DPT itu, bukannya diblokir tapi malah dibiarkan terbuka sehingga terjadi penarikan berkali-kali, sehingga bantuan dari Bank Indonesia yang semula hanya semula hanya dibutuhkan Rp632 miliar, membengkak menjadi Rp6,7 triliun," katanya.
Presiden: Indonesia harus tegas pada perusak kerukunan
Pewarta: GNC Aryani
Denpasar (ANTARA News) - Bangsa Indonesia harus bersikap tegas dan keras pada siapa pun yang merusak kerukunan, persatuan dan tolerasi mengingat itu bukan karakter bangsa yang majemuk.
"Kita harus tegas menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama atau identitas apa pun karena tindakan seperti itu bukanlah nilai karakter dan jati diri bangsa yang majemuk yang harus senantiasa menjunjung tinggi sesanti Bhineka Tunggal Ika," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di panggung terbuka Ardha Candra, Art Center, Bali, Sabtu malam.
Presiden menyampaikan pesan itu saat membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-35 yang ditandai dengan pemukulan kul-kul, sebuah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu dan merupakan simbol penghubung antar manusia dan manusia dengan dewa, dengan didampingi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pangestu dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.
Menurut Presiden, seluruh pemimpin pada tingkatan dan bidang apa pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut, yaitu kerukunan, persatuan, tolerasi dan persaudaraan
Kemajemukan Bangsa Indonesia dengan berbagai perbedaannya, kata Presiden, di satu sisi hendaknya dapat dilihat sebagai rahmat yang harus disyukuri namun disisi lain seluruh elemen bangsa harus mampu mengelolanya dengan arif.
"Kita harus mampu mengelolanya dengan arif agar tidak berkembang menjadi konflik dan benturan yang hanya akan merugikan kita semua," katanya.
Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi sumpah dan kewajiban bersama untuk menjaga kerukunan, persatuan dan toleransi di tengah keragaman.
Seusai sambutan Presiden Yudhoyono ditampilkan pagelaran sendra tari dengan judul "Garuda Didjaya Mambahara" yang mengisahkan perjalanan burung agung Garuda.
Pembukaan PKB itu disaksikan oleh ribuan warga masyarakat setempat yang secara rutin menantikan penghelatan budaya tahunan itu. Bahkan ketika hujan turun di tengah-tengah pagelaran sendra tari, sebagian besar warga tetap bertahan di bawah hujan baik dengan menggunakan payung ataupun tanpa payung menyaksikan para penari yang tampil di sebuah panggung terbuka bersama dengan Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono.
Pegang teguh kearifan
Sementara itu Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menjelaskan tema PKB kali ini, "Taksu Membangkitkan Daya Kreatifitas dan Jati Diri", dalam sambutannya.
"Taksu mendorong keserasian antara bhuana agung (alam makro) dan bhuane alit (alam mikro)," kata Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dalam sambutannya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat Bali berusaha untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus globalisasi.
PKB adalah pesta seni tahunan di Bali yang diselenggarakan selama satu bulan penuh dan gratis. Warga masyarakat dapat menyaksikan pameran produk-produk seni Bali dan aneka pentas budaya yang ditampilkan oleh seniman-seniman ulung Bali tanpa dipungut biaya apa pun.
(G003/A011)
Denpasar (ANTARA News) - Bangsa Indonesia harus bersikap tegas dan keras pada siapa pun yang merusak kerukunan, persatuan dan tolerasi mengingat itu bukan karakter bangsa yang majemuk.
"Kita harus tegas menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama atau identitas apa pun karena tindakan seperti itu bukanlah nilai karakter dan jati diri bangsa yang majemuk yang harus senantiasa menjunjung tinggi sesanti Bhineka Tunggal Ika," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di panggung terbuka Ardha Candra, Art Center, Bali, Sabtu malam.
Presiden menyampaikan pesan itu saat membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-35 yang ditandai dengan pemukulan kul-kul, sebuah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu dan merupakan simbol penghubung antar manusia dan manusia dengan dewa, dengan didampingi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pangestu dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.
Menurut Presiden, seluruh pemimpin pada tingkatan dan bidang apa pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut, yaitu kerukunan, persatuan, tolerasi dan persaudaraan
Kemajemukan Bangsa Indonesia dengan berbagai perbedaannya, kata Presiden, di satu sisi hendaknya dapat dilihat sebagai rahmat yang harus disyukuri namun disisi lain seluruh elemen bangsa harus mampu mengelolanya dengan arif.
"Kita harus mampu mengelolanya dengan arif agar tidak berkembang menjadi konflik dan benturan yang hanya akan merugikan kita semua," katanya.
Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi sumpah dan kewajiban bersama untuk menjaga kerukunan, persatuan dan toleransi di tengah keragaman.
Seusai sambutan Presiden Yudhoyono ditampilkan pagelaran sendra tari dengan judul "Garuda Didjaya Mambahara" yang mengisahkan perjalanan burung agung Garuda.
Pembukaan PKB itu disaksikan oleh ribuan warga masyarakat setempat yang secara rutin menantikan penghelatan budaya tahunan itu. Bahkan ketika hujan turun di tengah-tengah pagelaran sendra tari, sebagian besar warga tetap bertahan di bawah hujan baik dengan menggunakan payung ataupun tanpa payung menyaksikan para penari yang tampil di sebuah panggung terbuka bersama dengan Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono.
Pegang teguh kearifan
Sementara itu Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menjelaskan tema PKB kali ini, "Taksu Membangkitkan Daya Kreatifitas dan Jati Diri", dalam sambutannya.
"Taksu mendorong keserasian antara bhuana agung (alam makro) dan bhuane alit (alam mikro)," kata Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dalam sambutannya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat Bali berusaha untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus globalisasi.
PKB adalah pesta seni tahunan di Bali yang diselenggarakan selama satu bulan penuh dan gratis. Warga masyarakat dapat menyaksikan pameran produk-produk seni Bali dan aneka pentas budaya yang ditampilkan oleh seniman-seniman ulung Bali tanpa dipungut biaya apa pun.
(G003/A011)
Dirjen Bimas Islam minta media jadi pemersatu umat
Pewarta: Ruslan Burhani
Padang (ANTARA News) - Media massa hendaknya dapat menjadi penengah konflik antar umat beragama di Indonesia, karena keberimbangan media menjadi alat untuk mengetahui kebenaran, kata Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Djamil.
Harapan Dirjen Bimas Islam itu disampaikan pada seminar "Peran Ormas Islam dan Media Massa dalam Pengembangan Dakwah" di Padang, Kamis ( 27/6).
Dalam keterangan tertulis Humas DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang diterima di Jakarta, Kamis, Dirjen Bimas Islam mengatakan, liputan yang disinyalir "mengadu domba", ditulis tidak berimbang dan tendensius, menjadi salah satu penyebab konflik antar umat beragama.
Oleh karena itu, media massa dalam menyajikan berita hendaknya tetap mengedepankan pemberitaan sikap toleransi dan menghormati antar umat beragama.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Teddy Suratmadji mengatakan, dalam menulis, jurnalis harus mengerti dan tahu dulu, serta harus punya alat ukur dalam menyampaikan informasi.
"Yang saya ketahui, pemberitaan untuk konflik antar umat beragama, seperti pemberitaan tentang kalangan tertentu, yang disampaikan media massa hanya tentang akibatnya saja. Harusnya jurnalis menggali sebabnya," katanya.(*)
Padang (ANTARA News) - Media massa hendaknya dapat menjadi penengah konflik antar umat beragama di Indonesia, karena keberimbangan media menjadi alat untuk mengetahui kebenaran, kata Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Djamil.
Harapan Dirjen Bimas Islam itu disampaikan pada seminar "Peran Ormas Islam dan Media Massa dalam Pengembangan Dakwah" di Padang, Kamis ( 27/6).
Dalam keterangan tertulis Humas DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang diterima di Jakarta, Kamis, Dirjen Bimas Islam mengatakan, liputan yang disinyalir "mengadu domba", ditulis tidak berimbang dan tendensius, menjadi salah satu penyebab konflik antar umat beragama.
Oleh karena itu, media massa dalam menyajikan berita hendaknya tetap mengedepankan pemberitaan sikap toleransi dan menghormati antar umat beragama.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Teddy Suratmadji mengatakan, dalam menulis, jurnalis harus mengerti dan tahu dulu, serta harus punya alat ukur dalam menyampaikan informasi.
"Yang saya ketahui, pemberitaan untuk konflik antar umat beragama, seperti pemberitaan tentang kalangan tertentu, yang disampaikan media massa hanya tentang akibatnya saja. Harusnya jurnalis menggali sebabnya," katanya.(*)
Hatta: penyederhanaan perizinan untuk dorong investasi
Pewarta: Satyagraha
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan upaya penyederhanaan perizinan akan dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor investasi.
"Kami harapkan penyederhanaan ini dapat menarik minat dan mendorong investasi, dalam persaingan yang semakin ketat," ujar Hatta seusai rapat koordinasi penyederhanaan perizinan investasi di Jakarta, Kamis.
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Kepala BPS Suryamin dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.
Hatta mengatakan upaya penyederhanaan yang dilakukan adalah menghapus peraturan-peraturan perizinan yang tidak memiliki dasar, atau tidak memiliki perintah dari peraturan perundangan yang diatasnya.
"Misalnya peraturan dirjen, karena tidak ada kewajiban dalam UU yang mengatur itu, atau peraturan menteri kalau perlu kita hilangkan karena tidak diatur dalam UU, maka kita sederhanakan," ujarnya.
Menurut dia, masih banyak juga peraturan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menghambat investasi serta terlalu lama prosesnya di masing-masing sektor.
"Sebagai contoh, untuk membuat SPBG dan SPBU saja membutuhkan 17 izin. Sedangkan untuk eksplorasi migas butuh 25 izin dan untuk produksinya butuh 25 izin, belum yang lain," ujarnya.
Hatta menambahkan upaya penyederhanaan perizinan tersebut juga dilakukan pemerintah dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu, untuk mempercepat proses birokrasi yang selama ini dirasakan lama.
Pemerintah juga akan membentuk tim pertimbangan yang akan memantau upaya penyederhanaan perizinan tersebut dan melakukan pantauan terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu serta pengawasan.
"Nanti seluruh sektor yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perizinan, wajib untuk melimpahkan kepada pelayanan terpadu satu pintu, dan saya membentuk tim pertimbangan untuk memantau itu," katanya.
Selain itu, juga akan dilakukan relaksasi terhadap insentif yang selama ini telah diberikan, dan seluruh kebijakan tersebut akan menjadi kesatuan paket ekonomi untuk mendorong investasi.
"Kita harapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, maka `ease doing business` Indonesia akan membaik, `competitiveness` akan membaik dan persepsi kita akan membaik," ujarnya.
Hatta mengatakan proses birokrasi dan perizinan yang lama tidak boleh terjadi lagi, karena dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor dan menjadi citra buruk dalam dunia usaha.
"Oleh sebab itu kita akan menetapkan maksimum pelayanan sekian hari, kalau tidak, maka otomatis diberikan izin. Hal-hal seperti ini akan memaksa pejabat publik untuk memberikan pelayanan," katanya.
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan upaya penyederhanaan perizinan akan dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor investasi.
"Kami harapkan penyederhanaan ini dapat menarik minat dan mendorong investasi, dalam persaingan yang semakin ketat," ujar Hatta seusai rapat koordinasi penyederhanaan perizinan investasi di Jakarta, Kamis.
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Kepala BPS Suryamin dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.
Hatta mengatakan upaya penyederhanaan yang dilakukan adalah menghapus peraturan-peraturan perizinan yang tidak memiliki dasar, atau tidak memiliki perintah dari peraturan perundangan yang diatasnya.
"Misalnya peraturan dirjen, karena tidak ada kewajiban dalam UU yang mengatur itu, atau peraturan menteri kalau perlu kita hilangkan karena tidak diatur dalam UU, maka kita sederhanakan," ujarnya.
Menurut dia, masih banyak juga peraturan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menghambat investasi serta terlalu lama prosesnya di masing-masing sektor.
"Sebagai contoh, untuk membuat SPBG dan SPBU saja membutuhkan 17 izin. Sedangkan untuk eksplorasi migas butuh 25 izin dan untuk produksinya butuh 25 izin, belum yang lain," ujarnya.
Hatta menambahkan upaya penyederhanaan perizinan tersebut juga dilakukan pemerintah dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu, untuk mempercepat proses birokrasi yang selama ini dirasakan lama.
Pemerintah juga akan membentuk tim pertimbangan yang akan memantau upaya penyederhanaan perizinan tersebut dan melakukan pantauan terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu serta pengawasan.
"Nanti seluruh sektor yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perizinan, wajib untuk melimpahkan kepada pelayanan terpadu satu pintu, dan saya membentuk tim pertimbangan untuk memantau itu," katanya.
Selain itu, juga akan dilakukan relaksasi terhadap insentif yang selama ini telah diberikan, dan seluruh kebijakan tersebut akan menjadi kesatuan paket ekonomi untuk mendorong investasi.
"Kita harapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, maka `ease doing business` Indonesia akan membaik, `competitiveness` akan membaik dan persepsi kita akan membaik," ujarnya.
Hatta mengatakan proses birokrasi dan perizinan yang lama tidak boleh terjadi lagi, karena dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor dan menjadi citra buruk dalam dunia usaha.
"Oleh sebab itu kita akan menetapkan maksimum pelayanan sekian hari, kalau tidak, maka otomatis diberikan izin. Hal-hal seperti ini akan memaksa pejabat publik untuk memberikan pelayanan," katanya.
Denny Anggap Pernyataan Abraham Tidak Benar
Oleh: Firman Qusnul Yakin
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menolak dikatakan kesulitan mengontrol para napi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) seperti yang dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
"Perlu juga diluruskan terkait pemberitaan bahwa kami kewalahan menangani napi. Dengan segala hormat, pernyataan Ketua KPK tidak akurat benar," kata mantan Staf Khusus Presiden itu, Jumat (10/5/2013) melalui pesan singkat.
Guru Besar UGM itu memaparkan, pembicaraan dirinya dengan Abraham, konteks pembicaraan telepon dengan Abraham terkait penempatan M Nazaruddin, napi kasus suap wisma atlet di Rumah Tahanan Guntur.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu meminta untuk ditempatkan kembali di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
"Pak Amir dan saya tidak setuju. Kami pikir lebih tepat di Rutan Guntur, dengan warga yang jauh lebih sedikit tentunya pengamanannya lebih baik," kata Denny.
Sebelumnya, Abraham menyatakan jika Denny pernah menghubunginya dan 'curhat' soal sulitnya mengontrol para napi perkara korupsi yang kerap keluar dari lapas.
Berdasarkan cerita Denny, Abraham menjelaskan bahwa hal tersebut sangat sulit dilakukan pemantauan. Para oknum sipir dan penjaga di dalam lapas sulit dikontrol agar tidak dengan mudahnya memberi izin tahanan maupun narapidana keluar dari lapas.
Bahkan, kata Abraham, Denny meminta agar tahanan kasus korupsi yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap agar ditempatkan di Rumah Tahanan KPK.
"Dia (Denny) mau kirim pelaku korupsi yang sudah inkracht agar kalau bisa ditahan di KPK. Termasuk M Nazaruddin," kata Abraham.
Hanya saja ada aturan yang menyebutkan bahwa setelah perkara diputus oleh hakim, para koruptor tak lagi menjadi tanggung jawab KPK. [gus]
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menolak dikatakan kesulitan mengontrol para napi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) seperti yang dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
"Perlu juga diluruskan terkait pemberitaan bahwa kami kewalahan menangani napi. Dengan segala hormat, pernyataan Ketua KPK tidak akurat benar," kata mantan Staf Khusus Presiden itu, Jumat (10/5/2013) melalui pesan singkat.
Guru Besar UGM itu memaparkan, pembicaraan dirinya dengan Abraham, konteks pembicaraan telepon dengan Abraham terkait penempatan M Nazaruddin, napi kasus suap wisma atlet di Rumah Tahanan Guntur.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu meminta untuk ditempatkan kembali di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
"Pak Amir dan saya tidak setuju. Kami pikir lebih tepat di Rutan Guntur, dengan warga yang jauh lebih sedikit tentunya pengamanannya lebih baik," kata Denny.
Sebelumnya, Abraham menyatakan jika Denny pernah menghubunginya dan 'curhat' soal sulitnya mengontrol para napi perkara korupsi yang kerap keluar dari lapas.
Berdasarkan cerita Denny, Abraham menjelaskan bahwa hal tersebut sangat sulit dilakukan pemantauan. Para oknum sipir dan penjaga di dalam lapas sulit dikontrol agar tidak dengan mudahnya memberi izin tahanan maupun narapidana keluar dari lapas.
Bahkan, kata Abraham, Denny meminta agar tahanan kasus korupsi yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap agar ditempatkan di Rumah Tahanan KPK.
"Dia (Denny) mau kirim pelaku korupsi yang sudah inkracht agar kalau bisa ditahan di KPK. Termasuk M Nazaruddin," kata Abraham.
Hanya saja ada aturan yang menyebutkan bahwa setelah perkara diputus oleh hakim, para koruptor tak lagi menjadi tanggung jawab KPK. [gus]
Hujan Kritik untuk KPK di Senayan
Oleh: R Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta - Rapat Kerja Komisi III DPR dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (27/6/2013) berjalan cukup
dinamis. Sejumlah pertanyaan kritis dilontarkan sejumlah anggota DPR.
KPK dihujani kritik parlemen.
Boleh saja KPK mendapat surplus pujian dari pihak luar seperti Civil Society Organization (CSO), tapi tidak untuk parlemen. Ini tidak terlepas dari tugas konstitusional DPR yakni pengawasan, legislasi dan anggaran.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani mempertanyakan soal KPK dalam menjerat mantan Presiden PKS terkait memperdagangkan pengaruh. Menurut dia, persoalkan itu hingga saat ini belum diundang-undangkan. "Apa dasarnya masuk dalam penuntutan," kata Yani.
Tidak hanya itu, Yani juga mempersoalkan pemanggilan sejumlah perempuan dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Yani menilai, KPK seolah mengeksploitasi perempuan dalam kasus korupsi.
Persoalan penyadapan juga tak luput mendapat sorotan politisi asal PPP ini. Ia mengaku saat ini disadap KPK tanpa diketahui apa kesalahannya. Secara tegas Yani mempertanyakan kontrol pengawasan dalam penyadapan.
Di bagian lainnya, Yani juga mempertanakan beredarnya aliran dana dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diekspose media tertentu. Menurut dia, jika merujuk UU Tindak Pidana Pencucian Uang, data Laporan Hasil Analisa (LHA) merupakan dokumen rahasia yang tidak bisa disebarluaskan. "Siapa yang membocorkan aliran dana PPATK? Ketua PPATK Yusuf bersumpah bukan institusinya yang meyebarkan. Apa KPK yang menyebarkan? Kok bisa BAP disebar. Darimana itu tahu? Dibocorkan atau apa? Atau dalam rangka demoralisasi?" tanya Yani.
Hal senada juga disampaikan politikus PKS Fahri Hamzah. Meski tidak secara spesifik membicarakan perkara, Fahri mengritik pola kerja KPK. Menurut dia, seharusnya KPK menghantam sistem yang korup. "Mari kita hantam sistem," cetus Fahri.
Fahri juga megingatkan KPK agar tidak bekerja dalam sensasi media. Dalam amatan dia, komisioner KPK kerap terpancing dalam agenda sensasi industry media. "Media butuh sensasi. Bapak bekerjanya jangan dengan sensasi. Tapi bekerjalah dengan senyap dan hati yang dingin," tambah Fahri.
Dalam kesempatan tersebut Fahri juga menyinggung soal penyadapan. Ia sempat menyitir ayat al-Quran. Menurut dia, penyadapan melanggar ketentuan Tuhan dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Sementara Ketua KPK Abraham Samad ditemui di sela-sela skors rapat menyatakan selama ini KPK telah sesuai prosedur dalam penyadapan terkait pemberantasan korupsi. "Penyadapan sesuai prosedur, berdasarkan aturan yang ada dan UU yang ada. Tidak ada pelanggaran," kata Abraham.
Ia memastikan KPK tidak melakuan penyadapan secara liar. Menurut dia, KPK bisa dituntut secara hukum jika melakukan penyadapan liar. Ia membantah bila KPK menyadap anggota DPR jika tidak ada tindak pidana korupsi. "Jadi tadi teman-teman DPR katakan kita nyadap, Gak ada itu kita melakukan penyadapan," sebut Abraham. [mdr]
Boleh saja KPK mendapat surplus pujian dari pihak luar seperti Civil Society Organization (CSO), tapi tidak untuk parlemen. Ini tidak terlepas dari tugas konstitusional DPR yakni pengawasan, legislasi dan anggaran.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani mempertanyakan soal KPK dalam menjerat mantan Presiden PKS terkait memperdagangkan pengaruh. Menurut dia, persoalkan itu hingga saat ini belum diundang-undangkan. "Apa dasarnya masuk dalam penuntutan," kata Yani.
Tidak hanya itu, Yani juga mempersoalkan pemanggilan sejumlah perempuan dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Yani menilai, KPK seolah mengeksploitasi perempuan dalam kasus korupsi.
Persoalan penyadapan juga tak luput mendapat sorotan politisi asal PPP ini. Ia mengaku saat ini disadap KPK tanpa diketahui apa kesalahannya. Secara tegas Yani mempertanyakan kontrol pengawasan dalam penyadapan.
Di bagian lainnya, Yani juga mempertanakan beredarnya aliran dana dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diekspose media tertentu. Menurut dia, jika merujuk UU Tindak Pidana Pencucian Uang, data Laporan Hasil Analisa (LHA) merupakan dokumen rahasia yang tidak bisa disebarluaskan. "Siapa yang membocorkan aliran dana PPATK? Ketua PPATK Yusuf bersumpah bukan institusinya yang meyebarkan. Apa KPK yang menyebarkan? Kok bisa BAP disebar. Darimana itu tahu? Dibocorkan atau apa? Atau dalam rangka demoralisasi?" tanya Yani.
Hal senada juga disampaikan politikus PKS Fahri Hamzah. Meski tidak secara spesifik membicarakan perkara, Fahri mengritik pola kerja KPK. Menurut dia, seharusnya KPK menghantam sistem yang korup. "Mari kita hantam sistem," cetus Fahri.
Fahri juga megingatkan KPK agar tidak bekerja dalam sensasi media. Dalam amatan dia, komisioner KPK kerap terpancing dalam agenda sensasi industry media. "Media butuh sensasi. Bapak bekerjanya jangan dengan sensasi. Tapi bekerjalah dengan senyap dan hati yang dingin," tambah Fahri.
Dalam kesempatan tersebut Fahri juga menyinggung soal penyadapan. Ia sempat menyitir ayat al-Quran. Menurut dia, penyadapan melanggar ketentuan Tuhan dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Sementara Ketua KPK Abraham Samad ditemui di sela-sela skors rapat menyatakan selama ini KPK telah sesuai prosedur dalam penyadapan terkait pemberantasan korupsi. "Penyadapan sesuai prosedur, berdasarkan aturan yang ada dan UU yang ada. Tidak ada pelanggaran," kata Abraham.
Ia memastikan KPK tidak melakuan penyadapan secara liar. Menurut dia, KPK bisa dituntut secara hukum jika melakukan penyadapan liar. Ia membantah bila KPK menyadap anggota DPR jika tidak ada tindak pidana korupsi. "Jadi tadi teman-teman DPR katakan kita nyadap, Gak ada itu kita melakukan penyadapan," sebut Abraham. [mdr]
Dada Rosada Tak Tahu Kasusnya Sudah Naik ke Penyidikan
Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan pihaknya telah meningkatkan status kasus yang diduga kasus Wali Kota Bandung, Dada Rosada dari penyelidikan ke penyidikan. Dada mengaku tak tahu menahu.
"Enggak tahu," kata Dada yang ditemui usai pemeriksaan di KPK Jl Rasuna Said, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Dada diperiksa sekitar 11 jam. Ia selesai diperiksa dan keluar dari gedung KPK pada pukul 09.20 WIB. Mengenai pemeriksaannya, ia hanya mengatakan banyak pertanyaan yang ditanyakan penyidik.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan penyelidikan baru KPK yang terkait dengan Dada Rosada, status kasusnya sudah naik ke penyidikan. Penetapan tersangka, tinggal tunggu proses administrasi.
"Dada Rosada sudah diselesaikan eksposenya. Sudah ditingkatkan penyidikannya cuma sprindiknya belum keluar," kata Abraham di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Abraham belum bisa memberitahukan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Setelah administrasi selesai , semua akan segera diumumkan.
"Itu masalah administrasi saja. Santai saja. Belum bisa disampaikan sekarang. Kan status tersangka ini di dalam sprindik (surat perintah dimulainya penyidikan)," kata Abraham.
KPK membuka babak baru dalam proses penanganan kasus suap hakim Setyabudi Tedjocahyono. Setelah delapan kali memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada, KPK memutuskan untuk membuka penyelidikan baru
Dalam kasus suap hakim Setyabudi, nama Dada Rosada sering disebut terlibat. Dada disebut sebagai pemberi perintah kepada mantan Sekda Bandung Edi Siswadi untuk mengumpulkan dana dari beberapa kepala dinas. Uang tersebut yang diduga digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi.
Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan pihaknya telah meningkatkan status kasus yang diduga kasus Wali Kota Bandung, Dada Rosada dari penyelidikan ke penyidikan. Dada mengaku tak tahu menahu.
"Enggak tahu," kata Dada yang ditemui usai pemeriksaan di KPK Jl Rasuna Said, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Dada diperiksa sekitar 11 jam. Ia selesai diperiksa dan keluar dari gedung KPK pada pukul 09.20 WIB. Mengenai pemeriksaannya, ia hanya mengatakan banyak pertanyaan yang ditanyakan penyidik.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan penyelidikan baru KPK yang terkait dengan Dada Rosada, status kasusnya sudah naik ke penyidikan. Penetapan tersangka, tinggal tunggu proses administrasi.
"Dada Rosada sudah diselesaikan eksposenya. Sudah ditingkatkan penyidikannya cuma sprindiknya belum keluar," kata Abraham di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Abraham belum bisa memberitahukan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Setelah administrasi selesai , semua akan segera diumumkan.
"Itu masalah administrasi saja. Santai saja. Belum bisa disampaikan sekarang. Kan status tersangka ini di dalam sprindik (surat perintah dimulainya penyidikan)," kata Abraham.
KPK membuka babak baru dalam proses penanganan kasus suap hakim Setyabudi Tedjocahyono. Setelah delapan kali memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada, KPK memutuskan untuk membuka penyelidikan baru
Dalam kasus suap hakim Setyabudi, nama Dada Rosada sering disebut terlibat. Dada disebut sebagai pemberi perintah kepada mantan Sekda Bandung Edi Siswadi untuk mengumpulkan dana dari beberapa kepala dinas. Uang tersebut yang diduga digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi.
Kamis, 27 Juni 2013
BNPB: Titik Api di Riau Terus Mengalami Penurunan
Oleh: Bayu Hermawan
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan berdasarkan pantauan satelit NOAA, jumlah titik api (hotspot) di Riau terus mengalami penurunan. Pada Rabu (26/6/2013) kemarin terpantau tersisa 6 titik api.
"Jumlah titik api yang terdeteksi oleh satelit NOAA18 pada Rabu (26/6) kemarin hanya 6 titik api. Jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Jumlah titik api memang berubah-ubah setiap hari dan fluktiatif, berdasarkan pantauan satelit, pada 23 Juni terdapat 154 titik api, kemudian mencapai puncaknya pada 24 Juni dimana mencapai 265 titik api, dan turun pada 25 Juni menjadi 54 titik api, hingga terus turun hanya 6 titik api pada Rabu kemarim," jelasnnya.
Sutopo melanjutkan, bahkan berdasarkan pantauan dari satelit Terra/Aqua MODIS dari NASA, titik api di Riau sudah tidak ada. Namun dalam hal ini, BNPB lebih mempercayai hasil pantauan dari Satelit NOAA, karena memiliki akurasi yang lebih tinggi dalam mendeteksi titik api karena memiliki resolusi 1 km x 1 km sedangkan satelit Terra/Aqua MODIS resolusinya 4 km x 4 km.
Ia mengatakan, Kepala BNPB, Syamsul Maarif, masih terus memimpin operasi penanggulangan bencana asap di Riau. Memasuki hari ketujuh operasi penanggulangan bencana asap di Riau, hujan buatan terus dilakukan dengan menebarkan garam di awan.
"Kemarin dilakukan 3 kali penerbangan (sorti) yaitu 2 sorti dengan pesawat Hercules yang mengangkut 2,4 ton dan 3,6 ton garam, sedangkan 1 sorti dengan pesawat Casa membawa 1 ton garam. Daerah penyemaian adalah Bengkalis, Kuantan Senggigi, Kampar, dan Dumai," jelasnya.
Sutopo menambahkan, saat ini pemboman air dilakukan dengan mengerahkan 7 helicoter, yaitu 3 heli Bolco BNPB, 2 heli PT. Indah Kiat, dan 2 heli Polri. Satu helicopter bantuan PT RAPP untuk dukungan logistik.
"Untuk mendukung pemadaman kebakaran lahan dan hutan di darat, telah datang 1.525 personil TNI dan Polri. Pada Selasa (25/6/2013) lalu pukul 16.00 tiba 528 personil TNI di Pekanbaru. Pada Rabu (26/6/2013) kemarin datang tambahan personil sebanyak 997 personil sehingga total pasukan 1525 personil. Personil ini telah disebar ke Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir dan Rokan Hulu," jelasnya.[bay]
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan berdasarkan pantauan satelit NOAA, jumlah titik api (hotspot) di Riau terus mengalami penurunan. Pada Rabu (26/6/2013) kemarin terpantau tersisa 6 titik api.
"Jumlah titik api yang terdeteksi oleh satelit NOAA18 pada Rabu (26/6) kemarin hanya 6 titik api. Jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Jumlah titik api memang berubah-ubah setiap hari dan fluktiatif, berdasarkan pantauan satelit, pada 23 Juni terdapat 154 titik api, kemudian mencapai puncaknya pada 24 Juni dimana mencapai 265 titik api, dan turun pada 25 Juni menjadi 54 titik api, hingga terus turun hanya 6 titik api pada Rabu kemarim," jelasnnya.
Sutopo melanjutkan, bahkan berdasarkan pantauan dari satelit Terra/Aqua MODIS dari NASA, titik api di Riau sudah tidak ada. Namun dalam hal ini, BNPB lebih mempercayai hasil pantauan dari Satelit NOAA, karena memiliki akurasi yang lebih tinggi dalam mendeteksi titik api karena memiliki resolusi 1 km x 1 km sedangkan satelit Terra/Aqua MODIS resolusinya 4 km x 4 km.
Ia mengatakan, Kepala BNPB, Syamsul Maarif, masih terus memimpin operasi penanggulangan bencana asap di Riau. Memasuki hari ketujuh operasi penanggulangan bencana asap di Riau, hujan buatan terus dilakukan dengan menebarkan garam di awan.
"Kemarin dilakukan 3 kali penerbangan (sorti) yaitu 2 sorti dengan pesawat Hercules yang mengangkut 2,4 ton dan 3,6 ton garam, sedangkan 1 sorti dengan pesawat Casa membawa 1 ton garam. Daerah penyemaian adalah Bengkalis, Kuantan Senggigi, Kampar, dan Dumai," jelasnya.
Sutopo menambahkan, saat ini pemboman air dilakukan dengan mengerahkan 7 helicoter, yaitu 3 heli Bolco BNPB, 2 heli PT. Indah Kiat, dan 2 heli Polri. Satu helicopter bantuan PT RAPP untuk dukungan logistik.
"Untuk mendukung pemadaman kebakaran lahan dan hutan di darat, telah datang 1.525 personil TNI dan Polri. Pada Selasa (25/6/2013) lalu pukul 16.00 tiba 528 personil TNI di Pekanbaru. Pada Rabu (26/6/2013) kemarin datang tambahan personil sebanyak 997 personil sehingga total pasukan 1525 personil. Personil ini telah disebar ke Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir dan Rokan Hulu," jelasnya.[bay]
Presiden SBY Pantau Kondisi Nelson Mandela yang Tengah Kritis
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Pihak keluarga Nelson Mandela memastikan bahwa ikon anti-apartheid itu masih hidup meski dalam kondisi sangat kritis. Presiden SBY memantau terus perkembangan kesehatan Nelson Mandela.
"Tentu kami terus melaporkan kepada presiden kondisi terkini dari pemimpin Afsel. Kita sangat menghormati ketokohan dan kenegarawan figur dari Nelson Mandela dan mendoakan semoga dia pulih kesehatannya. Namun, kita terus memonitor perkembangan ini," ujar Menlu Marty Natalegawa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Mandela, presiden berkulit hitam pertama Afsel itu telah berada di rumah sakit sejak 8 Juni lalu setelah infeksi paru-parunya kambuh. Dia terus dirawat secara intensif di rumah sakit di Pretoria.
Mandela, yang dikenal dengan nama marga Madiba, dihormati masyarakat luas karena memimpin perjuangan melawan kekuasaan minoritas kulit putih di Afsel.
Pria berumur 94 tahun itu dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993 dan terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya.
Mandela mengundurkan diri dari hadapan publik pada tahun 2004. Sejak itu figur internasional itu jarang terlihat dalam acara-acara resmi. Paru-parunya telah bermasalah sejak lama dan didiagnosis mengidap TBC pada tahun 1980-an ketika mendekam di penjara Robben Island.
Jakarta - Pihak keluarga Nelson Mandela memastikan bahwa ikon anti-apartheid itu masih hidup meski dalam kondisi sangat kritis. Presiden SBY memantau terus perkembangan kesehatan Nelson Mandela.
"Tentu kami terus melaporkan kepada presiden kondisi terkini dari pemimpin Afsel. Kita sangat menghormati ketokohan dan kenegarawan figur dari Nelson Mandela dan mendoakan semoga dia pulih kesehatannya. Namun, kita terus memonitor perkembangan ini," ujar Menlu Marty Natalegawa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Mandela, presiden berkulit hitam pertama Afsel itu telah berada di rumah sakit sejak 8 Juni lalu setelah infeksi paru-parunya kambuh. Dia terus dirawat secara intensif di rumah sakit di Pretoria.
Mandela, yang dikenal dengan nama marga Madiba, dihormati masyarakat luas karena memimpin perjuangan melawan kekuasaan minoritas kulit putih di Afsel.
Pria berumur 94 tahun itu dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993 dan terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya.
Mandela mengundurkan diri dari hadapan publik pada tahun 2004. Sejak itu figur internasional itu jarang terlihat dalam acara-acara resmi. Paru-parunya telah bermasalah sejak lama dan didiagnosis mengidap TBC pada tahun 1980-an ketika mendekam di penjara Robben Island.
Abraham Samad: Kritikan Komisi III Itu Motivatif
Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - KPK dicecar banyak pertanyaan dan kritik dari Komisi III DPR dalam rapat di Gedung DPR siang tadi. Ketua KPK Abraham Samad, menilai kritikan dan masukan itu adalah motivasi bagi KPK.
"Nggak ada yang susah pertanyaan mudah-mudah saja. Menurut hemat kami semua saran dan kritikan komisi III itu motivatif," kata Ketua KPK Abraham Samad, usai rapat dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Rapat KPK dan Komisi III itu mendadak ditutup saat baru dimulai pada pukul 19.40 WIB. Alasannya lantaran mayoritas anggota komisi hukum itu mangkir. Dari semula yang hadiri sekitar 27 orang, saat dimulai lagi hanya 4 orang.
Padahal, rapat lanjutan itu adalah rapat mendengar tanggapan dan jawaban KPK setelah sepanjang siang KPK dihujani kritik oleh Komisi III. Namun, Samad menanggapi santai ditutupnya rapat secara mendadak itu.
"Jadi jawabannya dibuat secara tertulis dan disampaikan secara resmi ke komisi III, kemudian nanti pada akhirnya membaca kalaupun ada yang kurang nanti dikonfirmasikan," tutur Samad soal rapat yang tak dilanjutkan itu.
Sementara terkait pertanyaan yang banyak dilontarkan kepada 5 orang pimpinan KPK, Samad menyatakan ada sekitar 20 pertanyaan yang harus dijawab KPK dalam keterangan tertulis minggu depan.
"Ada 15 pertanyaan, tapi satu pertanyaan bisa ada 4, jadi 20 lah pertanyaan. Nanti kita jawab secara resmi dan kita sampaikan. Kalau kurang jelas maka akan kita agendakan pertemuan," ucapnya.
Jakarta - KPK dicecar banyak pertanyaan dan kritik dari Komisi III DPR dalam rapat di Gedung DPR siang tadi. Ketua KPK Abraham Samad, menilai kritikan dan masukan itu adalah motivasi bagi KPK.
"Nggak ada yang susah pertanyaan mudah-mudah saja. Menurut hemat kami semua saran dan kritikan komisi III itu motivatif," kata Ketua KPK Abraham Samad, usai rapat dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Rapat KPK dan Komisi III itu mendadak ditutup saat baru dimulai pada pukul 19.40 WIB. Alasannya lantaran mayoritas anggota komisi hukum itu mangkir. Dari semula yang hadiri sekitar 27 orang, saat dimulai lagi hanya 4 orang.
Padahal, rapat lanjutan itu adalah rapat mendengar tanggapan dan jawaban KPK setelah sepanjang siang KPK dihujani kritik oleh Komisi III. Namun, Samad menanggapi santai ditutupnya rapat secara mendadak itu.
"Jadi jawabannya dibuat secara tertulis dan disampaikan secara resmi ke komisi III, kemudian nanti pada akhirnya membaca kalaupun ada yang kurang nanti dikonfirmasikan," tutur Samad soal rapat yang tak dilanjutkan itu.
Sementara terkait pertanyaan yang banyak dilontarkan kepada 5 orang pimpinan KPK, Samad menyatakan ada sekitar 20 pertanyaan yang harus dijawab KPK dalam keterangan tertulis minggu depan.
"Ada 15 pertanyaan, tapi satu pertanyaan bisa ada 4, jadi 20 lah pertanyaan. Nanti kita jawab secara resmi dan kita sampaikan. Kalau kurang jelas maka akan kita agendakan pertemuan," ucapnya.
Ini pendapat Hikmahanto soal permintaan maaf Presiden
Pewarta: Budi Setiawanto
Jakarta (ANTARA News) - Guru besar hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan pernyataan maaf dalam hubungan internasional sarat makna, bergantung pada konteks mengapa maaf itu diminta atau diberikan.
"Makna maaf bisa berkaitan dengan masalah kedaulatan," kata Hikmahanto di Jakarta, Kamis, menanggapi pernyataan maaf Presiden Susilo Yudhoyono kepada Malaysia dan Singapura terkait asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa publik Indonesia perlu memahami bahwa permintaan maaf dalam hubungan internasional memiliki banyak makna dan berkaitan dengan masalah kedaulatan.
Hikmahanto mencontohkan setelah Perang Dunia II hingga saat ini China menghendaki Jepang meminta maaf atas kekejian yang dilakukan tentara Jepang, namun Jepang belum memenuhi tuntutan tersebut karena tidak ingin kedaulatannya direndahkan.
Sejumlah tokoh dan masyarakat Indonesia berpikiran demikian ketika mengeritik Presiden Yudhoyono atas pernyataan maafnya.
Ia menilai pernyataan maaf Presiden Yudhoyono adalah dalam gerak isyarat (gesture) atas ketidaknyamanan Malaysia dan Singapura yang ditimbulkan oleh asap dari Indonesia sekaligus untuk menjaga hubungan baik.
"Maaf yang disampaikan Presiden berbeda dengan maaf yang dikehendaki China terhadap Jepang karena tidak ada tuntutan permintaan maaf tersebut, baik dari Singapura dan Malaysia kepada Indonesia," katanya.
Selain itu, katanya, maaf yang disampaikan Presiden bukanlah atas suatu kebijakan yang secara sengaja dilakukan pemerintah.
"Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jepang dalam perspektif China," kata Hikmahanto.
Setelah permintaan maaf oleh Presiden, menurut Hikmahanto, tentu Singapura dan Malaysia harus memberi ruang bagi Indonesia melakukan segala daya upaya untuk menyelesaikan masalah asap.
"Adalah tidak patut bila setelah permintaan maaf Presiden, berbagai pihak di Singapura dan Malaysia terus mendesak dan mengkritik pemerintah Indonesia. Tentu sikap demikian tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono agar hubungan antarnegara terjaga dan semangat solidaritas ASEAN lebih dikedepankan," katanya.
Jakarta (ANTARA News) - Guru besar hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan pernyataan maaf dalam hubungan internasional sarat makna, bergantung pada konteks mengapa maaf itu diminta atau diberikan.
"Makna maaf bisa berkaitan dengan masalah kedaulatan," kata Hikmahanto di Jakarta, Kamis, menanggapi pernyataan maaf Presiden Susilo Yudhoyono kepada Malaysia dan Singapura terkait asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa publik Indonesia perlu memahami bahwa permintaan maaf dalam hubungan internasional memiliki banyak makna dan berkaitan dengan masalah kedaulatan.
Hikmahanto mencontohkan setelah Perang Dunia II hingga saat ini China menghendaki Jepang meminta maaf atas kekejian yang dilakukan tentara Jepang, namun Jepang belum memenuhi tuntutan tersebut karena tidak ingin kedaulatannya direndahkan.
Sejumlah tokoh dan masyarakat Indonesia berpikiran demikian ketika mengeritik Presiden Yudhoyono atas pernyataan maafnya.
Ia menilai pernyataan maaf Presiden Yudhoyono adalah dalam gerak isyarat (gesture) atas ketidaknyamanan Malaysia dan Singapura yang ditimbulkan oleh asap dari Indonesia sekaligus untuk menjaga hubungan baik.
"Maaf yang disampaikan Presiden berbeda dengan maaf yang dikehendaki China terhadap Jepang karena tidak ada tuntutan permintaan maaf tersebut, baik dari Singapura dan Malaysia kepada Indonesia," katanya.
Selain itu, katanya, maaf yang disampaikan Presiden bukanlah atas suatu kebijakan yang secara sengaja dilakukan pemerintah.
"Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jepang dalam perspektif China," kata Hikmahanto.
Setelah permintaan maaf oleh Presiden, menurut Hikmahanto, tentu Singapura dan Malaysia harus memberi ruang bagi Indonesia melakukan segala daya upaya untuk menyelesaikan masalah asap.
"Adalah tidak patut bila setelah permintaan maaf Presiden, berbagai pihak di Singapura dan Malaysia terus mendesak dan mengkritik pemerintah Indonesia. Tentu sikap demikian tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono agar hubungan antarnegara terjaga dan semangat solidaritas ASEAN lebih dikedepankan," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)