Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Dalam seleksi calon praja Institut
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilaksanakan tahun ini, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut membantu pengawasan proses seleksi
hingga ujian masuk. KPK diharapkan bisa menjadi role model bagi seleksi
penerimaan mahasiswa yang transparan dan bersih dari praktik kecurangan.
"KPK
berupaya membantu melakukan deteksi dini dan keterlibatan KPK ini akan
dijadikan model (role model)bagi penerimaan mahasiswa pendidikan tinggi
kedinasan lainnya, termasuk bagi Akademi Kepolisian (Akpol) dan bagi Tes
CPNS di Kejaksaan dan calon hakim," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri
Diah Anggraeni dalam siara persnya, Selasa (26/6/2013).
Selain
membantu dalam pengawasan hingga seleksi, KPK akan menjadikan Kampus
IPDN Pusat dan 7 Kampus IPDN di daerah sebagai pilot project Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang nantinya
dapat dijadikan contoh bagi perguruan tinggi lainnya.
"KPK juga
menyarankan agar dalam Tahapan Seleksi CPNS calon Praja IPDN Tahun
Ajaran 2013/2014, terdapat tes tersendiri atau diintegrasikan dengan tes
lainnya, terkait dengan materi tes integritas dan kejujuran," jelas
Diah.
Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor
B/1975/M.PAN-RB/6/2013 pada 5 Juni 2013, Calon Praja IPDN tahun ajaran
2013/2014 telah diikuti sebanyak 2.000 Praja. Pendaftaran dilakukan oleh
peserta seleksi di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten dan kota seluruh
Indonesia. Waktu pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2013
hingga 13 Juli 2013.
Diah berharap, dengan berpartisipasinya KPK
dalam seleksi penerimaan pada tahun ini, ujian masuk dapat berlangsung
dengan jujur dan transparan. Keikutsertaan KPK sebagai anggota
penyeleksi juga diharapkan dapat berlangsung hingga tahun-tahun ke
depannya.
"Guna mewujudkan seleksi yang netral, obyektif, terbuka
dan transparan, maka setiap tahapan dalam seleksi penerimaan CPNS calon
Praja IPDN 2013/2014, di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan
Korupsi," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar