Langkat, Sumut (ANTARA News) - Kantor Pos Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengundang lurah dan kepala desa untuk melakukan validasi terhadap penerima bantuan langsung masyarakar di wilayah tersebut.

"Kami undang kepala kelurahan maupun kepala desa untuk melakukan validasi," kata Kepala Kantor Pos Stabat Wajnal Fuadi, di Stabat, Sabtu.

Validasi ini diperlukan menyangkut laporan dari masyarakat di mana warga yang sudah meninggal masih terdaftar, atau warga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak ada di desa yang dimaksud. Selain itu, ditemukan di lapangan nama warga yang tertera di kartu berbeda dengan nama di kartu keluarga.

Untuk itulah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan penerima bantuan langsung masyarakat ini, pihaknya meminta data yang lebih akurat lagi kepada kepala kelurahan dan kepala desa.

Wajnal Fuad juga menyampaikan untuk sementara puluhan kartu KPS tidak dibagikan, demi menjaga hal yang tidak diinginkan.

Untuk kartu yang tidak terbagikan pihak pos meminta bantuan perangkat desa dan kelurahan untuk mencari warga yang tertera di kartu.

Sementara itu terlihat puluhan warga yang tidak menerima KPS berdatangan ke kantor pos Stabat, mempertanyakan kenapa mereka tidak mendapatkan kartu KPS

Beberapa perangkat desa dan kelurahan yang ada di sana ketika menerima pertanyaan dari masyarakat miskin tersebut mengatakan data yang dipakai sebagai penerima dala BLSM adalah data penerima raskin yang dibuat BPS 2011.

Akibatnya pembagian dana BLSM, untuk wilayah Langkat belum lagi semuanya berjalan dengan baik, diperkirakan menjelang bulan Ramadan baru bisa dilakukan.