Medan (ANTARA News) - Masyarakat perlu dilibatkan dalam menangani aksi-aksi teroris yang selama ini sangat meresahkan dan juga dapat mengancam keamanan suatu negara.

"Kegiatan teroris yang merugikan itu harus secepatnya ditanggulangi secara bersama-sama oleh aparat keamanan terkait dan juga dibantu oleh masyarakat," kata Deputi Kerja sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Harry Purwanto dalam temu pers di Medan, Sabtu.

Hal tersebut ditegaskannya usai menyampaikan "The Counter-Terrorism Task Force (CTF)" dalam pertemuan pejabat senior APEC Senior Officials Meeting and Related Meetings III di Medan.

Purwanto mengatakan, pengikutsertaan unsur masyarakat tersebut dinilai lebih efektif dalam pemberantasan teroris, karena mereka selama ini mengetahui kondisi orang-orang yang mencurigakan di suatu daerah.

Sebab, selama ini masyarakat juga telah banyak berperan dalam mengantisipasi kegiatan teroris tersebut, dengan melaporkan pada aparat keamanan.

"Jadi, masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi dalam mencegah atau `mengkonter` aksi teroris yang sangat berbahaya itu," ucap dia.

Dia juga menyebutkan, upaya penanganan teroris tersebut tidak hanya melibatkan Densus-88 maupun petugas BNPT, tetapi juga masyarakat.

Masyarakat dianggap lebih cepat mengetahui upaya-upaya, gejala, gerakan, operasi yang akan dilakukan teroris tersebut di suatu daerah.

"Penangkapan teroris yang selama ini dilakukan petugas di Bandung dan daerah lainnya juga berdasarkan informasi masyarakat kepada pihak berwajib," ujarnya.

Oleh karena itu, pemberantasan gerakan atau kelompok teroris tersebut harus tetap diwaspadai.

"Kelalaian tersebut juga dapat mengakibatkan semakin tumbuh suburnya faham dan pengaruh terorisme di Indonesia.Hal ini jangan sampai terjadi, dan dapat mengakibatkan berkembangnya radikalisme teroris," kata Purwanto.

Dalam pertemuan Counter Terrorism Task Force (CTF) tersebut juga dihadiri delegasi dari USA, Korea, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Asia Facifik lainnya.

Pertemuan Third Senior Officials Meeting (SOM3) and Related Meetings yang digelar di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 22 Juni hingga 6 Juli 2013.
(M034/H-KWR)