Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia baru saja menggelar rakernas di Cisarua, Bogor pada 24-28 Juni 2013. YLBHI dan LBH mendesak pemerintah menggelar Pemilu 2014 yang bebas KKN.
Dari rilis yang diterima detikcom, Sabtu (29/6/2013), YLBHI dan LBH juga menyikapi intervensi modal dan perjanjian multilateral yang masuk ke Indonesia yang tidak pro-rakyat dan HAM. Hal ini menyebabkan penguasaan SDA hanya bermuara pada pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan. Sebagai bukti penguasaan modal yang timpang. YLBHI mencontohkan pertemuan APEC yang akan segera dilaksanakan di Bali.
Selanjutnya, menurut YLBHI, ketimpangan ekonomi tersebut yang membelah struktur sosial rakyat menjadi lapisan kaya dan miskin. Hal ini membuat rakyat lebih percaya untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi dengan cara sendiri tanpa instrumen hukum.
Berikut adalah 4 pernyataan sikap YLBHI beserta LBH se-Indonesia:
1. Mendesak penyelenggaraan Pemilu 2014 yang demokratis dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Mendesak penguatan sistem bantuan hukum yang berpihak pada rakyat guna menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal.
3. Mendesak pengusutan dan penuntasan kasus-kasus korupsi pada isu pelanggaran HAM dan eksploitasi SDA.
4. Mendesak negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan sebagai korban pelanggaran HAM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar