JAKARTA - Menteri Sosial
Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Program Simpanan Keluarga
Sejahtera (PSKS) ternyata tidak hanya membuat penerimanya bisa
memanfaatkannya sebagai modal usaha. Sebab, banyak penerima dana PSKS
yang terhindar dari jerat rentenir.
Menurut Khofifah, ada penerima dana PSKS
yang memanfaatkannya untuk usaha kecil-kecilan dengan menjual makanan
ataupun minuman. "Saya tanya (dana PSKS) untuk apa, katanya mau jualan
cendol. Saya tanya ibu yang lain lagi, katanya diambil semua untuk jual
gorengan. PSKS ini kan harapannya bisa membangun kemandirian dan
produktivitas keluarga," katanya.
Khofifah beberapa kali turun ke lapangan
untuk mengikuti proses pengambilan dana Rp 600 ribu dari pemerintah
untuk program perlindungan sosial itu. “Ketika saya tanya ada yang
memang mengambil Rp 400 ribu, ada yang mengambil Rp 600 ribu, cukup
banyak yang ambil Rp 600 ribu," katanya.
Khofifah pun tak mempersoalkan ketika
penerima dana PSKS tak mengambil semua uangnya. Sebab, uang yang tak
diambil itu bukan hanya aman tetapi juga bisa menjadi simpanan.
Namun, katanya, bagi penerima dana PSKS
yang mengambil seluruh uangnya, sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal
produktif. Misalnya untuk memperbesar modal usaha, sehingga pendapatan
yang dihasilkan dari usaha relatif lebih besar demi membangun
kemandirian serta kehidupan mereka.
"Jadi, saya rasa tidak masalah, asalkan
tetap pada membangun kemandirian, dan produktivitas kehidupan mereka,
ini kan lebih baik daripada mereka menggunakan jasa rentenir," katanya.
Sejauh ini, lanjut Khofifah, dana PSKS
yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan kepada pemegang kartu
perlindungan sosial (KPS) itu sudah tepat sasaran. Artinya, penerimanya
adalah warga yang memang berhak karena tidak mampu.
"Ketika saya hadir pada peluncuran PSKS
tahap kedua di Banten 1 April lalu, saya dengan teman-teman jurnalis
mengecek apakah di sana ada masalah data. Kebetulan di lapangan kita
tidak menemukan itu, sehingga saya bilang clear,” katanya.
PSKS yang diluncurkan Kementerian Sosial sejak April 2015 lalu kini
telah menjangkau 15,5 juta penerima dari total 16,3 juta. Dengan
demikian, sekitar 98,1 persen target program tersebut telah tercapai.
Khofifah menjelaskan, PSKS merupakan
program yang menyasar lebih dari 15 juta Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM) di seluruh Indonesia. Sampai awal Juli lalu, penyaluran dana
PSKS mencapai Rp 9,3 triliun untuk dua kelompok penerima. Yakni kelompok
pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang berjumlah 15,5 juta orang
dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
berjumlah 340 ribu orang.
Sementara itu terkait penyaluran dana
PSKS, PT Pos Indonesia (persero) akan menyesuaikan dengan kondisi dan
demografi daerah penerima dana. Sejumlah kantor PT Pos menargetkan
penyelesaian penyaluran dana bantuan peerintah tersebut hingga akhir
bulan ini seperti yang dilakukan PT Pos Regional Papua dan Papua Barat.
Mereka menargetkan penyaluran PSKS rampung hingga bulan Juli ini. Hubertus Supriyanto, Deputi Operasional Regional Kantor Pos Indonesia Wilayah Papua dan Papua Barat mengatakan bahwa penyaluran dana PSKS akan dilanjutkan usai Lebaran. “Kita akan lanjutkan setelah lebaran ini dan harapannya bulan Juli ini dapat terselesaikan semua,” katanya.
Mereka menargetkan penyaluran PSKS rampung hingga bulan Juli ini. Hubertus Supriyanto, Deputi Operasional Regional Kantor Pos Indonesia Wilayah Papua dan Papua Barat mengatakan bahwa penyaluran dana PSKS akan dilanjutkan usai Lebaran. “Kita akan lanjutkan setelah lebaran ini dan harapannya bulan Juli ini dapat terselesaikan semua,” katanya.
Mengenai progres penyaluran dana PSKS,
Hubertus merinci sudah ada 12 kabupaten di Papua yang tuntas. Sedangkan
kurang dari 15 kabupaten masih dalam tahap pencairan.
Meski demikian ada dua kabupaten yang belum tersentuh. Yakni Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Tolikara.
Merujuk pada website resmi PSKS,
realisasinya di Provinsi Papua baru tercapai kurang lebih 72 persen dari
Rp 218.466.000.000,-. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan
realisasi penyaluran PSKS di Papua Barat yang telah mencapai 96,04
persen dari Rp. 53.872.200.000,-
“Masalah geografis Papua yang agak lebih
susah dijangkau dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi
problematika tersendiri atas perbedaan progres antara Papua dan Papua
Barat,” kata Hubertus yang mengaku optimistis dan tetap berharap
penyaluran PSKS kepada masyarakat bisa terlaksana secara baik dan
lancar.(adv/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar