Jpnn
JAKARTA - Forum Honorer
Indonesia (FHI) mendesak pemerintah pusat memperjelas status tenaga
honorer sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak
tahun ini. Sebab, jangan sampai status tenaga honorer menjadi tak jelas
lagi karena ada kepala daerah yang berakhir masa jabatannya seiring
pelaksanaan pilkada serentak pada Desember nanti.
Menurut Ketua Dewan Pembina FHI Pusat
Hasbi, kepala daerah yang lengser karena masa jabatannya habis atau
lantaran tak terpilih lagi jangan sampai meninggalkan masalah tenaga
honorer. Karenanya, masalah tenaga honorer ada baiknya diselesaikan
sebelum kepala daerah meletakkan jabatan.
"Pemerintah pusat atau daerah jangan
mengambangkan status dan nasib honorer karena ini menyangkut masa depan
dan karier seseorang. Apalagi beberapa daerah sebentar lagi akan
melaksanakan pilkada serentak 2015, jadi bagi kepala daerah yang akan
mengikuti pilkada agar segera menyelesaikan permasalahan tenaga
honorernya," ujar Hasbi, Minggu (26/7).
Ia mencontohkan pPermasalahan tenaga
honorer di beberapa daerah yang sampai hari ini masih belum tuntas.
Misalnya, masalah yang menimpa ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) di
Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan yang belum
diangkat padahal sudah dinyatakan lulus tes beberapa waktu lalu.
Berdasarkan laporan dan pengaduan salah
satu tenaga honorer, Andi Purwaningsi, dari 198 tenaga honorer yang
lolos verifikasi dan validasi di Pangkep, sampai hari ini belum mendapat
kejelasan mengenai nasib dan status mereka untuk diangkat menjadi CPNS.
Itu pula sebabnya mereka melakukan aksi di DPRD Kabupaten Pangkep untuk
meminta wakil rakyat memperjuangkan dan mengkomunikasikan kejelasan
status mereka dengan pemerintah daerah maupun pusat.
"FHI Pusat ketika mendapat pengaduan
tenaga honorer Kabupaten Pangkep berjanji akan memberikan bantuan
advokasi. Ini agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan,"
tuturnya.(esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar