RMOL. DPR bisa membatalkan rencana pembangunan gedung baru asal yang mengusulkan pembatalan tersebut adalah pihak yang berwenang.
"Bukan pengamat yang asal ngomong,” kata Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu malam (15/5).
Politisi Demokrat ini menegaskan, pihak yang berwenang untuk melanjutkan atau membatalkan pembangunan gedung adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebab, sejak awal, yang merencanakan pembangunan itu juga adalah Kementerian PU.
Marzuki mengatakan, pihak awal yang mengusulkan pembangunan ini adalah tim perencana. Tim ini terdiri atas Setjen dan staf kementerian PU. Awalnya gedung baru DPR akan dibangun sebesar 27 lantai. Namun Kementerian PU mengusulkan pembangunannya ditambah menjadi 36 lantai.
"Sekarang yang menurunkan jadi 26 lantai juga Kementerian PU. Jadi, semuanya adalah kewenangan PU, DPR tidak tahu apa-apa," katanya.
Sebentar lagi, lanjutnya, Kementerian PU selesai melakukan evaluasi pembangunan gedung dan audit ruangan gedung lama. Apapun hasil evaluasi itu, DPR akan menerimanya.
"Tapi kalau harganya masih kemahalan, kita juga minta untuk diturunkan lagi," imbuhnya.
Marzuki mengaku, dirinya juga masih merasa kemahalan dengan harga Rp 777 miliar untuk gedung baru yang berukuran 26 lantai. Dari hasil hitungannya, biaya untuk gedung ini bisa di bawah Rp 600 miliar.
"Hitung-hitungan kasarnya adalah penurunan 37 ke 26 itu setara dengan 1/3. Karena itu, biayanya juga harus berkurang 1/3. Kalau awalnya Rp 1,1 triliun, harusnya bisa turun sampai Rp 500 miliar," katanya.
Soal banyaknya yang mengamat yang menolak rencana pembangunan ini, Marzuki menegaskan, dirinya tidak akan menghiraukan. Sebab, kata dia, para pengamat itu tidak mengerti sama sekali soal arsitektur ataupun masalah teknik sipil.
"Di kita itu, banyak orang yang bukan ahli tapi banyak ngomong. Kalau kita menyerahkan pada orang seperti ini, hancur negeri ini," demikian Marzuki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar