Politisi PDIP Serukan Penolakan Libur 'Harpitnas' 16 Mei

Muchus Budi R. - detikNews

Solo - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, mengkritik keras keputusan Pemerintah menetapkan 16 Mei 2011 sebagai hari libur cuti bersama. Selain menilai pemerintah memutuskan secara sepihak, libur 'harpitnas' juga dinilai sebagai mentalitas pemanjaan diri yang kontraproduktif.

"Tolak keputusan libur di hari kejepit itu (16 Mei). Itu merupakan mentalitas pemanjaan diri yang kontraproduktif, bisa merusak etos kerja bangsa yang sedang dibangun," ujar Aria yang juga politisi PDIP ini di Solo, Jumat (13/5/2011) malam.

Hari ini Pemerintah telah mengeluarkan SKB no 2/2011/Kep./Men/V/2011 dan SKB/01/M.Pan-RB/05/2011 yang menetapkan hari Senin tanggal 16 Mei 2011 mendatang sebagai hari cuti bersama. Hari tersebut merupakan 'hari kejepit', karena pada hari Selasa (17 Mei) adalah hari libur nasional Waisak.

Bima juga mempersoalkan mekanisme keluarnya SKB tersebut. Menurutnya yang bisa memutuskan hari menjadi cuti bersama semestinya adalah DPR atas usulan Pemerintah. Pemerintah tidak bisa secara sepihak memutuskan hari libur secara mendadak sesuai kemauannya sendiri.

"Liburnya besok Senin kok baru ditetapkan Jumat sore. Ini jelas sangat mengganggu kinerja semua kalangan. Di DPR misalnya, pada hari ini sudah dijadwalkan banyak acara. Sehingga akan mengganggiu kerja-kerja strategis. Ini jelas sangat kontraproduktif di saat publik membutuhkan banyak hal yang harus segera diselesaikan Pemerintah dan DPR," ujarnya.

Lebih lanjut Bima menegaskan para pimpinan negara harus menunjukkan contoh dengan bekerja keras dan serius. Jika tidak akan berdampak pada krisis kewibawaan kekuasaan negara akibat krisis mentalitas yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah mental manja itu.

"Saya kecewa dengan keputusan itu, karena komisi kami sudah mengagendakan untuk segera menyelesaikan berbagai kasus termasuk kasus Merpati dan pembahasan UU PPJS yang sudah ditunggu-tunggu publik," ujar politisi asal Solo tersebut.

"Sebagai pimpinan komisi, Kami akan membawa tindakan Pemerintah sepihak yang memutuskan hari libur tanpa meminta persetujuan DPR itu pada forum rapat paripurna mendatang. Kami menilai keputusan mendadak dan sepihak itu jelas-jelas kontraproduktif," lanjutnya.