INILAH.COM, Jakarta – Munculnya kasus korupsi di
sejumlah kementerian, seperti di Kemenakertrans, dinilai tidak lepas
dari buruknya kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang tak
mampu menerapkan reformasi birokrasi.
Pengamat tindak pidana korupsi dari Universitas Indonesia, Ahyar Salmi berpendapat kasus suap di Kemenakertrans menunjukkan buruknya kinerja itu. "Kalau korupsi masih merajalela, artinya reformasi birokrasi belum diterapkan. Reformasi birokrasi yang dibuat masih coba-coba saja," ujarnya kepada INILAH.COM, Senin (5/9/2011).
Ia berpendapat, apabila masih ada kasus korupsi di kementerian khususnya pada level PNS karier, itu berarti Menpan belum bisa membuat kementerian sebagai sebuah sistem birokrasi reformasi yang baik.
"Menpan membuat design perekrutan yang memungkinkan ada permainan uang di sana. Sekarang menjadi seorang PNS saja harus memberikan uang, ada proyek harus ada uang lobby, seharusnya dibuat sistem seleksi dari awal yang bebas dari KKN bahkan permainan uang. Sayangnya permainan uang itu sulit dibuktikan," katanya.
ia juga menilai, apabila ada sebuah tender proyek di bawah sebuah lembaga kementerian, maka tender harus dilaksanakan secara terbuka kepada publik, agar publik bisa mengkontrolnya," ucapnya. [tjs]
Pengamat tindak pidana korupsi dari Universitas Indonesia, Ahyar Salmi berpendapat kasus suap di Kemenakertrans menunjukkan buruknya kinerja itu. "Kalau korupsi masih merajalela, artinya reformasi birokrasi belum diterapkan. Reformasi birokrasi yang dibuat masih coba-coba saja," ujarnya kepada INILAH.COM, Senin (5/9/2011).
Ia berpendapat, apabila masih ada kasus korupsi di kementerian khususnya pada level PNS karier, itu berarti Menpan belum bisa membuat kementerian sebagai sebuah sistem birokrasi reformasi yang baik.
"Menpan membuat design perekrutan yang memungkinkan ada permainan uang di sana. Sekarang menjadi seorang PNS saja harus memberikan uang, ada proyek harus ada uang lobby, seharusnya dibuat sistem seleksi dari awal yang bebas dari KKN bahkan permainan uang. Sayangnya permainan uang itu sulit dibuktikan," katanya.
ia juga menilai, apabila ada sebuah tender proyek di bawah sebuah lembaga kementerian, maka tender harus dilaksanakan secara terbuka kepada publik, agar publik bisa mengkontrolnya," ucapnya. [tjs]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar