INILAHCOM, Jakarta - Fraksi Partai Hanura DPRD DKI
Jakarta mengkritik Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas
penerapan kebijakan pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin
- Jalan Medan Merdeka Barat.
Pasalnya penerapan kebijakan itu dinilai terlalu terburu-buru dan menuai protes dari warga DKI.
"Seharusnya Ahok komunikasikan dengan dewan, karena bagaimanapun dia uji coba," ujar Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Veri Yonnevil, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seharusnya menyediakan sarana dan prasarana terlebih dahulu jika ingin melarang sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin.
"Sarana dan prasarana harus disediakan, seperti bus yang mengangkut masyarakat yang pakai motor, itu terbatas," katanya.
Veri mengatakan pengendara motor akan terbebani biaya tarif parkir akibat pelarangan motor. Sebab tarif yang berlaku tetap tarif normal, padahal mereka harus parkir hingga sehari penuh.
"Lahan parkir di gedung-gedung swasta, tarifnya tinggi dan mencekik rakyat," katanya. [yeh]
Pasalnya penerapan kebijakan itu dinilai terlalu terburu-buru dan menuai protes dari warga DKI.
"Seharusnya Ahok komunikasikan dengan dewan, karena bagaimanapun dia uji coba," ujar Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Veri Yonnevil, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seharusnya menyediakan sarana dan prasarana terlebih dahulu jika ingin melarang sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin.
"Sarana dan prasarana harus disediakan, seperti bus yang mengangkut masyarakat yang pakai motor, itu terbatas," katanya.
Veri mengatakan pengendara motor akan terbebani biaya tarif parkir akibat pelarangan motor. Sebab tarif yang berlaku tetap tarif normal, padahal mereka harus parkir hingga sehari penuh.
"Lahan parkir di gedung-gedung swasta, tarifnya tinggi dan mencekik rakyat," katanya. [yeh]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar