BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Jumat, 15 Maret 2013

Presiden SBY Masih Evaluasi Menteri Pertanian Suswono

Arifin Asydhad - detikNews

Jakarta - Persoalan pangan masih terus terjadi di negeri ini. Setelah naiknya harga daging sapi, kini harga bawang merah dan bawang putih juga naik drastis. Kasus dugaan suap kuota impor daging sapi juga tengah disidik KPK. Apakah ada rencana Presiden SBY mengganti Menteri Pertanian Suswono? Presiden masih melakukan evaluasi.

Kasus pangan menjadi salah satu tema yang disorot dan dibahas agak panjang dalam pertemuan Presiden SBY dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jumat (15/3/2013). Pertanyaan dari para pemimpin redaksi terkait pangan antara lain soal ketersediaan bawang putih dan bawang merah yang menjadi berita hangat beberapa hari terakhir.

Selain itu, juga ada yang mempertanyakan harga daging sapi yang kelewat mahal dan penyediaan daging sapi di dalam negeri. Juga ada yang menyinggung soal impor beras dan kesejahteraan petani. Ada juga yang menanyakan mengenai dugaan keterlibatan Menteri Pertanian Suswono dalam kasus suap dalam kuota impor daging dari Australia.

Dengan berbagai kasus pangan itu, SBY ditanya apakah ada rencana untuk mengganti Menteri Pertanian Suswono dengan orang profesional bukan dari partai politik agar persoalan-persoalan pangan bisa diatasi lebih baik dalam sisa waktu 1,5 tahun ke depan. Ini ditanyakan juga terkait adanya dugaan bahwa ada konflik kepentingan antar menteri dengan parpolnya terkait kebijakan pangan.

Terhadap hal ini, SBY mengatakan sebenarnya menteri itu berasal dari partai politik atau jalur profesional, bukan masalah. "Yang jelas, menteri tersebut harus berkomitmen kepada rakyat dan bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada partainya," kata SBY.

Terkait kasus suap kuota impor daging sapi dan dugaan keterlibatan Menteri Pertanian Suswono, SBY menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan penyidikan. "KPK akan memeriksa kasus hukumnya, saya akan mengecek dari sisi kebijakan-kebijakannya," kata SBY.

"Sekarang evaluasi masih terus berjalan. Jadi, saya hanya membatasi bicara sampai di sini dulu," tambah SBY.

Tidak Intervensi KPK

Sementara itu, terkait isu bahwa Presiden SBY melakukan intervensi terhadap KPK dalam penetapan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, SBY membantah keras. "Saya tidak pernah intervensi KPK. Selama 9 tahun menjadi presiden, saya bersumpah tidak akan intervensi KPK. Besan saya saja ditahan," tegas SBY.

SBY juga telah mendapat konfirmasi dari KPK mengenai penetapan Anas sebagai tersangka. "Yang disampaikan kepada saya, bahwa KPK menetapkan (Anas Urbaningrum) sebagai tersangka atas dasar hukum. KPK akan mempertanggungjawabkan ini di pengadilan," terang SBY.

Tidak ada komentar: