M Iqbal - detikNews
Jakarta - Penyerangan puluhan prajurit TNI ke Polres
OKU Sumsel, mendapat sorotan soal perilaku TNI yang terkesan bertindak
tanpa hukum. Namun, menurut wakil ketua DPR Pramono Anung, dalam sisi
yang lain, Polri juga perlu melakukan introspeksi.
"Terhadap
penyerangan yang terjadi, Mabes TNI harus memberi hukuman
seberat-beratnya kepada anggota yang melakukan tindak kekerasan. Tapi
dalam beberapa hal Polri juga harus introspeksi," kata wakil ketua DPR
Pramono Anung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Menurutnya,
beberapa kasus yang menimpa Polri terutama kasus korupsi pejabat Polri,
menjadi sorotan publik dan itu salah satu catatan agar Polri
introspeksi.
"Apa yang dipertontonkan Polri ke publik seperti
kasus simulator apalagi dilakukan oleh jenderal bintang dua dan istrinya
yang banyak, itu yang mungkin membuat orang tidak sabar, marah, dan
menunjukkan perilaku yang anti demokrasi," jelas politisi PDIP itu.
Namun,
selain hal itu, Pram melihat masalah lain yang menjadi penyebab bisa
jadi karena ada ketimpangan antara TNI dan Polri, terutama di daerah.
"Kita
negara demokrasi, saya melihat dalam konteks besar TNI sudah menata
diri dengan baik, tapi proses kecemburuan itu ada dan gesekan di
lapangan itu biasanya dari hal kecil," ucapnya.
"Kalau kita lihat
di daerah memang ada ketimpangan seperti komandan Kodim dan Kapolres
sekarang ketimpangan itu terasa, sehingga harus ada penghargaan yang
sama," lanjut Pram.
Sementara saat ditanya apakah bedanya besar anggaran turut menjadi pemicu, Pram menilai dari sisi anggaran sama saja.
"Anggaran
TNI juga besar, persoalannya bukan pada anggaran tapi perilaku tindak
tanduk dan proses penyelesaian di masyrakat yang kadang menjadi pemicu,"
jawab Pram.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar