Surabaya (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh memantau pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga berpenghasilan rendah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Kantor Pos Surabaya, Jalan Kebon Rojo, Sabtu.

"Syukurlah pembayaran berjalan lancar, meski ada sedikit kendala yang harus dibenahi. Bisa dilihat sendiri bagaimana, tidak ada antrean, bahkan penerima BLSM sangat senang dapat bantuan," ujar M. Nuh kepada wartawan.

Pada hari pertama, pembayaran di kantor pos terbesar di Surabaya tersebut masih melayani tiga kelurahan saja, yakni Kemayoran, Krembangan Selatan dan Perak Barat. Berikutnya, mulai Senin (24/6) dan seterusnya bergantian kelurahan lain, khususnya yang berada di sekitar kantor pos.

Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersebut menjelaskan pada Kamis (20/6), telah dilakukan sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasilnya, pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai program sebagai bentuk penyaluran kompensasi terhadap kenaikan tarif BBM bersubsidi.

Selain BLSM, beberapa program lainnya antara lain tambahan alokasi beras dari program beras untuk masyarakat miskin (Raskin), tambahan nilai bantuan dan jumlah cakupan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I) yang terdiri dari infrastruktur permukiman, program sistem penyediaan air minum, dan infrastruktur sumber daya air, serta program lainnya.

"Artinya, program sebagai bentuk kompensasi ini tidak hanya satu. Tapi, ada yang tunai seperti BLSM dan BSM, serta tidak tunai seperti pembangunan insfrastuktur di pemukiman tertentu. Dari pembangunan itulah akan tercipta lapangan pekerjaan untuk menyejahterakan warga sekitar," kata Nuh.

Khusus BLSM, lanjut dia, Presiden SBY sudah memerintahkan kepada semua menteri di kabinet untuk turun langsung dan memantau pelaksanaannya, tepat sehari usai pengumuman kenaikan tarif BBM bersubsidi. Diharapkan, para menteri yang bertugas bisa melaporkan dan hasilnya akan dievaluasi pemerintah pusat.

"Kebetulan saya diperintah presiden ke Surabaya. Di sini, proses pembayaran sangat bagus karena semua sudah disiapkan dengan baik dan tertata. Hanya saja, masih ada beberapa kendala yang nantinya menjadi bahan evaluasi agar ke depan bisa lebih baik," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

Salah satu temuan M. Nuh, yakni tidak bisa diwakilkannya para penerima BLSM, meski mayoritas penerimanya adalah orang tua berusia di atas 60 tahun. Menurut dia, pada pencairan tahap ke dua diharapkan ada perubahan karena penerima yang usianya sudah lanjut tidak mengalami kendala ketika harus datang ke kantor pos.

"Pada pencairan tahap kedua nantinya, para penerima yang sudah tua tidak perlu datang karena bisa diwakili asalkan syaratnya lengkap, seperti kartu perlindungan sosial (KPS). Bahkan, kalau perlu petugas kantor pos yang mengantarnya langsung ke rumah penerima," kata pejabat kelahiran Surabaya tersebut.

Pencairan BLSM berupa bantuan tunai sebesar Rp150 ribu yang diberikan selama empat bulan untuk warga miskin yang terdata di seluruh Indonesia. Hari ini, dibayarkan untuk dua bulan, yakni Juli-Agustus dengan total Rp300 ribu. Tahap kedua, rencananya dicairkan pada September dalam besaran yang sama untuk September dan Oktober 2013.