Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta -
Presiden terpilih, Joko Widodo seharusnya sudah mulai memikirkan
soal nama-nama yang akan bergabung di kabinetnya kelak. Usulan agar
Jokowi berkonsultasi dengan KPK agar memperoleh menteri yang bersih dari
kasus korupsi pun muncul.
Bak gayung bersambut, KPK menyambut baik usulan itu. Lembaga anti korupsi itu siap membantu Jokowi untuk memberi pertimbangan nama-nama yang bersih dari kasus korupsi dan layak untuk menjabat sebagai menteri.
"Sejauh untuk kepentingan bangsa, sesuai dengan otoritas dan kompetensi KPK dan bila tidak menimbulkan potensi coi, KPK tentu akan mempertimbangkannya bila memang ada permohonan resmi untuk itu (membantu memberi pertimbangan nama menteri)," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/8/2014).
KPK tentu sudah punya data nama-nama orang yang bersih dan berintegritas. Sayangnya, Bambang belum mau membuka nama-nama tokoh bersih dan berintegritas yang sudah masuk dalam data KPK.
Usulan agar KPK bisa ikut dalam proses pemilihan menteri ini awalnya muncul dari adik kandung alm Gus Dur, KH Salahuddin Wahid. Gus Sholah mengatakan Jokowi harus hati-hati agar menemukan menteri yang benar-benar memiliki integritas. Bahkan dia menyarankan Jokowi bertanya ke KPK soal rekam jejak calon menterinya.
"Perlu klarifikasi dengan KPK apakah calon yang akan diangkat betul-betul bersih," sarannya.
Mantan cawapres di Pilpres 2004 ini juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu Jokowi memilih calon menteri. Jika tahu rekam jejak tak baik dari seorang calon, bisa melaporkan ke KPK.
"KPK harus bisa mencegah munculnya tokoh yang tidak bersih jadi menteri. Jika ada laporan masyarakat ke KPK tentang dugaan korupsi calon menteri harus diperhatikan," ujarnya.
Bak gayung bersambut, KPK menyambut baik usulan itu. Lembaga anti korupsi itu siap membantu Jokowi untuk memberi pertimbangan nama-nama yang bersih dari kasus korupsi dan layak untuk menjabat sebagai menteri.
"Sejauh untuk kepentingan bangsa, sesuai dengan otoritas dan kompetensi KPK dan bila tidak menimbulkan potensi coi, KPK tentu akan mempertimbangkannya bila memang ada permohonan resmi untuk itu (membantu memberi pertimbangan nama menteri)," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/8/2014).
KPK tentu sudah punya data nama-nama orang yang bersih dan berintegritas. Sayangnya, Bambang belum mau membuka nama-nama tokoh bersih dan berintegritas yang sudah masuk dalam data KPK.
Usulan agar KPK bisa ikut dalam proses pemilihan menteri ini awalnya muncul dari adik kandung alm Gus Dur, KH Salahuddin Wahid. Gus Sholah mengatakan Jokowi harus hati-hati agar menemukan menteri yang benar-benar memiliki integritas. Bahkan dia menyarankan Jokowi bertanya ke KPK soal rekam jejak calon menterinya.
"Perlu klarifikasi dengan KPK apakah calon yang akan diangkat betul-betul bersih," sarannya.
Mantan cawapres di Pilpres 2004 ini juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu Jokowi memilih calon menteri. Jika tahu rekam jejak tak baik dari seorang calon, bisa melaporkan ke KPK.
"KPK harus bisa mencegah munculnya tokoh yang tidak bersih jadi menteri. Jika ada laporan masyarakat ke KPK tentang dugaan korupsi calon menteri harus diperhatikan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar