Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti pesan Presiden Susilo Yudhoyono yang menyatakan masih terjadi pemotongan anggaran untuk pembangunan baik di APBN maupun APBD.

"Akan ada follow up nanti,tentu tidak hanya pesan kemudian hilang, kalau perhatian khusus aparat-aparat pemerintah yang terkait dengan itu tentu harus memberikan perhatian yang serius untuk follow upnya," kata Wakil Presiden saat menutup Musrenbangnas di Jakarta, Kamis.

Wapres Boediono mengatakan pesan Presiden yang disampaikan saat membuka Musrenbangnas tersebut sangat jelas terutama kepada aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Presiden mengungkapkan hal tersebut, menurut dia, karena adanya akumulasi laporan adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh aparat baik di pusat maupun di daerah.

"Menyangkut pesan bapak Presiden tadi yang sangat penting, menyangkut dana APBN-APBD yang terpotong, pemotongan, beliau saya yakin menyampaikan dengan sengaja menyampaikan pesan itu karena sudah ada akumulasi laporan yang disampaikan kepada beliau," katanya.

Untuk itu, Wapres Boediono mengatakan akan terus memonitor dan memantau pengelolaan dan penggunaan dana untuk pembangunan baik di daerah maupun di pusat. Menurut dia, praktik pemotongan dana anggaran oleh oknum-oknum harus segera dihentikan.

Praktik tersebut telah menyebabkan dana-dana untuk masyarakat hilang lenyap begitu saja.

Wapres juga menegaskan akan memerangi praktik-praktik tersebut, baik aparat yang memotong anggaran ataupun yang memberikan anggarannya untuk dipotong. "Karena ini melibatkan dua pihak, yang menerima dan yang memberi," katanya.

Wapres mengungkapkan praktik pemotongan anggaran merupakan salah satu penyakit terjadinya kebocoran APBN maupun APBD.

Sebelumnya Presiden Yudhoyono mengungkapkan masih terjadi kasus pemotongan anggaran APBN dan APBD untuk pembangunan. Presiden menilai hal itu sebagai kejahatan serius.

"Saya masih mendengar informasi tentang kasus pemotongan anggaran oleh tangan-tangan gelap. Itu adalah kejahatan serius," kata Presiden Yudhoyono dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2011 di Jakarta, Kamis (28/4).(*)