Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang tersangkut kasus suap Kemenpora sudah mundur dari tender proyek gedung baru DPR. Namun demikian anggota DPR tetap meminta BPK bersama KPK memeriksa proses tender gedung baru DPR yang sepenuhnya dilaksanakan Setjen DPR itu.
"Pertama Kesekjenan DPR itu harus diaudit oleh BPK. Tapi lebih bagusnya kalau mengingat gejala yang ada pada peristiwa sebelumnya yaitu PT DGI yang tersangkut kasus KPK, saya minta KPK untuk menelusuri seluruh proyek di DPR termasuk gedung baru DPR," minta anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Hal ini disampaikan Bambang kepada detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Bambang menuturkan, setiap proyek pengadaan barang dan jasa di DPR harus benar-benar transparan. Lebih penting lagi karena DPR adalah wakil rakyat yang harus mempertanggungjawabkan segala hal kepada rakyat yang memilih.
"Ini penting untuk akuntabilitas DPR sendiri. Kalau dijelaskan KPK menemukan atau tidak indikasi suap atau korupsi kan jadi clear. Kalau ada ganjil ya segera diungkap saja," lanjut wakil bendahara umum Partai Golkar ini.
Dan kalau ternyata ada pelanggaran berat dalam proses tender gedung baru DPR, menurut Bambang, lebih baik pembangunan gedung baru ditunda. Kalau perlu DPR menjawab desakan rakyat yang menginginkan pembangunan gedung baru DPR dibatalkan.
"Dengan PT DGI ini mundur paling tidak satu persoalan selesai. Kalau perlu pembangunan gedung baru ini ditunda atau dibatalkan," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar