VIVAnews - Kegagalan otonomi daerah dalam menciptakan
kesempatan kerja bagi penduduknya ditengarai menjadi penyebab terus
terjadinya lonjakan urbanisasi, terutama pasca hari raya Lebaran.
Padahal, jumlah angkatan kerja terus bertambah dari waktu ke waktu.
"Karena
orientasi pimpinan daerah sangat terkait dengan kepentingan jangka
pendek dan egosentris," ujar Pengamat Perkotaan dan Kependudukan
Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, kepada VIVAnews.
Investasi
saat ini, lanjutnya, masih cenderung terkonsentrasi di wilayah
Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Sebab pengembangan
investasi di daerah masih terkendala faktor infrastruktur dan beberapa
penghambat lainnya.
"Seperti masalah perizinan yang menghambat peluang serapan angkatan kerja," imbuhnya.
Menurut
data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat urbanisasi di Indonesia
diproyeksikan akan mencapai 68 persen pada tahun 2025. Untuk beberapa
provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya
sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total.
BPS menuliskan
bahwa tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 sudah
di atas 80 persen, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan
Banten.
Dalam mengatasi permasalahan urbanisasi ini, kata
Yayat, yang perlu dilakukan ialah memperkuat koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar