DPD minta PPIH jalankan tugas secara benar

Padang (ANTARA News) - Rombongan Komite III DPD RI mengingatkan Petugas Pendamping Ibadah Haji (PPIH) yang ditugaskan ke Tanah Suci agar menjalankan tugas secara benar dan jangan sampai minta dilayani oleh para jemaah.

Hal ini disampaikan pada pertemuan rombongan anggota Komite III DPD RI dengan jajaran Pemprov Sumbar dan Kepala Kantor Kementerian Agama Sumbar di Padang, Kamis.

Koordinator anggota DPD RI Emma Yohanna menyampaikan, hasil dari kunjungan anggota Komite III DPD RI pada pelaksanaan ibadah haji tahun lalu ada petugas pendamping kurang menjalankan tugas secara maksimal.

Menurut dia, petugas pendamping jemaah haji dari setiap embarkasi bukan saja hanya sebatas menangani masalah teknis tetapi bagaimana jemaah bisa menjalankan ibadah dengan baik.

Jadi peran petugas pendamping dibutuhkan secara optimal sampai di Tanah Suci dan jangan pula sampai PPIH yang dilayani rombongan jamaah.

Emma mengatakan, agar jamaah melaksanakan ibadah dengan tenang diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan daerah.

Terkait jamaah yang berangkat ke Tanah Suci Mekkah, menurut dia, yang pokok bagaimana kesempurnaan pelaksanaan ibadah, sehingga diperlukan kesiapan mental dan kemudian bagaimana mendapatkan fasilitas di sana.

"Jamaah haji sudah berangkat jauh ke Tanah Suci, tapi karena kurangnya pendampingan dari petugas, sehingga pelaksanaan ibadah bisa saja tidak sempurna. Bahkan sering jamaah haji yang tersesat, salah satu indikasi kurang maksimalnya pendampingan dari petugas selama melaksanakan tahapan ibadah haji," katanya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Sumbar Ismail Usman menanggapi, petugas pendamping yang diberangkatkan telah melalui proses rekrutmen dengan tim penguji dari perguruan tinggi.

Tim PPIH yang ditugaskan melihat kapasitas yang dimilikinya, termasuk kondisi psikologis yang bersangkutan oleh tim penguji dari Universitas Negeri Padang (UNP), ujarnya.

Sedangkan berkaitan dengan tenaga medis, menurut dia, dalam satu kloter ada dua tenaga medis perempuan dan satu dokter karena ketentuan sudah seperti itu dari pusat.

Dalam kesempatan pertemuan itu rombongan anggota Komite III DPD RI juga menanyakan jumlah calon jamaah haji asal Sumbar yang masuk daftar tunggu.

Ismail menjelaskan, jumlah calon jemaah haji Sumbar masuk daftar tunggu mendekati 67 ribu orang, atau orang yang mendaftarkan bulan ini baru dapat berangkat pada 2023.