Istana: Hasil Survei LSN Bisa Menjadi Acuan Peningkatan Kinerja Kementerian

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Hasil Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebutkan publik belum puas atas kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Hasil survei tersebut sebaiknya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja menteri-menteri.

"Sebaiknya setiap menteri memperhatikan hasil survai untuk membanding dan memacu perbaikan yang mereka perlukan untuk meningkatkan kinerja kementrian yang mereka pimpin. Hasil survai, di tempat paling penting, bukan untuk disangkal namun untuk dipetik pelajaran terbaiknya," ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa kepada detikcom, Senin (3/6/2013).

Daniel mengatakan setiap menteri KIB II memiliki target dan sasaran yang diperikatkan dalam sebuah janji yang disampaikan pada Presiden SBY saat mereka menerima mandat sebagai menteri. Target dan sasaran itu setiap tahunnya disusun menjadi program berikut besaran anggarannya.

"Prestasi seorang menteri di depan Presiden diukur dari seberapa besar capaian program itu setiap tahunnya," jelasnya.

Melalui UKP4, lanjut Daniel, Presiden SBY menerima semacam rapor setiap menteri berdasarkan sejumlah ukuran objektif. Pencapaian sasaran dan serapan anggaran adalah contoh dua indikator utamanya.

"Pandangan setiap responden terhadap kinerja seorang menteri jelas lebih beragam dan memakai indikator yang bisa jadi jauh lebih luas dibandingkan dengan apa yang menjadi target dan sasaran seorang menteri," ungkapnya.

Menurut Daniel, harapan setiap responden juga bisa sangat bervariasi. Penilaian mereka juga ditentukan oleh pengalaman subyektif mereka.

"Karena itu, sesungguhnya kinerja menteri, opini publik, dan hasil survai adalah tiga hal yang tidak selamanya sama dan sejajar," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan dari sekian banyak kementerian hanya ada 3 menteri atau kementerian yang kinerjanya termasuk moncer. Tiga kementerian itu yakni Kementerian BUMN, Kemenkes dan Kemendag.

Selebihnya, publik tidak puas atas kinerja KIB II karena para menteri yang berasal dari partai politik dinilai lebih mementingkan partai daripada bekerja. Tercermin dari survei yang dilakukan LSN pada 1-10 Mei pada 1.230 responden hasil pencuplikan berjenjang dari 33 provinsi dengan metode kuesioner. Margin of error dari penelitian ini 2,8%.

Berikut hasilnya seperti dipaparkan peneliti LSN Gema Nusantara dan Dipa Pradipta:

77,7% responden menyesalkan keputusan Presiden SBY merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

71,3% responden meminta seluruh menteri yang maju sebagai caleg untuk Pemilu 2014 segera mengundurkan dari kabinet dengan alasan agar tidak terjadi conflict of interest.

49,2% responden menilai kondisi negara Indonesia selama periode kedua pemerintahan SBY 'sama saja' dibanding 5 tahun sebelumnya. Bahkan 30,2% menilai semakin buruk. Sebanyak 18,5 menilai 'semakin membaik'.

Rata-rata tingkat kepuasan publik berada di bawah 45%. Di bidang politik, kepuasan publik sangat rendah mencapai 27,1%. Kinerja Presiden SBY terburuk di bidang ekonomi dan hukum masing-masing tingkat ketidakpuasannya adalah 65,6% untuk bidang hukum dan 64,1% untuk bidang ekonomi.

86,1% tak setuju kebijakan pemerintah untuk kenaikan BBM.