VIVAnews – Sekretaris tim sosialisasi kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM) yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika
Tifatul Sembiring, Sabtu 22 Juni 2013, menyatakan tingkat akurasi
penyaluran dana tunai kompensasi kenaikan harga BBM kini semakin baik.
Kompensasi
yang disebut Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu diyakini
bakal terdistribusi dengan tepat karena penerima BLSM telah dibekali
dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak bisa dipalsukan dengan
sistem barcode.
“Sejak dilakukan PPLS (Program
Pendataan Perlindungan Sosial) oleh Badan Pusat Statistik pada tahun
2011, per nama per alamat, maka peluang salah sasaran atau penyimpangan
BLSM semakin kecil,” ujar Tifatul saat meninjau pembagian BLSM untuk
warga miskin di kota Medan, Sumatera Utara.
Menkominfo
mengatakan, kartu KPS tidak bisa dipindahtangankan atau diijonkan
sehingga 25 persen atau 65 juta penduduk miskin dan hampir miskin yang
menjadi target BLSM, bisa sungguh-sungguh mendapat bagian kompensasi.
Tifatul
mengatakan, sejumlah program kompensasi seperti BLSM, beasiswa
pendidikan bagi siswa kurang mampu (BSM), beras untuk rakyat miskin
(raskin), dan Program Keluarga Harapan (PKH), digelontorkan pemerintah
untuk meringankan dampak inflasi bagi masyarakat miskin akibat
pengurangan subsidi BBM yang berlaku per pukul 00.00 WIB hari ini.
“Diperkirakan
kenaikan harga BBM ini akan memicu inflasi selama tiga bulan. Oleh
sebab itu BLSM diberikan selama empat bulan,” kata Tifatul. Untuk tahap
pertama, BLSM akan dibagikan di 14 kota. “Insya Allah sampai akhir Juni 2013 ini jangkauan BPSM sudah seluruh provinsi,” kata mantan Presiden PKS itu. (eh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar