Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok)
berseteru dengan mitranya DPRD karena membuka adanya 'dana siluman'
dalam APBD 2014 dan RAPBD 2015 dan diduga dimasukkan oleh anggota DPRD.
Permainan anggaran ini disebut lazim terjadi di tubuh parlemen namun
untuk pertama kalinya ada kepala daerah yang berani membukanya.
"Bahkan
di parlemen, Banggar dan kementerian terjadi tawar menawar makanya MK
(melalui UU MD3) menghilangkan pembicaraan pembahasan dari DPR untuk
satuan 3. Meski demikian ada saja cara dari DPRD bermain anggaran
termasuk dengan SKPDnya," kata anggota DPD, AM Fatwa dalam Bincang
Senator di kafe Brewerkz, Senayan City, Jakpus, Minggu (15/3/2015).
"Karena
Ahok ingin membuat terobosan, ingin dikenang sebagai gubernur yang
punya terobosan. Ini satu-satunya kepala daerah yang melakukan tindakan
drastis begini," sambungnya.
Menurutnya, tidak banyak kepala
daerah yang berani melaporkan permainan anggaran yang terjadi di
daerahnya. Tindakan Ahok yang menyoroti dana siluman dalam APBD DKI akan
menjadi barometer dan acuan bagi masyarakat untuk terjadi juga di
daerahnya.
"Dia baru beberapa bulan dilantik jadi gubernur tapi
apa yang dia lakukan saat ini jadi barometer untuk wilayah lainnya,"
ucapnya.
Ia meminta agar KPK menanggapi secara serius laporan
Ahok. Namun, ia juga meminta tim angket DPRD untuk bekerja maksimal
untuk membuktikan dugaan soal adanya manipulasi dalam APBD 2015
terbukti.
"Harus menemukan yang dituduhkan," pungkas AM Fatwa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar