Idham Khalid - detikNews
Jakarta - Kepercayaan publik terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih tinggi dalam upaya memberantas
para koruptor. Karena itu, kriminalisasi terhadap KPK dan para aktivis
antikorupsi harus segera dihentikan.
"Setop Kriminalisasi
(terhadap KPK). Rakyat butuh lembaga yang serius mengurus koruptor,"
kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun
Heryanto saat berbincang dengan detikcom, Kamis (5/3/2015) malam.
"Saya yakin trust publik terhadap KPK lebih tinggi dibanding lembaga lainnya dalam penanganan korupsi," sambungnya.
Tingginya
kepercayaan ini, kata Gun Gun menunjukkan publik sangat membutuhkan
KPK. Jika ada upaya pelemahan terhadap KPK, apalagi diikuti pula dengan
kriminalisasi terhadap para aktivis antikorupsi, maka publik tidak akan
diam.
"Ini yang kemudian sebagai hal objektif bahwa KPK sangat
dibutuhkan. Kalau ada upaya pelemahan KPK, publik akan langsung
bereaksi. Publik meskipun cair, akan menemukan momentumnya yang besar.
Saat publik muncul, akan ada hukum sosial yang berlaku," ujarnya.
Terkait
Presiden Jokowi yang telah meminta untuk setop kriminalisasi terhadap
KPK dan para pendukungnya, Gun Gun menilai hal itu belum cukup. Harus
ada tindakan dari Jokowi yang bukan sekedar retorika.
"Jokowi
harus action, jangan biarkan KPK jatuh ke jurang delegitimasi lebih
dalam. Plt pimpinan KPK memang adhoc, tapi karena trustnya rakyat
tinggi, jadi KPK harus jadi garda terdepan (dalam pemberantasan
korupsi)," tuturnya.
Dia mengingatkan agar KPK tidak
dipolitisasi, bahkan dilemahkan dengan berbagai cara. Di antaranya
perkara yang menjerat Ketua KPK non aktif Abraham Samad yang ditetapkan
sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen.
"KPK jangan terlalu
jauh dipolitisasi bahkan dilemahkan dengan berbagai cara. Misalnya
dengan kasus-kasus yang ecek-ecek yang menyeret pimpinan KPK. Ini bukan
soal publik siapa mendukung siapa, tapi ini untuk mendukung marwah KPK
yang mengalami delegitimasi dari berbagai pihak," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar