Pewarta: Luqman Hakim
Yogyakarta (ANTARA News) - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi
Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar menilai wacana pembiayaan
partai politik sebesar Rp1 triliun yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, tidak kreatif.
"Mari kita pilih cara yang kreatif jangan 'ujug-ujug' memberikan
dana satu triliun, kita ini sekarang masih terlalu reaktif," kata Zaenal
di Yogyakarta, Rabu.
Sebagaimana diketahui, usulan pembiayaan
partai politik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
sebesar Rp1 triliun kembali mencuat ke publik setelah Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo membuka wacana tersebut.
Politisi asal PDI Perjuangan itu mengatakan pemberian dana Rp1
triliun untuk parpol akan meningkatkan transparansi dan demokrasi
mengingat parpol wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
Menurut
Zaenal, gagasan alternatif yang muncul untuk mencari solusi pembiayaan
partai justru seharusnya tidak serta merta bersandar pada Anggaran
Pendapadatan dan Belanja Negara (APBN).
Partai politik, menurut dia, seharusnya didorong melakukan cara
kreatif, antara lain dengan mendirikan badan usaha mandiri sebagai
sumber pembiayaan operasional partai.
"Misalnya memiliki SPBU sendiri. Beberapa negara melakukan itu," kata dia.
Rencana
memberikan dana besar untuk parpol, menurut Zaenal, semestinya telah
didahului dengan penguatan sistem meliputi transparansi serta
akuntabilitas parpol disertai dengan pembukaan akses Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
"Bodoh kalau memberi dana besar tidak disertai dengan tanggungjawab yang besar," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan, tanpa penyaringan yang ketat pemberian dana
sebesar itu juga hanya memunculkan partai-partai baru dengan pengurus
parpol yang pragmatis.
Dia mengakui, hingga saat ini partai politik masih susah mendapatkan
dana, karena sesuai regulasi yang ada, parpol hanya diperkenankan
memungut dana dari tiga sumber, yakni iuran anggota, sumbangan yang
terbatas, serta APBD sesuai jumlah perolehan suara. Namun demikian, ia
mengatakan, gagasan pemberian Rp1 triliun terlalu berlebihan.
"Kalau satu partai Rp1 triliun, maka kalau partainya ada 14 bisa Rp14 triliun, Ini terlalu gegabah," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar