Pengembangan UMKM Hindarkan Transmigran dari Jeratan Rentenir

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Himpitan masalah ekonomi menjadi problem akut yang kerap dirasakan masyarakat di pelosok desa. Kondisi ini sering dimanfaatkan para rentenir untuk menarik keuntungan dengan menawarkan bantuan pinjaman, namun pada akhirnya malah memeras.

Fakta sosial yang dialami masyarakat ini menjadi perhatian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Dia meminta agar program-program pemberdayaan masyarakat dengan konsep pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) segera digenjot.

Selain itu, program transmigrasi yang dijalankan pun perlu terus dibenahi dengan mengembangkan kualitas pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

"Waktu saya meninjau Kota Transkmigrasi Baru (KTM) di Telang, Banyuasin. Ada laporan bahwa petani di sana dulunya sering dililit utang oleh para rentenir. Kemudian salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan menghidupkan program UMKM dan Koperasi. Hasilnya ternyata sangat manjur karena masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi dan terbebas dari lilitan utang para rentenir," ujar menteri Marwan saat membuka seminar 'Ketransmigrasian bertema Kawasan Transmigrasi Sebagai Daya Tarik Pertumbuhan Ekononi dan Investasi Melaui Agribisnis dan Agroindustri' sebagaimana tertulis dalam siaran pers, Selasa (1/9/2015).

Menteri Marwan mengaku sudah sejak awal mengajukan usul pembentukan 5.000 UMKM di daerah-daerah tertinggal dan transmigrasi. Namun sayang usulan ini dicoret oleh Bappenas.

"Sekarang ingin saya munculkan kembali UMKM di daerah transmigrasi dan pulau terluar. Sebab mafaatnya sangat banyak sekali bagi masyarakat," tegas Marwan.

Menteri Marwan mengaku sangat miris nendengar adanya masyarakat miskin yang dianiaya oleh rentenir hingga meninggal dunia hanya gara-gara menunggak utang sebesar Rp 300 ribu.

Penganiayaan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat itu adalah potret realitas social yang kemudian menghidupkan para pengijon dan rentenir.

"Para rentenir ini hidupnya pasti akan susah dan dijamin masuk neraka. Ini kata Al-Quran dan Hadits yang saya yakini benar," ujarnya.

Ketika kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit, peran transmigrasi menjadi sangat penting. Baik untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar. Namun di sisi lain, tidak diimbangi dengan penyebaran sumber daya manusia untuk mengelola kekayaan alam tersebut, sehingga banyak potensi yang tidak tergarap dengan optimal.

Transmigrasi ini, lanjut Marwan, bukanlah program yang menakutkan, akan tetapi program yang menjadi solusi dan harus disambut dengan suka cita.

Program Transmigrasi yang sudah berjalan sejak jaman Orde Baru telah melahirkan 619 kawasan transmigrasi, tersebar di 23 kabupaten dan 13 provinsi. Telah banyak kisah sukses dalam program transmigrasi, namun belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Selama ini, lanjut Marwan, masyarakat desa sangat lekat dengan kemiskinan, ketertinggalan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Permukiman kumuh dan sempit sering ditemukan di Pulau Jawa sedangkan pulau-pulau di daerah lainnya sulit berkembang karena tidak ada sumber daya manusia untuk bekerja.

"Ini menjadi problem klasik yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemudian transmigrasi hadir untuk mengurai permasalahan ini agar potensi alam yang melimpah bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Marwan.

Marwan mengakui program transmigrasi selalu mengalami pasang surut. Ada kalanya transmigrasi dijadikan primadona masyarakat yang ingin menggapai hidup yang lebih layak,.

Namun ada yang menyebut transmigrasi sebagai program penempatan di daerah sulit yang menakutkan. Padahal, jika transmigrasi ini dipahami dengan baik, maka semua masyarakat pasti akan mendukung dan sangat antusias untuk mengikutinya.

"Bayangkan saja, lahan kita di Luar Pulau Jawa masih banyak yang terisolir padahal potensinya sangat melimpah. Di sisi lain banyak masyarakat di pulau Jawa yang memiliki kemampuan bekerja dengan baik namun belum terberdayakan karena kesulitan lapangan pekerjaan. Ini tidak boleh lagi terjadi jika Transmigrasi kita jalankan dengan baik," tuturnya.

Program transmigrasi ini, lanjut Marwan, harus mendapat dukungan dari kabupaten, provinsi dan kementerian/lembaga terkait. Transmigrasi bisa digarap secara koordinatif maupun secara sektoral oleh kementerian lembaga.

Misalnya Kementerian Pertanian bisa bisa ikut menjalankan programnya di wilayah transmigrasi, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga demikian, demikian juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan kementerian koperasi, dan semua kementerian lainnya.

"Pengelolaan sumber daya alam yang luas melalui transmigrasi akan sukses dilakukan apabila kita memakai sistem keroyok ramai-ramai. Dengan demikian problem sosial ekonomi masyarakat bisa diatasi, dan pada akhirnya kesejahteraan secara nasional bisa tercapai," kata Marwan.
(ega/fdn)