Blog ini merupakan kumpulan berita dari berbagai media elektronik, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah nyata dari seseorang/lembaga dalam rangka menegakan kebenaran, dan semoga blog ini akan berguna bagi pembaca.
BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN
Senin, 07 September 2015
Politisi Gerindra: Saya Maju di Pilgub, Ahok Pasti Kalah
Oleh : Siti Ruqoyah, Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra Muhammad Taufik mengatakan, partainya belum membuat pertimbangan untuk mengusungnya menjadi calon gubernur dalam pemilihan gubernur DKI tahun 2017.
Namun, bila ia maju, Taufik sesumbar bakal mudah mengalahkan Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama. "Kalau saya maju, Ahok kalah karena enggak percaya diri," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin, 7 September 2015.
Taufik mengatakan, bentuk ketidakpercayadiri Ahok, sapaan akrab Basuki, ditunjukkan antara lain dengan ditemukannya anggaran pengusulan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI di dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD DKI Tahun 2016.
Taufik mengakui, dia tidak mengetahui apakah usulan revisi itu diajukan sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI, atau dititipkan secara sembunyi-sembunyi oleh Ahok kepada bawahannya.
Namun bila sampai disetujui menjadi anggaran, Taufik mengatakan, pelaksanan program pengusulan revisi undang-undang jelas akan menjadi sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ahok.
Bila undang-undang direvisi, Ahok akan menggunakan kedekatan pribadinya dengan Presiden Joko Widodo supaya menunjuknya secara langsung menjadi gubernur di tahun 2017 tanpa melalui mekanisme pemilihan gubernur.
"Dari bulan Januari, Ahok berusaha ngurus perubahan undang-undang supaya gubernur dipilih langsung Presiden," kata Taufik.
Sebagai anggota dewan, ia telah mencoret usulan program yang diketahui diajukan oleh SKPD Biro Pemerintahan Provinsi DKI.
Ia tidak ingin undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI untuk mendapatkan beberapa kekhususan dalam menjalankan pemerintahan di ibu kota negara itu malah melegitimasi Ahok memperpanjang kekuasaannya tanpa melalui mekanisme negara demokrasi. "Program itu saya hapus sampai ada kejelasan tujuannya," ucap Taufik.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar