JAKARTA - Ketua Umum
Partai Golkar Aburizal Bakrie akan mengundang Bareskrim Polri dan Komisi
Pemberantasan Korupsi saat perhelatan Musyawarah Nasional PG yang
rencananya dihelat April 2016.
Kehadiran KPK dan Polri diharapkan dapat
mencegah dan mengantisipasi politik uang dalam munas yang salah satu
agendanya memilih ketum baru tersebut. Lalu bagaimana tanggapan KPK?
Sepertinya, KPK mengisyaratkan enggan
mengurusi persoalan internal PG. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif
menegaskan, KPK tidak punya kewenangan untuk ikut terlibat dalam
internal affairs partai politik. "Kami tidak akan terlibat, itu urusan
partai," ujar Laode kepada wartawan, Jumat (26/2).
Namun demikian, akademisi Universitas
Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, itu berharap agar tidak ada
praktik money politik dalam setiap perhelatan partai. "(Berlaku) di
semua partai politik termasuk Golkar," beber Laode.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut
Situmorang mengakui bahwa pihaknya menangkap sinyal-sinyal money politic
jelang Munas PG. "Bahkan kami menangkap jumlah yang bakal beredar itu
berapa," ujar Saut, Sabtu (30/1) lalu. (boy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar