Adi Nugroho - detikNews
Jakarta - Pemerintah belum mencabut status siaga satu terkait masalah keamanan nasional. Untuk mencabut status ini pemerintah mesti berhitung secara cepat, cermat dan tepat. Meski demikian, pemberlakuan status ini dinilai tak terlalu berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat sipil.
"Menurut saya tanpa diumumkan pun, pemberlakuan status siaga satu ataupun pencabutannya tidak telalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sipil," ujar anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani saat dihubungi detikcom, Senin (25/4/2011).
Muzani mengatakan, pemberlakuan siaga satu hanya berpengaruh kepada aktivitas aparat keamanan. Aparat, lanjut Muzani, dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam mengatasi gangguan keamanan. Namun, bagi masyarakat biasa, pemberlakuan status siaga satu tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas kesehariannya selain akan lebih hati-hati dan waspada.
"Ketika siaga satu diberlakukan masyarakat mau ngapain? Dicabut juga kita tidak perlu sorak (teriak)," kata Sekjen Partai Gerindra ini.
Menurut Muzani, pemberlakuan status siaga satu berbeda dengan pemberlakuan jam malam. Dalam pemberlakuan jam malam pemerintah pasti akan mengumumkan kapan masa berlaku dan masa berakhirnya. Pemerintah, kata Muzani, mesti tahu kapan status tersebut perlu dicabut atau tidak.
"Saya kira pemerintah tahu kapan status perlu dicabut atau tidak. Pencabutan siaga satu harus dilakukan secara cepat, tepat dan cermat,"
Sementara Muzani menyerahkan keputusan pemberlakuan siaga satu sepenuhnya kepada pemerintah, pendapat berbeda dilayangkan koleganya sesama anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. TB Hasanuddin menilai, pemerintah mesti segera mencabut pemberlakuan status siaga satu.
"Rakyat harus tahu tentang apa yang terjadi di republik ini. Kalau tidak, segera cabut siaga satu," kata TB Hasanuddin Senin (25/4) siang di Gedung DPR, Senayan Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar