Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan realisasi subsidi BBM telah mencapai Rp165,2 triliun atau 127,4 persen, melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN Perubahan 2011 sebesar Rp129,7 triliun.

"Over budget ini dapat dikatakan karena tingginya realisasi ICP dan volume BBM bersubsidi sehingga ada konsekuensi gross subsidi mengalami over peningkatan," ujarnya dalam pemaparan kondisi perekonomian di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan harga minyak mentah Indonesia dalam 2011 mencapai rata-rata 111,5 dolar AS per barel, lebih tinggi dari asumsi APBN Perubahan 2011 sebesar 95 dolar AS per barel.

Hal tersebut yang menyebabkan subsidi listrik juga melampaui asumsi hingga 138 persen karena mencapai Rp90,5 triliun, padahal target yang ditetapkan dalam APBN perubahan 2011 adalah sebesar Rp65,6 triliun.

Secara keseluruhan subsidi energi dalam APBN Perubahan membengkak hingga 130,9 persen atau mencapai Rp255,6 triliun dari target Rp195,3 triliun.

Untuk itu, Menkeu mengharapkan pada April 2012, pengaturan BBM bersubsidi terhadap kendaraan roda empat pribadi mulai diterapkan di seluruh Jawa Bali.

"Tadi kita lihat, pada 2011 saja terjadi pelampauan anggaran, terjadi kenaikan Rp100 triliun lebih untuk energi. Dan Rp100 triliun itu kalau digunakan untuk pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, bangun infrastruktur, itu banyak sekali," ujarnya.

Selain itu, Menkeu menginginkan program konversi energi dengan opsi menggunakan CNG (Compressed Natural Gas) dan LNG (Liquid Gas for Vehicle) untuk kendaraan yang sebelumnya menggunakan BBM bersubsidi juga diharapkan dapat segera direalisasikan.

"Kita akan introdusir LGV dan CNG. Kita juga akan minta dukungan dari semua stakeholders di sistem negeri kita, mulai hulu sampai SPBU-SPBU untuk bisa mempersiapkan diri," kata Menkeu.

Menkeu juga mengatakan untuk pengaturan BBM ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 miliar dalam APBN 2012. Namun realisasinya diperkirakan akan melebihi pos anggaran yang telah disiapkan.

"Di APBN memang benar anggaran Rp900 miliar, mungkin anggarannya akan lebih dari itu tetapi saat ini sedang kita kaji," ujarnya.

Sesuai UU APBN 2012, pengurangan subsidi BBM dilakukan dengan pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran. Premium hanya diberikan kepada angkutan umum, pelayanan umum dan sepeda motor.

Pengaturan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sarana dan infrastruktur, dengan wilayah Jawa Bali akan diberlakukan mulai 1 April 2012 untuk pengaturan premium dan pengaturan solar pada Juli 2013.

Sedangkan Wilayah Sumatera mulai Januari 2013 untuk pengaturan premium dan pengaturan solar pada Juli 2013. Wilayah Kalimantan akan mulai diberlakukan pengaturan premium dan solar pada Juli 2013.

Sementara, wilayah Sulawesi akan mulai diberlakukan pengaturan premium dan solar pada Januari 2014. Wilayah Maluku dan Papua akan mulai diberlakukan pengaturan premium dan solar pada Juli 2014.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati memperkirakan pengaturan BBM bersubsidi pada April mendatang dapat menyebabkan inflasi 0,8 persen.

Anny optimis dengan sumbangan inflasi yang hampir mencapai satu persen tersebut, asumsi laju inflasi dalam APBN 2012 sebesar 5,3 persen masih dapat dipertahankan.

"Dampak pada inflasi 0,8 persen untuk pembatasan BBM. Itu mungkin kemarin-kemarin Bank Indonesia sudah ada informasi mengenai hal itu. Kalau angka di sekitaran itu kami berharap asumsi 5,3 persen masih bisa kita jaga," ujarnya.