VIVAnews - Seberapa baik atau buruk pemerintah sekarang menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi? Temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menghasilkan, hanya 44 persen yang menjawab pemerintah berkinerja baik dalam pemberantasan korupsi.
Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi mengungkapkan, hasil itu merupakan yang terendah sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Pada Desember 2008 kepuasan publik mencapai 77 persen, tahun berikutnya Desember 2009 59 persen, dan pada Desember 2010 mencapai 52 persen.
Dodi menjelaskan, pada 2008, kampanye pemerintah untuk antikorupsi sangat gencar. Ketika itu belum ada skandal korupsi yang punya profil politik tinggi dikaitkan dengan bailout Bank Century dan skandal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
Menurut dia, pada Desember 2009 Pansus Bank Century terbentuk dan sepanjang 2010 Pansus bekerja. Tetapi, penilaian terhadap kinerja pemerintah masih positif meski menurun tajam.
Lantas mengapa Desember 2011 menjadi negatif? "Skandal Nazaruddin yang lebih kental kaitannya dengan partai yang sedang berkuasa dan partainya Presiden SBY, yakni Demokrat. Persepsi publik semakin menurun dan mulai negatif terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi," kata Dodi.
Menurut Dodi, penilaian negatif itu hampir merata di seluruh tingkat pendidikan, bukan hanya di kalangan yang lebih terpelajar. "Ini artinya, penilaian negatif tersebut sudah sangat masif," kata Dodi di kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 8 Januari 2012.
LSI juga mensurvei sejumlah lembaga dengan pertanyaan, "Sejauh ini, menurut penilaian Ibu/bapak seberapa bersih atau tidak bersihkah lembaga-lembaga berikut dari korupsi?"
Menurut Dodi, publik pada umumnya tidak percaya bahwa lembaga-lembaga yang dinilai strategis, bersih dari korupsi. "Hanya pada TNI, rakyat pada umumnya masih percaya bahwa lembaga ini bersih dari korupsi," kata Dodi.
Berikut penilaian responden terhadap lembaga-lembaga negara:
1. TNI 57,2%
2. Presiden 51%
3. Kepolisian 39,3%
4. KPK 38,5%
5. Bank Indonesia 38,2%
6. Mahkamah Konstitusi 37,7%
7. Mahkamah Agung 34,9%
8. Badan Pemeriksa Keuangan 33,8%
9. Kejaksaan Agung 33,2%
10. Dewan Perwakilan Rakyat 31,1%
11. Partai politik 30,2%
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang hadir dalam keterangan pers ini mengungkapkan, media lebih sering menyoroti lembaganya dalam penindakan.
"Sementara, KPK juga melakukan kerja-kerja pencegahan," kata Bambang. Meski begitu, pria yang akrab disapa BW ini memaklumi temuan survei LSI seperti itu, dengan perspektif penindakan yang diberitakan media.
Survei itu mengambil sample sebanyak 1.220 responden. Diperkirakan margin of error plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara pada 8-17 Desember 2011. (adi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar