Jakarta - Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum mengesahkan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara mengatur PNS dan pekerja dan buruh wajib menjadi anggota komponen cadangan. Hal itu dikarenakan masyarakat yang masih memiliki trauma di masa lalu.
"Pemerintah jangan hanya bisa membuat UU saja, tetapi dalam hal ini harus bisa memberikan penjelasan adanya RUU wajib militer ini. masyarakat perlu diberi keyakinan sosialisasi ketika UU ini disahkan," ujar Musni Umar, pengamat sosiolog saat dihubungi, Senin (4/6/2013).
Musni mengatakan dalam sosialisasi tersebut pemerintah harus melibatkan ilmuwan, tokoh agama, dan tokoh-tokoh lainnya yang dapat menjelaskan manfaat dari wajib militer tersebut.
"Lalu sosialisasi melalui media sosial kemudian televisi kalau diperlukan, sehingga masyarakat bisa memahami wajib militer ini," tuturnya
.
Musni melihat hal yang wajar ketika masyarakat masih ragu-ragu dengan RUU tersebut, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah harus bisa mensosialisasi manfaat dari wajib militer tersebut.
"Mengapa mereka ragu karena masyrakat takut dibawa ke era orde baru, di mana militer berkuasa. padahal saat ini sudah era bebas masyarakat perlu displin untuk kepentingan sendiri dan negara juga. karena kalau masyarakat kuat saya yakin tidak ada negara yang ganggu atau berani macam-macam, jangan seperti masa lalu kita dilecehkan karena perilaku kita sendiri , oleh karena itu disini peran pemerintah untuk sosialisasi," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar