Sabet Sustainability Reporting Award 2014
RMOL. Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Migas (SKK Migas) Gde Pradnyana mengatakan, pihaknya terus
berupaya melakukan perbaikan pengawasan kepada Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS) maupun untuk internal.
Terkait pengawasan
kepada para KKKS, pihaknya saat ini sedang membangun Sistem Operasi
Terpadu (SOT) yang mengintegrasikan semua data pada KKKS dengan sistem
di SKK Migas secara real time.
Ini bagian dari kami untuk membangun transparansi dan akuntabilitas,” ujar Gde di Jakarta, kemarin.
Hasilnya, lembaga pengawas KKKS ini menerima tiga Sustainability Reporting Award 2014 untuk laporan keberlanjutan yang diserahkan National Centre for Sustainability Reporting (NCSR).
Tiga award yang diterima SKK Migas yakni Commendation
for First Year Report Award; Commendation for First Time G4 Report
Award dan Commendation for The Most Impressive Government Institution
Report.
Ketua Tim Juri Sustainability Reporting Award yang
merupakan bekas Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja
memberikan apresiasi atas keikutsertaan SKK Migas dalam ajang itu.
Ini
satu hal yang harus kita syukuri. Di tengah semua masalah, SKK Migas
tidak bersembunyi tetapi bersikap terbuka melalui laporan ini.
Menurut saya ini istimewa karena bersikap terbuka akan menolong proses
perbaikan ke depan,” ujar Sarwono.
Menurutnya, dewan juri yang
terdiri dari para ahli dari berbagai universitas terkemuka menilai
laporan keberlanjutan yang diserahkan SKK Migas sudah memenuhi
persyaratan dan kriteria ketat yang ditetapkan dalam anugrah ini.
Chairman
NCSR Ali Darwin berharap semakin banyak lembaga negara yang mengikuti
langkah ini, karena di negara lain laporan keberlanjutan tidak hanya
dilaporkan oleh korporasi, tetapi juga pemerintah kota, departemen dan
lembaga pemerintah lainnya.
NCSR merupakan organisasi non profit
yang didirikan pada 2005 oleh lima organisasi terkemuka, yaitu Ikatan
Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Forum for Corporate Governance in
Indonesia (FCGI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG),
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) serta Indonesian-Netherlands
Association (INA).
Sebelumnya, SKK Migas dan 71 KKKS juga telah
menerima apresiasi atas partisipasinya dalam mendukung Indonesia
menjadi negara taat azas transparansi atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Compliant Country dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar