Jokowi Jengkel Surat Izin Usaha 2 Minggu Belum Kelar

Sukma Indah Permana - detikNews

Yogyakarta - Presiden Jokowi jengkel dengan lamanya pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Menurut Jokowi, izin tersebut seharusnya bisa dikerjakan hanya 1 hari.

Sebagai mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI, Jokowi melihat sistem di Indonesia sudah dibangun namun birokrasi belum mengikuti sistem yang sudah dibangun.

"Contoh (sistem) one stop service. Izin yang harusnya bisa kerjakan 1 hari bisa 6 bulan. Saya selalu sampaikan izin itu apa sih?" ujar Jokowi pada acara Festival Antikorupsi di Auditorium Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014). Acara dihadiri Menkum HAM Yasonna Laoly, Gubernur DIY Sultan HB X, Mendikbud Anies Baswedan, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Jokowi bahkan pernah memantau langsung pemohon surat izin tersebut. Dari situ, Jokowi menyatakan, SIUP selesai hanya dalam waktu tidak sampai 2 menit.

Namun berbeda dengan pemohon lainnya yang tidak dipantau langsung Jokowi. Menurut Jokowi, pemohon SIUP mengadu padanya sudah 2 minggu surat tersebut belum keluar.

"Saya tanya ke pemohon, sudah 2 minggu belum selesai. Yang lama di mana? Di lantai 3 yang tanda tangan. Saya pergi ke sana, saya mau cari. Untungnya pas saya datang yang bersangkutan nggak ada. Kalau ada, nggak tahu saya apakan. Saya jengkel. Harusnya semua 4 menit rampung. Ada apa ini? Pasti ada apa-apa. Ada pungutan kalau mau cepat," kata Jokowi.

Jokowi sudah menyampaikan pada gubernur, kota atau kabupaten, provinsi, dalam waktu 2 minggu harus memiliki one stop service office. Perizinan masyarakat harus diselesaikan secepatnya.

Jokowi juga mempertanyakan e-budget di berbagai daerah yang tidak bisa dipantau secara real time. Hal ini berbeda saat Jokowi menjadi gubernur DKI, dia bisa melihat e-budget langsung dari gadgetnya.

"Pas jadi gubernur, pakai Tab saja saya bisa lihat masuk berapa, keluar berapa. Kenapa ini tidak dilakukan semua provinsi? Sehingga nanti saya sebagai presiden bisa cek, pajak masuk berapa sebuah kabupaten. Nanti dikoneksikan ke BPK, BPKP. Ini preventif. Kalau sudah sulit, masuknya penegakan hukum," bebernya.