JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Lembaga
Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa mayoritas responden berharap
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki keseriusan dalam
pemberantasan korupsi. Dalam rilis hasil survei, Senin (15/10/2012),
terungkap, sebanyak 55,9 persen responden berharap SBY untuk segera
menangani agenda pemberantasan korupsi.
Survei Lembaga Survei
Nasional (LSN) ini diadakan pada 10 sampai 24 September 2012 terhadap
1.230 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen.
Setelah
pemberantasan korupsi, sebanyak 54,2 dan 52,5 persen responden menjawab
pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Agenda selanjutnya
yang dianggap penting adalah pemberantasan narkoba sebesar 42,4
persen, penanganan konflik sosial sebesar 36,3 persen, penegakan HAM
dan demokrasi sebesar 30,7 persen, penanganan krisis energi sebesar
29,4 persen, penanganan krisis pangan sebesar 28,3 persen, dan penegakan
kedaulatan sebesar 27,6 persen.
"Berdasarkan hasil survei,
responden berpendapat pemberantasan korupsi merupakan isu utama dan
menjadi agenda paling mendesak di mata publik yang harus dilakukan
secara nyata oleh Presiden," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry,
Senin.
Selain itu, LSN turut bertanya kepuasan responden atas
periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Sebanyak 55,4 persen responden
menilai kondisi Indonesia selama periode kedua pemerintahan SBY tidak
mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2004-2009.
Bahkan, sebanyak
25,9 persen responden menilai kondisi saat ini lebih buruk daripada 5
tahun sebelumnya. Sementara itu, responden yang menjawab periode kedua
pemerintahan SBY semakin baik hanya berjumlah 15 persen.
"Salah
satu kekecewaan responden terutama terhadap kurangnya komitmen
pemerintahan SBY dalam agenda pemberantasan korupsi," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar