INILAH.COM, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum
dan Keamanan (Menkpolhukam) Djoko Suyanto, menilai tindakan penjemputan
paksa yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi ke Gedung KPK seperti Jumat (5/10/2012) malam,
tidak akan terjadi lagi.
"Tadi malam kan sudah selesai,
saya kira tidak ada lagi seperti itu. Kalau masih ada, yah Kapolri suruh
tarik mundur lagi (personel polri). Susah amat," ucap Djoko Suyanto, di
Jakarta, Sabtu (6/10/2012).
Djoko juga tidak mau menyebut
peristiwa di Gedung KPK pada Jumat malam itu merupakan krisis
pemberantasan korupsi. Ia juga mengatakan, bukan hanya KPK yang harus
diperkuat tapi semua lembaga penegak hukum. "Ngga lah, Polisi kejaksaan
kpk hrs kita perkuat tiga-tiganya, bukan hanya KPK saja. Lembaganya
harus diselamatkan plus pengadilan," ujarnya.
Menkopolhukam juga
merasa yakin, gesekan antara Polri dan KPK akan segera selesai. Ia pun
berharap kedua pimpinan institusi itu segera bertemu, meski tanpa
melibatkan dirinya. "Kapolri dan pimpinan KPK pasti akan berkoordinasi
atas peritiwa semalam. Mereka kepala lembaga, sudah tua-tua, gede-gede
semua, sudah mengerti tugasnya. Saya yakin mreka akan bertemu. Ngga usah
tunggu saya," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada
Jumat malam, petugas dari Ditreskrimum Polda Bengkulu berusaha menjemput
paksa penyidik KPK yang merupakan anggota Polri, Kompol Novel Baswedan.
Polda
Bengkulu menetapkan Novel sebagai tersangak dalam kasus penembakan 6
pencuri walet pada tahun 2004. Kasus penembakan yang terjadi 8 tahun
lalu itu berlangsung di pantai panjang Bengkulu.
Upaya
penjemputan paksa itu kemudian ditolak oleh KPK, bahkan pimpinan KPK
menyebut hal ini sebuah kriminalisasi terhadap lembaga pemberantasan
korupsi itu. Selain dari pihak KPK, penjemputan paksa juga ditentang
oleh berbagai tokoh, LSM dan elemen mahasiswa. Mereka sama-sama mengelar
aksi di depan Gedung KPK, di jalan HR Rasuna Said, hingga Sabtu
(6/11/2012) dini hari.[bay]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar